JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera bertambah dua orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Jumat (26/12), total korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.137 orang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, penambahan korban meninggal dunia masih terus terjadi seiring proses pencarian dan pembaruan data di lapangan. “Hari ini (kemarin, red) ada penambahan di Aceh dan Sumbar sehingga total korban meninggal menjadi 1.137 jiwa,” kata Abdul dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/12).
Selain korban meninggal dunia, BNPB juga mencatat masih adanya korban yang belum ditemukan. Hingga kemarin, sebanyak 163 orang dilaporkan masih hilang di tiga provinsi terdampak bencana tersebut. “Basarnas menyatakan operasi pencarian masih terus dilakukan di beberapa kabupaten/kota yang masih memiliki daftar nama korban hilang,” ucapnya.
Sementara itu, jumlah warga terdampak yang masih berada di pengungsian terus mengalami penurunan. BNPB melaporkan total pengungsi saat ini tercatat sebanyak 457.255 jiwa.
Abdul menyebut, pemerintah tengah mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para korban bencana, seiring
dengan mulai masuknya fase pemulihan di sejumlah daerah terdampak.
“Inilah gambaran kira-kira jumlah jiwa pengungsi saudara-saudara kita yang nanti akan membutuhkan huntara dan huntap yang sedang kita pacu dan percepat pembangunannya,” ujarnya.
BNPB memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah, Basarnas, serta unsur terkait lainnya terus diperkuat guna mempercepat proses pencarian korban hilang sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Bencana Belum Berakhir
Rentetan bencana yang melanda wilayah Aceh dan sebagian Sumatera hingga kini belum sepenuhnya berakhir. Banjir hingga longsor masih berpotensi melanda wilayah rawan.
Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), banjir bandang kembali melanda Kecamatan Tanjung Raya. Bencana itu terjadi akibat luapan Sungai Batang. Hingga kemarin, dampak banjir masih dirasakan.
”Air disertai material lumpur berbatuan menerjang puluhan rumah di Jorong Pasar Maninjau, termasuk jalan penghubung Lubuk Basung-Bukittinggi,” kata Camat Tanjung Raya Al Hafid di Lubuk Basung.
Selain ancaman bencana yang belum berakhir, dampak banjir hingga longsor juga masih dirasakan para korban. Mereka tak hanya kehilangan rumah dan sumber matapencaharian, tapi juga terpaksa menggantungkan kebutuhan hidupnya dari bantuan.
Seperti di Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Para korban banjir dan longsor kini harus memulai kehidupan dari awal. Salah satunya dialami Saptina. Banjir dan longsor telah merenggut rumah, kebun, sawah, dan semua harta benda miliknya.
Saat ini, dia tinggal bersama suami dan anak-anaknya di hunian sementara yang dibangun secara pribadi di Desa Delung Sekinel. Namun, untuk bertahan hidup, ia hanya mengandalkan bantuan sembako dari relawan dan pemerintah.
Septina dan juga korban lain juga memikirkan problem lainnya, yakni nasib pendidikan anak-anak mereka. ”Yang kami pikirkan adalah anak-anak. Ada yang kuliah, ada yang di pesantren. Bagaimana saya membiayainya,” katanya.
Sebab, bencana besar itu tak hanya membuat dirinya dan korban lain kehilangan tempat tinggal, tetapi juga sumber matapencahariannya.
Jalur Taput-Tapteng
Masih Ditutup
Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Firman Darmasyah bencana longsor masih diantisipasi. Hingga saat ini jalur Tapanuli Utara (Taput) menuju Tapanuli Tengah (Tapteng) belum bisa dilalui. “Sejak bencana terjadi pada akhir November lalu, hingga kini Taput-Tapteng belum bisa dilalui. Jalur lintas Batu Lubang masih ditutup,” terangnya.
Pada libur Nataru tahun ini, pihaknya sedang memantau situasi dan kondisi wilayah wisata, seperti Berastagi dan Danau Toba. “Tetapi hingga saat inipun tidak ada tanda-tanda kemacetan. Semuanya masih berjalan normal seperti hari-hari biasa. Kondisi jalan raya terpantau stabil,” tandasnya.
Tata Ulang Pengelolaan Hutan
Di bagian lain, pascabanjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk membenahi secara total tata kelola sumber daya alam (SDA).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan pemerintah pusat telah mengambil langkah tegas dengan menata ulang pengelolaan hutan dan SDA di Pulau Sumatera.
Salah satunya melalui pencabutan izin usaha skala besar yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperparah dampak bencana. ”Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan,” ujar Pratikno dalam press update penanganan banjir dan longsor di Banda Aceh, Kamis (25/12).
Kebijakan tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan berdampak pada kerusakan ekosistem, terutama di wilayah rawan bencana.
Selain sektor kehutanan, pemerintah juga menindak aktivitas pertambangan yang dinilai berisiko terhadap kelestarian lingkungan. Pratikno mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel aktivitas lima perusahaan tambang besar. ”Karena dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Langkah penegakan hukum ini, lanjut Pratikno, menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir praktik usaha yang mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik semata. ”Kami tidak hanya memulihkan kondisi seperti semula, tetapi harus memastikan ke depan menjadi lebih baik,” kata Pratikno.(yus/fir/rel/ra/dra/ris/jpg)
Editor : Bayu Saputra