Tujuh Jabatan Kosong, BKPP Bengkalis Tunggu Hasil Asesmen

Itu terjadi karena belum turunnya surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Ya, ada satu pejabat dari Disdukcapil belum bisa dilantik karena sampai saat ini kami belum menerima surat resmi dari Kemendagri. Disdukcapil harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu," ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis, Djamaluddin, Jumat (21/11/2025).

Ia menyebutkan, dengan tertundanya pelantikan tersebut, tercatat masih ada tujuh jabatan yang kosong dan akan diupayakan segera terisi sebelum tahun 2026 melalui proses asesmen.

Menurut rencana kata Jamal, asesmen tidak menunggu struktur organisasi yang baru dan akan dimulai duluan. Seperti yang disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni pada Januari 2026 nanti baru ditentukan OPD mana saja yang digabungkan.

Ia menambahkan, pejabat yang saat ini masih menjabat tidak perlu mengikuti asesmen ulang. Sementara jabatan yang kosong wajib mengikuti asesmen terbuka sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Jamal menyebutkan, bahwa setelah Peraturan Daerah (Perda) terkait struktur organisasi disahkan, seluruh proses administrasi akan segera dijalankan. Ia juga memastikan bahwa dalam restrukturisasi nanti terdapat lima OPD yang akan digabungkan.

"Nanti ada lima OPD yang digabung. Seperti Damkar digabung dengan Satpol PP. Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana bergabung dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Perkebunan bergabung dengan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Dinas Perikanan digabung dengan Ketahanan Pangan, dan Brida akan digabungkan dengan Bapenda," jelasnya.

Ia menargetkan, seluruh tahapan asesmen dan pengisian jabatan dapat dipercepat, sehingga seluruh posisi strategis dapat terisi optimal sebelum memasuki tahun anggaran baru 2026.