JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah. Rabu (3/12), sebanyak 26 korban meninggal dunia berhasil dievakuasi. Berdasarkan https://gis.bnpb.go.id/, total korban jiwa mencapai 770 orang. Sedangkan yang hilang masih 463 jiwa dan 2,6 ribu jiwa terluka.
Pemerintah memastikan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan maksimal. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, seluruh unsur pemerintah bergerak cepat sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Atas instruksi Presiden, seluruh langkah penanganan harus cepat, efektif, dan responsif,” ujar Pratikno di Halim Perdanakusuma kemarin (3/12). Lebih dari 500 ribu ton bantuan dikirim ke wilayah terdampak. Bantuan yang dikirim mencakup sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan lain.
Mengenai tuntutan agar pemerintah menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional, Pratikno tidak sepakat. “Penangannya yang nasional,” katanya. Pratikno mengatakan, seluruh kementerian, lembaga, bersama TNI, Polri, dan BNPB mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin di wilayah bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada kesempatan yang sama juga menampik isu pemerintah daerah menyerah. Menurut dia, pemda tetap bekerja semampu mereka. Dia mencontohkan di Aceh Tengah yang terisolasi karena akses terputus, namun masih tetap bekerja. “Ada hal yang mereka tidak mampu, harus ada tambahan makanan, BBM. Dropping dari udara,” ujarnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memastikan situasi sudah kondusif. “Sampai saat ini sudah tidak ada lagi penjarahan. Yang sempat diamankan semua sudah kita lepas. Kita paham saat itu mereka hanya membutuhkan logistik makanan,” ujarnya.
Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, seluruh wilayah terdampak mendapatkan atensi khusus. Daerah-daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau pun tengah jadi fokus utama. “Kita utamakan daerah-daerah yang masih terisolir untuk memastikan dukungan logistik terpenuhi. Aceh Tamiang salah satunya,” ujar menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu pada Rabu (3/12).
Perlu Jalankan Program Tanggap Darurat
‘’Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional,’’ ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Dia mengucapkan bela sungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban. ‘’Korban yang meninggal semoga khunul khatimah,’’ katanya.
Dia menegaskan, untuk memberikan respons cepat dan terintegrasi, pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana. ‘’Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN 2025 sebesar Rp4 triliun,’’ katanya.
Dukungan anggaran itu bisa dialokasikan untuk proses tanggap darurat hingga pemulihan paska bencana. Dalam jangka pendek, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting. Tujuannya agar para korban tidak kelaparan.
‘’Saya sedih menyaksikan di berbagai media, ada warga melakukan ‘’penjarahan’’ di pertokoan dan gudang Bulog. Saya yakin kondisi warga demikian karena belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak, dan mungkin hal itu untuk mempertahankan hidup mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan, yang saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,’’ paparnya.
Karena itu, Said meminta agar program tanggap darurat disegerakan dengan lebih masif. Misalnya, pembangunan tempat pengungsian yang layak untuk tempat tinggal sementara, suplai kebutuhan makanan, MCK, selimut, dan pakaian jadi. Khusus untuk kelompok rentan seperti anak anak, lanjut Said, perlu diberikan layanan trauma healing. Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang masif untuk menemukan korban yang hilang.
Menurut Said, anggaran on call tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan program paska tanggap darurat, yakni untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi. Program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran tahun 2026 dan seterusnya. ‘’Karena program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar,’’ katanya.
29 Kecamatan Masih Terisolir
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di Sumatera Utara hingga saat ini masih terisolir akibat bencana banjir, tanah longsor, dan banjir bandang yang terjadi dalam sepekan terakhir.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, saat dikonfirmasi Sumut Pos (RPG), Rabu (3/12). Ia menyebut Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai wilayah dengan dampak isolasi terparah.
