PADANG (RIAUPOS.CO) – Percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Bukittinggi masih jalan di tempat. Proyek senilai Rp29 triliun ini masih terkendala penyelesaian pembebasan lahan dan persoalan tanah ulayat.
Lambannya realisasi proyek strategis nasional itu membuat sejumlah tokoh masyarakat kembali menyuarakan kritik. Salah satunya adalah Masful. Tokoh masyarakat Sumatera Barat itu mengaku kecewa karena pembangunan jalan tol dinilai berjalan terlalu lambat. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul membuat masyarakat lelah menunggu kepastian.
"Batalkan saja, tak usah ada tol lagi, meranalah kampung kita ini, suka hatilah," kata Masful saat diwawancarai di Padang sebagaimana dikutip dari Padek.jawapos.com )Riau Pos Group), Sabtu (18/7/2026).
Baca Juga: Plt Bupati Kuansing Ternyata Jagokan Argentina Juara Piala Dunia 2026
Ia menegaskan pernyataan tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap proses yang berlarut-larut. Jika pembangunan tetap dilanjutkan, menurutnya, trase dapat diarahkan ke wilayah yang dinilai lebih siap.
"Kami sudah lelah melihat berbagai sengketa dan cara memberlakukan pembangunan di Sumbar," ujarnya.
Masful menilai persoalan yang terjadi bukan sepenuhnya berasal dari masyarakat. Ia berpendapat pemerintah daerah perlu memahami lebih dalam kondisi sosial, budaya, serta persoalan ekonomi yang berkaitan dengan tanah adat sebelum mengambil langkah pembangunan.
Perdebatan Tanah Ulayat
Bupati Tanahdatar Eka Putra menyatakan daerahnya siap apabila pembangunan jalan tol diarahkan melintasi wilayah tersebut. Menurutnya, kehadiran jalan tol dapat menjadi peluang mempercepat kemajuan Tanahdatar maupun Solok.
Sementara itu, Ketua Jaringan Pemimpin Redaksi Sumbar, Adrian Tuswandi, menilai polemik jalan tol tidak dapat dipisahkan dari cara masyarakat memandang tanah ulayat sebagai aset komunal. Ia mengatakan adat Minangkabau sesungguhnya juga mengatur pemanfaatan tanah ulayat agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan wartawan senior Khairul Jasmi. Menurutnya, nilai-nilai adat telah menyediakan ruang bagi pengelolaan tanah ulayat secara produktif, namun implementasinya belum berjalan optimal.
Mereka juga menyoroti data Badan Pusat Statistik yang mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 sebesar 3,37 persen, turun dibandingkan 4,37 persen pada tahun sebelumnya dan menjadi salah satu yang terendah di Pulau Sumatera. Selain itu, dana kiriman perantau melalui perbankan yang menurut Bank Indonesia mencapai Rp14,2 triliun pada 2023 dinilai masih lebih banyak dimanfaatkan untuk konsumsi dibandingkan investasi produktif.
Baca Juga: Mengenal Perawatan Luka Modern di RS Awal Bros
Percepat Trase dan Pembebasan Lahan
Komitmen percepatan pembangunan ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada Selasa (14/7/2026). Pertemuan itu dihadiri Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kementerian Pekerjaan Umum, BPN, PT Hutama Karya, BPJN Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumbar, pemerintah kabupaten dan kota, serta Kementerian Kehutanan.
"Proyek Tol Sicincin menuju Bukittinggi dengan nilai Rp29 triliun ini sangat menguntungkan Sumbar. Hasil pertanian akan lebih mudah dipasarkan ke Riau, sementara wisatawan dari Riau akan semakin mudah datang ke Bukittinggi, Agam, Tanahdatar, Padangpanjang dan daerah lainnya," kata Andre Rosiade.
Ia meminta seluruh persoalan pembebasan lahan diselesaikan melalui prinsip ganti untung, bukan ganti rugi. Andre juga menilai hambatan yang kerap muncul bukan lagi terkait harga lahan, melainkan pembagian tanah ulayat di internal kaum.
"Jangan sampai pembangunan berhenti karena persoalan pembagian internal. Yang penting harga sudah disepakati, proyek harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat luas," tegasnya.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Dedy Gunawan berharap pembahasan trase segera mencapai kesepakatan sehingga proyek dapat memasuki tahapan AMDAL, penetapan lokasi, dan pembebasan lahan. Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Teddi Guspriadi juga menyatakan kesiapan mempercepat proses pengadaan tanah setelah seluruh dokumen diterbitkan.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menambahkan pengalaman pembangunan ruas Padang–Sicincin menunjukkan ketersediaan lahan menjadi faktor utama keberhasilan proyek. Di tengah upaya percepatan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat mengingatkan agar penyelesaian persoalan tanah ulayat tetap menghormati nilai adat dan melibatkan seluruh unsur masyarakat sehingga pembangunan dapat berlangsung tanpa memunculkan konflik baru.***
Editor : Edwar Yaman
Sumber : padek.jawapos.com