PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO)-Berbagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) perlu dikawal sejak tahap perencanaan agar berjalan sesuai target dan tidak terkendala berbagai risiko.
Untuk memastikan program unggulan dan kebijakan strategis Bupati dapat terlaksana efektif, Inspektorat Daerah Rohul mendorong 29 perangkat daerah dan 16 kecamatan memetakan serta mengantisipasi risiko sejak dini sebelum menghambat pelaksanaan program.
Pernyataan tersebut disampaikan Plt Inspektur Daerah Rohul Abe Efendi Aziem kepada Riaupos.co, Selasa (6/10/2026), usai menghadiri kegiatan Pra Sosialisasi Penyusunan Manajemen Risiko yang digelar Inspektorat Daerah Rohul dan ditujukan kepada 29 perangkat daerah serta 16 kecamatan.
Baca Juga: Kebakaran Hebat di Pulau Kijang, 8 Rumah Warga Terbakar
Kegiatan yang berlangsung selama sehari tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul Drs H Yusmar MSi melalui Zoom, didampingi Plt Inspektur Daerah Rohul Abe Efendi Aziem. Turut hadir seluruh kepala OPD, pejabat eselon III serta camat se-Kabupaten Rohul. Narasumber berasal dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
Plt Inspektur Daerah Rohul Abe Efendi Aziem menegaskan, manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses kerja perangkat daerah. Risiko yang berpotensi menghambat program perlu diidentifikasi, diukur dan disiapkan langkah mitigasinya sejak dini.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko bukan sekadar memenuhi kelengkapan administrasi. Instrumen tersebut harus digunakan untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari berbagai persoalan yang dapat mengganggu pencapaian target.
Baca Juga: Anggota Komisi XII Muhammad Rohid dan KLH Serahkan Bantuan Pengelolaan Sampah
“Manajemen risiko harus kita lihat sebagai instrumen pengaman program. Potensi risiko perlu diketahui sejak awal sehingga dapat disiapkan langkah mitigasinya,” demikian penekanan Abe dalam kegiatan Pra Sosialisasi Penyusunan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemkab Rohul, Selasa (6/10/2026).
Ia menjelaskan, risiko dalam pelaksanaan program pemerintah tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum. Risiko juga dapat muncul dari sisi operasional, administrasi, perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
Karena itu, Abe mendorong setiap perangkat daerah menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan pemetaan yang dilakukan sejak awal, potensi hambatan diharapkan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi persoalan yang mengganggu program.
“Harapannya, setiap OPD tidak hanya menyusun dokumen, tetapi memahami risiko yang ada di masing-masing kegiatan dan menyiapkan langkah untuk mengantisipasinya,” ujar mantan Sekretaris BKPP Rohul itu.
Penguatan manajemen risiko tersebut dilakukan Inspektorat Daerah Rohul melalui Pra Sosialisasi Penyusunan Manajemen Risiko yang ditujukan kepada 29 perangkat daerah dan 16 kecamatan.
Abe menyebutkan, penerapan manajemen risiko juga diarahkan untuk mendukung program unggulan dan kebijakan strategis Bupati Rohul. Dengan pengelolaan risiko yang baik, program pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan dan akuntabel. Selain mengamankan program, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
Baca Juga: Asap Masih Tebal, Udara Tidak Sehat, Kasus ISPA di Kuansing Masih Bertambah
Selanjutnya, kata Abe, seluruh OPD dan kecamatan di lingkungan Pemkab Rohul didorong segera menyusun dokumen manajemen risiko pada unit kerja masing-masing. Dokumen tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai administrasi, tetapi menjadi pedoman dalam mengawal setiap program hingga mencapai hasil yang ditargetkan.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif, target pembangunan tercapai dan pelayanan kepada masyarakat Rohul semakin baik,” tegas Abe.(epp)
Editor : Edwar Yaman