SIAK (RIAUPOS.CO) -- PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) dan PT Siak Pertambangan dan Energi (SPE) selaku pemegang saham PT Samudera Siak (SS) resmi menganti jajaran direksi dan komisaris PT Samudera Siak.
Keputusan ini diambil berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler, yang dihadiri, pemegang saham, Pemkab Siak diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Asisten II, berlangsung di Siak, Selasa (5/8) petang.
Direktur PT SPS Bob Novitriansyah mengatakan, jajaran direksi PT SS dianggap tidak berhasil dalam mencapai target core bisnisnya. Terlebih melihat laporan keuangan perseroan 2023 dan 2024 yang terus mengalami kerugian.
"Keadaan ini menunjukkan bahwa kinerja Juprizal selaku Direktur dan Wira Gunawan sebagai Komisaris tidak berjalan optimal," katanya.
Kemudian keadaan ini, diperparah dengan gagalnya PT SS untuk mendapatkan izin pengelolaan kembali kawasan Pelabuhan Tanjung Buton.
"Kami sebagai pemegang saham sudah mengambil keputusan secara sirkuler sebagai pengganti dari RUPS. Kami harus mengambil langkah tegas untuk memberhentikan jajaran direksi yang lama secara tidak dengan hormat karena kelalaianya dalam pengelolaan PT SS," tegas Direktur PT SPS Bob Novitriansyah, Rabu (6/8/2025) siang.
"Berarti kan ada yang tidak beres," tegas Asisten II Heriyanto.
Yang begini tidak mungkin dibiarkan dan pertahankan. Makanya Pemkab Siak mendukung penuh langkah yang diambil oleh PT SPS dan PT SPE selaku pemegang saham.
Menurut Heriyanto yang merupakan ASN terbaik nasional itu, Tanjung Buton merupakan kawasan strategis yang dimiliki oleh Pemkab Siak. Potensi Pendapatan Asli Daerahnya cukup besar. Namun, karena selama ini terjadi salah kelola, akhirnya potensi yang besar itu menguap begitu saja.
Baca Juga: OJK Riau Dorong Inklusi Keuangan Pelajar
Padahal sejak dahulu dalam menjaring potensi PAD, Pemerintah Kabupaten Siak sudah menyiapkan instrumennya. "Potensi PAD besar di sana, tapi kenyataanya nol. Padahal sudah ada PT KITB, PT SS," ungkap Heriyanto.
Semua ini didirikan untuk menjaring potensi itu. Tapi karena salah kelola, tidak transparan, yang terjadi seperti sekarang ini. Pemkab Siak tidak dapat apa-apa.
"Kondisi inilah yang membuat Bupati Afni meminta agar segera dilakukan perbaikan menyeluruh," sebut Heriyanto.
Baca Juga: Status Tanggap Darurat Karhutla Diperpanjang, Titik Panas Riau Masih Tertinggi di Sumatera
Asisten II Heriyanto menjelaskan, beban jajaran Direksi PT SS yang baru sangat berat. Terutama dalam merebut kembali hak pengelolaan kawasan pelabuhan. Karena memang catatan yang diberikan Kemenhub sangat banyak agar PT SS kembali bisa menjadi pengelola.
Memang berat, syaratnya banyak. Tapi kami optimis pasti ada jalan keluar, karena direktur yang baru yakni Muchsin, komisaris Didik Herwanto. "Kami lihat profilnya adalah orang yang expert di bidang kemaritiman," ungkapnya.
Sementara direktur terpilih Muchsin saat ditanya terkait PT SS, dia enggan mengomentari dinamika yang terjadi. Menurutnya, itu adalah hak dari pemegang saham. "Saya hanya akan fokus pada perbaikan dan target yang akan dilaksanakan ke depan," katanya.
Baca Juga: Pangdam I/BB Dapat Perintah Langsung Presiden Atasi Karhutla Riau, Ini Penjelasannya
Kalau soal itu, Muchsin mengatakan tak bisa berkomentar. Pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengembalikan kinerja perusahaan.
"Termasuk memperjuangkan kembali izin operasional Pelabuhan Tanjung Buton," tegasnya.
Penunjukan jajaran direksi dan komisaris yang baru berdasarkan RUPS Sirkuler para pemegang saham sesuai pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Samudera Siak Pasal 11 Ayat 7d.