SIAK (RIAUPOS.CO) -- Bupati Siak Dr Afni Zulkifli, merespon positif larangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan THR dan hibah kepada aparat penegak hukum dan instansi vertikal.
Apa yang disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto, bahwa pemberian THR dan hibah akan menimbulkan konflik kepentingan, menurut Bupati Afni, sejauh ini Pemkab Siak memang sama sekali tidak memberikan THR bagi APH dan instansi vertikal.
Harmoni yang terjalin selama ini, terjalin karena semangat kebersamaan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Siak, tanpa diukur dengan hal itu.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 298 ayat 4 dan 5, mengatur bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat (instansi vertikal) atau lembaga tertentu yang ditetapkan.
Jikapun ada hibah, dapat digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah. "Kami tahu betul, hibah tidak wajib dan tidak juga setiap tahun, dan kami melakukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan," kata Bupati Afni.
Sebagai Bupati Siak, sebut Afni, menjaga harmoni menjadi hal yang tak terpisahkan dari kerja kerja yang dilakukan secara kolaboratif dalam mendukung kemajuan Kabupaten Siak.
Baca Juga: Destinasi Wisata Tanjung Belit Kampar Raih Nominasi API Awards 2026
Besar peran instansi vertikal di Kabupaten Siak, dan di tengah fiskal yang sempit seperti ini, saling memahami situasi, sehingga semua tetap berjalan dengan sangat baik dan tetap harmonis.
"Setiap pekan kami menggelar rapat tentang inflasi bersama Forkopimda, sekaligus pemetaan dalam mendapatkan solusi terbaik. Alhamdulillah dukungan dan kolaborasi Forkompimda Siak sangat harmonis. Kami saling memberi dukungan demi kemajuan Siak," jelas Bupati Afni.
Semangat kebersamaan dan keinginan yang sama untuk kebaikan masyarakat dan Kabupaten Siak, tentu saja jauh dari konflik kepentingan.
Editor : Rinaldi