BIREUEN (RIAUPOS.CO) - Sudah sebulan lebih warga di Kabupaten Bireuen, Aceh, membersihkan rumahnya dari lumpur yang terbawa banjir bandang. Namun, pembersihan material itu tak kunjung tuntas lantaran hingga kini pemerintah belum mengerahkan alat berat.
Dari pantauan Rakyat Aceh (RPG) di sejumlah desa, warga membersihkan lumpur dengan cangkul, sekop, dan alat seadanya. Warga Peusangan bernama Mulyana mengatakan, dia membersihkan rumahnya sendiri karena tidak mampu menyewa alat berat.
”Biayanya sekitar Rp600 ribu sampai Rp750 ribu per jam. Mana sanggup kami, uang tak ada, pekerjaan juga tak ada saat ini. Jadi terpaksa mencangkul sendiri,” ujarnya. Menurut Mulyana, sejak sebulan lalu, dia membersihkan lumpur di dalam rumah dan pekarangan. Namun, pembersihan itu tak kunjung tuntas. ”Capek, tapi mau bagaimana lagi,” katanya.
Basyir, warga di Kecamatan Kutablang berharap pemerintah daerah hingga provinsi segera turun tangan. Mereka menuntut adanya pengerahan alat berat, bantuan logistik berkelanjutan, serta langkah pemulihan yang jelas dan terukur. ”Kami ini korban bencana, bukan alat berat. Tapi sekarang rasanya kami dipaksa jadi bego (backhoe, red),” paparnya.
Kepala desa (Kades) di wilayah terkena dampak bencana juga mengaku sudah kewalahan. Dengan keterbatasan anggaran desa dan tanpa dukungan maksimal dari pemerintah daerah, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan penanganan pascabencana secara menyeluruh.
Target Masuk Sekolah
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Aceh Murtalamuddin bersama rombongan meninjau serta ikut kerja bakti membersihkan lumpur yang merendam sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Ahad (29/12). Menurut dia, pendidikan tidak boleh berhenti meski masih dalam kondisi darurat.
Dia menargetkan mulai 5 Januari 2026, pembelajaran di Aceh kembali berjalan seperti biasa. Namun, bagi sekolah yang masih terdampak banjir dan dalam tahap pembersihan, pembelajaran bisa disesuaikan dengan kondisi. ”Ajarkan apa yang bisa diajarkan, yang penting anak-anak tetap datang ke sekolah, tidak belajar sendirian di rumah,” ucapnya.
Murtalamuddin menambahkan, proses belajar tidak selalu berfokus pada capaian akademik semata. Dalam kondisi pascabencana, pendekatan kemanusiaan justru menjadi prioritas. ”Guru bisa mengisi pembelajaran dengan kegiatan trauma healing, belajar bersama, bercerita, atau aktivitas positif lainnya. Yang terpenting adalah memastikan trauma anak-anak tidak berkelanjutan,” lanjutnya.
Bantuan Pendidikan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat korban bencana banjir dan longsor. Wujudnya melalui perluasan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) tahap pertama serta relaksasi biaya kuliah bagi mahasiswa yang terdampak.
Program sekolah gratis yang semula diprioritaskan untuk wilayah Kepulauan Nias pada 2026 akan diperluas ke sejumlah daerah yang terdampak bencana. Seperti Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Sibolga, Kabupaten Langkat, dan Tapanuli Utara.
”Karena Tapsel, Tapteng, Sibolga, Langkat, dan Taput terdampak bencana, maka akan kita gratiskan juga,” ujar Bobby usai menghadiri perayaan Natal di Desa Simataniari, Kabupaten Tapsel. Selain sekolah gratis, Bobby juga akan meringankan biaya pendidikan mahasiswa dari keluarga korban bencana. Itu karena banyak kepala keluarga kehilangan mata pencaharian akibat banjir dan longsor.
Pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera. Sebab, sebagian besar daerah yang terkena banjir bandang dan longsor mulai memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, lebih dari separuh kabupaten/kota terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat. (akh/rao/dis/lyn/omy/aph/jpg)
Editor : Arif Oktafian