Daerah yang masih terisolir sehingga bantuan masih sulit diberikan yakni di Tapanuli Tengah yakni Kecamatan Pandan, Kelurahan Lubuk Tukko, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kelurahan Sibuluan Raya, Kelurahan Pasar Baru. Untuk Kecamatan Sarudik meliputi Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kelurahan Pondok Batu, Kelurahan Pasir Bidang, Kelurahan Sarudik.
Kecamatan Badiri yakni Desa Aek Horsik, Desa Sijago-jago, Desa Gunung, Kelambu, Kelurahan Lopian, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Kolang, dan Kelurahan Kolang. Kecamatan Tukka: Kelurahan Hutanabolon. Kecamatan Lumut yakni Desa Lumut, Desa Lumut Maju, Desa Lumut Nauli. Kecamatan Pinangsori yakni Desa Parjalihotan Baru.
Sementara untuk Kota Sibolga Wilayah yang masih terisolir yakni Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Selatan, Kecamatan Sibolga Sambas, Kecamatan Sibolga Kota. Kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan wilayah yang terisolir Kecamatan Angkola Sangkunur, Kecamatan Batang Toru, Kecamatan Muara Batang Toru, Kecamatan Sayur Matinggi, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Angkola Selatan, Kecamatan Angkola Barat, Kecamatan Marancar, Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Arse.
Kabupaten Langkat ada beberapa wilayah terisolir yakni Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kecamatan Sei Lepan, Kecamatan Besitang, Kecamatan Sawit Seberang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura. “Hingga saat ini sebagian besar wilayah masih dalam proses penanganan, dan dalam proses upaya pemberian logistik dan pembersihan akses, serta pendataan secara menyeluruh,” ucapnya.
Delapan Pemda di Aceh ‘’Menyerah’’
Dikutip dari Rakyat Aceh (RPG) hingga kemarin sudah ada delapan daerah di Aceh yang menyatakan tidak sanggup menangani dampak banjir dan longsor. Tingginya kerusakan infrastruktur, akses jalan yang terputus, serta keterbatasan logistik dan anggaran membuat pemda kewalahan menghadapi situasi darurat.
Mereka adalah Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Aceh Timur, Kota Subulussalam, dan Nagan Raya. ‘’Coba buka mata hati, lihat kondisi masyarakat. Hampir dua malam saya terjebak air. Saya melihat anak-anak kita kelaparan. Tapi apa boleh buat, kekuatan kami tidak ada, tolong bantu kami,’’ ujar Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil saat bertemu dengan unsur forkopimda dan tim posko penanganan banjir di Pendapa Bupati, Lhokseumawe, Rabu (3/12).
Ismail tampak terbata-bata menceritakan kondisi warga Aceh Utara. Sesekali tangannya mengusap air mata. Dia sangat berharap bantuan dari pemerintah pusat. Ismail telah membuat surat pernyataan yang berisi ketidakmampuan mengatasi bencana banjir dan longsor. Dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelamatkan warganya.
Bupati Ismail menerangkan bahwa situasi di lapangan semakin buruk. Sembilan kecamatan mengalami kerusakan paling parah. Sejumlah gampong (setingkat kelurahan atau desa) masih terisolasi karena akses darat tertutup banjir, kayu, lumpur, serta pohon dan tiang listrik yang tumbang.
“Bantuan logistik belum bisa menjangkau seluruh korban. Untuk beberapa wilayah terisolir, kami sangat membutuhkan dukungan helikopter,”terang Ayah Wa, sapaan Bupati Ismail kepada awak media. Dia telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada 2 Desember 2025. Surat itu berisi pernyataan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menangani darurat bencana.
Dalam surat tersebut, Pemkab Aceh Utara melaporkan data kerusakan akibat banjir yang terjadi di seluruh wilayah Aceh Utara. Bahkan, dampaknya jauh lebih luas dibandingkan tsunami Aceh 2004 yang terfokus di wilayah pesisir. Sebanyak 121 warga meninggal dunia dan 118 orang masih hilang hingga hari kedelapan pasca banjir.
