PADANG (RIAUPOS.CO) - Empat koridor bus Trans Padang resmi menghentikan operasional sejak Rabu (1/1). Ini terjadi karena belum adanya kesepakatan antara operator bus dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PSM terkait kontrak Biaya Operasional Kendaraan (BOK) untuk tahun 2025.
Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat yang mengandalkan moda transportasi tersebut terganggu, terutama menjelang musim sekolah pekan depan. Keempat koridor yang menghentikan operasional sementara adalah Koridor 2 (Bungus Teluk Kabung-Pusat Kota), Koridor 3 (Pusat Kota-Pusat Pemerintahan), Koridor 5 (Indarung-Pusat Kota), dan Koridor 6 (Kampus Unand-Pusat Kota).
Herman Zen, pengelola Bus Trans Padang Koridor 3 membenarkan hingga saat ini tidak ada kata sepakat antara operator bus dan PSM terkait kontrak operasional tahun 2025. “Kami merasa kontrak yang diajukan PSM tidak relevan dengan kondisi yang dihadapi tahun 2025,” ujar Herman Jumat (3/1).
Menurut Herman, pihak operator telah mengajukan usulan kontrak sejak pertengahan 2024, namun BOK yang diajukan belum pernah dibahas. Ia menyesalkan keterlambatan ini dan mengingatkan bahwa pada tahun 2024, bus tetap dioperasikan meskipun kontrak belum disepakati.
“Kami tidak ingin pengalaman tahun lalu terulang, di mana kontrak belum jelas, tapi bus diminta beroperasi. Kalau kerugian terjadi, siapa yang menanggung?” tegasnya.
Senada dengan Herman, Ardi, operator bus Trans Padang Koridor 6, menyatakan bahwa usulan anggaran yang mereka ajukan didasarkan pada data lapangan selama ini.
“Seharusnya keputusan diambil berdasarkan data yang diadu dan didiskusikan bersama. Namun, hingga kini kami tidak pernah diajak bicara,” ungkapnya.
Menanggapi kondisi itu, Direktur Perumda PSM, Alvino Martha membenarkan bahwa persoalan ini berawal dari ketidaksepakatan antara PSM dan para operator. “Kontrak sudah kami siapkan, namun pihak operator menolaknya sehingga polemik ini terjadi,” katanya.
Alvino menyatakan, bahwa PSM terus berupaya menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD dan Dinas Perhubungan. “Kami memahami pentingnya bus Trans Padang sebagai moda transportasi publik. Meski begitu, perubahan anggaran tidak bisa dilakukan sembarangan karena telah disahkan oleh DPRD,” jelasnya.
Alvino berharap mediasi lanjutan dapat difasilitasi oleh pihak lain agar titik temu segera tercapai. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengimbau agar Pemko Padang segera hadir dalam menyelesaikan konflik ini.
“DPRD telah memfasilitasi, tetapi belum ada titik temu. Pemko Padang harus segera bertindak karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, terutama dengan anak-anak yang akan kembali sekolah pekan depan,” ujarnya.(yud/das)
Editor : Rindra Yasin