Agung : UMKU Tidak Ada Dasar Hukum

Redaksi • Dipublikasikan Rabu, 2 Desember 2015 | 10:57 WIB
TANJUNGPINANG (RIAUPOS.CO) - Harapan buruh di Batam yang menginginkan adanya upah minimum kelompok usaha (UMKU) kandas. Pasalnya Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana menegaskan keinginan tersebut tidak bisa menjadi sebuah surat keputusan (SK), karena tidak ada dasar hukumnya.

“Bukan saya tidak mahu menetapkan, tetapi tidak ada dasar hukumnya. Sebagai seorang pejabat saya harus berpedoman pada peraturan yang ada. Di dalam PP Nomor 78 juga tidak menjelaskan itu,” ujar Agung di Gedung Daerah Tanjungpinang, kemarin.

Lebih lanjut katanya, terkait SK UMK Batam yang sudah diputuskannya tetap akan diberlakukan untuk  2016 mendatang. Menurut Agung, dengan tidak adanya landasan dan dasar hukum, dirinya juga tidak bisa mengutak-atik penetapan besaran UMK yang telah dibuat.

“Sesuai dengan pasal 44 PP-78 tentang Penetapan UMK telah ditulis dan dibuat rumusnya. Sehingga jelas itu dasar yang menjadi pegangan kita,” jelas Agung.

Masih kata Agung, dirinya bisa saja membuat surat edaran (SE) untuk penetapan UMKU tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi tidak punya dasar hukum yang kuat untuk melakukan itu. Tetapi kalau DPRD mengeluarkan ketetapan, untuk meminta Gubernur melakukan perubahan dia menyatakan akan membuat.

“DPRD adalah aspirasi bagi para buruh. Kalau mereka membuat satu ketetapan, kami bisa melakukan perubahan dan menyampaikan ke pemerintah pusat,” tutup Agung.(rpg)
Editor : RP Redaksi