Selain itu, infrastruktur publik rusak berat dan banyak permukiman warga hilang tersapu banjir. Akses ke sejumlah gampong masih terputus, membuat penyaluran bantuan darurat terhambat.
Nagari Salareh Air Masih Minim Makanan dan Relawan
Hingga Rabu (3/12), kondisi Nagari Salareh Air di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih berada dalam situasi darurat. Rumah-rumah warga masih dipenuhi lumpur tebal, akses jalan terputus, dan listrik belum kembali menyala. Meski bantuan sudah mulai masuk, warga mengaku persediaan hanya cukup untuk beberapa hari, sementara kebutuhan pada satu pekan mendatang sangat mengkhawatirkan.
Salah seroang warga Salareh Air, Palembayan, sekaligus relawan dari Himpunan Mahasiswa Salareh Agam, Afdal Oktrisna mengatakan, di Nagari Salareh Aia Timur akses menuju Jorong Subarang Aia kini hanya bisa dilalui melalui jembatan darurat dari kayu.
Kondisi tersebut masih jauh dari aman, namun menjadi satu-satunya jalur agar bantuan dapat mencapai lokasi terdampak. Jorong lainnya sudah bisa dilewati kendaraan, tetapi medan yang licin dan rawan longsor membuat perjalanan sangat berisiko.
Sementara itu, di Nagari Salareh Aia pusat, situasi lebih berat. Jorong Kayu Pasak Selatan hingga hari ini masih belum memiliki akses sama sekali. Tidak ada jembatan darurat atau jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat maupun relawan. Meski demikian, sejumlah logistik telah sampai, namun jumlahnya terbatas dan hanya cukup dimasak warga yang terisolasi untuk bertahan hidup.
“Di Jorong Kayu Pasak, akses sudah terbuka, tetapi tim di lapangan masih berjibaku melakukan pencarian korban. Menurut warga, masih banyak penduduk yang belum ditemukan setelah tersapu material galodo. Lumpur pekat, bongkahan kayu, dan batu besar memenuhi area perkampungan sehingga proses pencarian berlangsung lambat,” ujarnya
Ia juga mengatakan sejumlah titik pengungsian menjadi tumpuan warga yang keluarganya selamat dan tidak memiliki tempat tinggal layak. Pengungsian tersebar di SDN 5 Kayu Pasak, Kampung Tangah, SDN 7 Koto Alam, dan Pasar Koto Alam.
Selain itu, diduga masih ada posko lain yang belum terdata karena sulit dijangkau. Di tempat-tempat ini, kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian mulai terbantu, tetapi koordinasi distribusi masih menemui hambatan akibat akses jalan yang rusak dan minimnya relawan yang bergerak ke wilayah ini.
Ia menyatakan situasi saat ini sangat sulit. Listrik padam total, jembatan putus, dan aktivitas ekonomi benar-benar lumpuh. Mayoritas warga menggantungkan hidup pada hasil bertani, namun sawah dan ladang mereka rusak parah diseret arus galodo.
Ia menjelaskan bahwa bantuan dari berbagai pihak sudah mulai masuk dan cukup untuk beberapa hari ke depan. Namun, stok tidak akan mencukupi hingga satu minggu mendatang. Kekhawatiran ini muncul karena minimnya saluran logistik dan tidak adanya pemasukan yang bisa diandalkan warga dalam waktu dekat.
Ia berharap pemerintah daerah dan pusat segera meningkatkan bantuan, khususnya untuk memperbaiki akses ke wilayah yang masih terisolasi. Mereka juga menilai kehadiran lebih banyak relawan sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembersihan rumah, distribusi bantuan, serta pencarian korban yang belum ditemukan. “Yang kami takutkan bukan hari ini, tapi satu minggu ke depan. Kalau tidak ada tambahan relawan dan bantuan lanjutan, kami benar-benar kewalahan.” ujar Afdal.(wan/mia/lyn/fir/oni/san/das)
Editor : Bayu Saputra