BANDA ACEH (RIAUPOS.CO) - Sejumlah warga Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana Sumatera menggelar aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (18/12/2025). Massa aksi mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional setelah wilayah tersebut dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
Dalam asksinya mereka membentangkan spanduk serta mengibarkan bendera putih sebagai simbol keprihatinan dan duka mendalam.
Pengunjuk rasa menyuarakan kekecewaan terhadap penanganan bencana ekologis yang melanda Aceh.
Mereka menilai penanganan banjir bandang dan tanah longsor membutuhkan respons yang cepat, serius, dan terkoordinasi.
Aksi tersebut juga menyerukan kepada Presiden dan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan penderitaan para korban bencana.
Rahmad Maulidin Koordinator Aksi, kepada wartawan menyebutkan, pengibaran bendera putih bukan sebagai tanda menyerah dengan nasib ditimpa bencana banjir bandang.
“Bendera putih kita kibarkan sebagai bentuk negara itu telah gagal. Bahwa negara sebetulnya tidak sanggup menangani banjir dan juga longsor yang terjadi di Sumatera,” ujar Rahmad Maulidin.
Disebutkannya, aksi ini merupakan salah satu upaya tekanan publik yang dilakukan warga mendesak negara dalam hal ini pemerintahan Prabowo untuk segera menetapkan bencana di tiga provinsi sebagai bencana nasional.
“Beberapa orang juga melakukan gugatan terhadap Presiden agar segera menetapkan status banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Subah sebagai daerah musibah nasional,” pungkasnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan negara juga dianggap gagal melaksanakan tugasnya. Lembaga ini dinilai ada ketika pejabat pemerintahan pusat turun ke daerah.
Sementara Direktur KISSPOL Aceh, Dr. Effendi Hasan, menegaskan bahwa aksi masyarakat sipil yang mengibarkan bendera putih tidak boleh ditafsirkan sebagai manuver politik. Menurutnya, simbol tersebut adalah bahasa kemanusiaan yang lahir dari keputusasaan.
“Ini adalah isyarat darurat, sebuah teriakan sunyi dari masyarakat yang kehabisan cara untuk didengar. Dunia internasional perlu mengetahui bahwa Aceh sedang berjuang untuk bertahan,” tegas Dr. Effendi Hasan.
KISSPOL Aceh menyoroti krisis kelangkaan minyak dan gas serta pasokan listrik yang tidak stabil sebagai pemicu utama lumpuhnya aktivitas ekonomi rakyat. Pedagang kecil dan pelaku usaha mikro disebut menjadi kelompok paling terdampak, bahkan banyak yang terpaksa menutup usaha karena biaya operasional tak lagi tertanggungkan.
Menurut KISSPOL, lambannya penanganan krisis energi berpotensi memperdalam kemiskinan struktural dan memperluas kerentanan sosial di Aceh.
Sumber: Harianrakyataceh.com/RPG
Editor : Eka G Putra