SIAK (RIAUPOS.CO) - Mahasiswa Siak yang menamakan dirinya Aliansi Siak Menggugat melakukan aksi demo terkait tunda bayar dan kondisi keuangan Pemda yang berdampak pada perekonomian, ASN, honorer dan masyarakat Siak, pada Rabu (30/4/2025), memutuskan keluar dari Ruang Rapat Sri Indrapura Lt 1 Kantor Bupati Siak, karena sudah menunggu Wabup Husni Merza, namun tak kunjung tiba.
Kasatpol PP Winda Syafril berusaha mencegah agar mahasiswa tidak pergi meninggalkan Kantor Bupati, dan meminta menunggu sebentar lagi karena Wabup Husni Merza sedang dalam perjalanan menuju Kantor Bupati Siak.
Namun, mahasiswa bergeming, setelah berhenti sejenak mendengarkan statemen Kasatpol PP Winda, mahasiswa keluar Kantor Bupati melanjutkan aksi Kantor DPRD. Mahasiswa sampai di gerbang Kantor Bupati menuju Kantor DPRD Siak, Wabup Husni tiba di Kantor Bupati.
Baca Juga: Kabel Lampu PJU Dicuri, Sebabkan Flyover SKA Minim Penerangan, Pemko Pekanbaru Ambil Tindakan Ini
Awalnya mahasiswa berorasi di gerbang Kantor Bupati meneriakkan keresahan atas kondisi keuangan Pemkab Siak, yang berimbas pada perekonomian ASN, honorer dan masyarakat Siak.
Oleh Kasatpol PP dan sekretarisnya, mahasiswa diminta masuk untuk bertemu dan berdialog dengan Wabup Husni Merza. Lebih setengah jam menunggu Wabup Husni yang dinyatakan sedang rapat virtual tak kunjung datang, akhirnya mahasiswa memutuskan melanjutkan aksi ke DPRD Siak.
Adapun tuntunan mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Siak Menggugat datang sudah kedua kalinya, dan mengharapkan Bupati Siak Alfedri yang memberikan penjelasan dan klarifikasi. Berikut lima tuntutan dan satu desakan mahasiswa. Pertama, menuntut kebijakan anggaran yang prorakyat dan berkeadilan.
Kedua, menuntut pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif dan bertanggung jawab. Ketiga, menuntut transparansi pengelolaan keuangan daerah. Keempat, menuntut Bupati Siak mengambil langkah cepat dan tegas menyelesaikan seluruh persoalan keuangan yang ada dan mempercepat penyelesaian utang yang disebabkan tunda bayar tahun anggaran 2024.
Kelima, mendesak Bupati Siak melakukan investasi atas pengelolaan keuangan tahun anggaran yang lalu. Keenam, menuntut Bupati untuk mengeluarkan statemen dengan jangka waktu 3x24 jam. Jika tidak ditanggapi maka kami akan melakukan aksi yang sama dengan jumlah yang lebih besar lagi.
Tuntutan dan desakan itu, ditembuskan ke Kapolri, Kajagung, Kajati dan Kapolda Riau. Dan sebelumnya mahasiswa ini melakukan aksi yang sama pada Kamis (24/4/2025), dan diterima di Ruang Rapat Sri Indrapura oleh Asisten III Rozi Chandra, Inspektur Faly Wurendarasto, dan Kabag Risalah DPRD Siak Riduan.
Pertemuan berlangsung singkat, karena mahasiswa menginginkan Bupati Siak Alfedri yang memberikan penjelasan atas tuntutan dan desakan, namun Asisten III tak bisa mengabulkan karena Bupati rapat di Pekanbaru.
Mahasiswa menyerahkan pernyataan sikap kepada Asisten III Rozi Chandra, dan akan kembali melakukan aksi sampai tuntutan dan desakan memberikan penjelasan.
Kabid Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Kominfo Siak Wendi Lasta Febrian menghubungi dan mengajak bertemu Wabup Husni Merza untuk memberikan penjelasan terkait aksi demo mahasiswa sekaligus tentang kondisi keuangan daerah. Penjelasan dilakukan di Seafood Riza di sekitar turap Kota Siak.
Selain Wabup Husni Merza, hadir juga Pj Sekda Siak Fauzi Asni, Asisten III Rozi Chandra, perwakilan dari Kabid Pembiayaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Rori Erlangga. Dijelaskan Wabup Husni, dia menunggu mahasiswa sejak pukul 08.00 WIB, karena sesuai surat mahasiswa yang masuk, aksi pukul 08.00 WIB. Wabup Husni juga melewatkan satu kegiatan dan masih menunggu. Dan pada pukul 10.00 WIB, sembari menunggu mahasiswa melanjutkan kegiatan lainnya.
“Saya sudah menunggu sejak pukul 08.00 WIB,” kata Wabup Husni Merza.
Selanjutnya terkait perbedaan data dari Kementerian Keuangan mengenai keuangan daerah Siak yang hampir seluruhnya sudah ditransfer kecuali anggaran PPK. Kabid Rori mengakui anggaran 2024 sudah 100 persen. Agar penjelasan itu tidak simpangsiur, atau terjadi perbedaan data, Wabup Husni meminta Kominfo membuatkan rilis. Berikut rilis dari Kominfo terkait kondisi keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Siak memastikan realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2024 menemui titik terang.
Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Siak Husni Merza saat memberikan keterangan kepada awak media, di Siak Sri Indrapura, Rabu (30/4/2025). Menurut data resmi yang diterima dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Siak tahun 2024 telah terealisasi 100 persen.
Sementara, Dana Alokasi Umum (DAU) sudah mencapai 98 persen. Capaian ini juga diakui oleh kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak di wakili Kepala Bidang Pembiayaan, Rori Erlangga.
Namun demikian, Wakil Bupati Siak menjelaskan bahwa meskipun dana tahun 2024 dari pusat sudah hampir sepenuhnya terealisasi, tunda bayar tetap terjadi karena faktor akumulasi tunggakan dari tahun 2023.
"Tahun 2023, masih terdapat sisa kurang bayar dari pusat sebesar Rp175 miliar lebih dan DBH pajak yang belum disalurkan dari provinsi tahun 2024 sebesar Rp57 miliar," sebutnya.
Selain itu, sambung Husni, untuk realisasi Dana (PI) tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp156 miliar, hanya tercapai sebesar Rp70 miliar.
Namun demikian untuk tahun 2025, realisasi TKDD yang baru berjalan selama empat bulan menunjukkan Dana Bagi Hasil telah masuk sebesar 24 persen dan DAU sebesar 30 persen. Capaian ini dianggap wajar mengingat tahun anggaran masih berjalan.
Wabup Husni menegaskan, Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya maksimal untuk memperjuangkan pencairan kekurangan dana tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menjaga kelancaran operasional pemerintahan.
"Kami tetap mengutamakan pembayaran kebutuhan prioritas seperti gaji, honorarium, operasional, perjalanan dinas (SPPD), sementara untuk TPP mungkin akan mengalami penyesuaian waktu realisasi," ujar Husni Merza.
Pemkab Siak juga berkomitmen tetap transparan kepada masyarakat berkaitan kondisi keuangan daerah serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengatasi kendala tunda bayar.
"Yang pasti, prinsip kami adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan pembangunan daerah tetap berlanjut," jelasnya.(mng)
Editor : Edwar Yaman