Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR-Pemerintah Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna 

T
Penulis: Tim Redaksi❯
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tiga kiri) dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (dua kanan) menunjukkan  naskah RUU Perampasan Aset di Ruang Rapat Komisi III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/11/2026). (DPR RI)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tiga kiri) dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (dua kanan) menunjukkan naskah RUU Perampasan Aset di Ruang Rapat Komisi III Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/11/2026). (DPR RI)

Advertisement

JAKARTA (RIAUPOS.CO)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke tahap pengambilan keputusan tingkat II.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, RUU Perampasan Aset akan segera dijadwalkan untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat. Agenda itu menjadi tahapan penting sebelum rancangan regulasi tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan kepada para anggota dewan dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

“Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” kata Dasco.

Pertanyaan tersebut langsung disambut persetujuan dari para anggota DPR yang hadir. Mereka secara serentak menyatakan setuju terhadap kelanjutan pembahasan RUU tersebut ke tahap berikutnya.

“Setuju,” seru para anggota dewan.

Dasco kemudian meminta penegasan persetujuan dari unsur pemerintah. Dia juga menginstruksikan agar perwakilan fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU Perampasan Aset sebagai bentuk persetujuan bersama.

“Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset,” tegas Dasco.

Sementara, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan terdapat 10 poin utama yang menjadi substansi dalam RUU Perampasan Aset. Salah satu poin pentingnya adalah memastikan penerapan aturan tersebut tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, rancangan undang-undang tersebut juga mengatur cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Ruang lingkupnya tidak hanya berkaitan dengan korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah tindak pidana lain, mulai dari penipuan hingga perdagangan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Bankeu Pilkades Serentak Segera Diproses, Verifikasi Tuntas

Bankeu Pilkades Serentak Segera Diproses, Verifikasi Tuntas

Pemkab Rokan Hulu menyiapkan bantuan keuangan Pilkades Serentak 2026 sebesar Rp5,06 miliar untuk 54 desa.

Lewati Deadline, Desa Diminta Segera Ajukan Bankeu Pilkades Serentak Rohul

Lewati Deadline, Desa Diminta Segera Ajukan Bankeu Pilkades Serentak Rohul

Sebanyak 54 desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) diminta segera mengajukan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pelaksanaan Pilkades Serentak.

Jelang Pilkades Serentak, Camat se-Rohul Diminta Awasi Ketat Dana dan Persiapan 54 Desa

Jelang Pilkades Serentak, Camat se-Rohul Diminta Awasi Ketat Dana dan Persiapan 54 Desa

Jelang Pilkades Serentak 10 Desember 2026, camat se-Rohul diminta perketat pembinaan dan pengawasan kesiapan 54 desa penyelenggara Pilkades

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer