DAYA SERAP KEUANGAN

Belanja Publik RI Masih Rendah, Ini Kata Bank Dunia

Ekonomi-Bisnis | Rabu, 01 Juli 2020 - 06:13 WIB

 Belanja Publik RI Masih Rendah, Ini Kata Bank Dunia
Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai, salah satu proyek besar yang menyerap anggaran. Namun Bank Dunia menilai dan mencatat belanja publik Indonesia masih di bawah rata-rata kelompok negara berkembang. (DOK RIAUPOS.CO)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tingkat belanja publik Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lain (emerging and developing market economies/EMDEs).

Pasalnya, pemerintah rata-rata hanya melakukan belanja publik sebesar 16,6 persen pada 2018, sedangkan negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang lainnya mencapai 32 persen dari PDB.

Bank Dunia (World Bank) mengklaim hal ini yang tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk "Kajian Belanja Publik Indonesia: Untuk Hasil yang Lebih Baik".


"Belanja pada umumnya naik selama periode ledakan harga komoditas pada 2003-2008 dan 2010-2013, tetapi bahkan ketika itu (jumlah belanja publik di Indonesia, red) hanya mencapai 20 persen dari PDB," tulis Bank Dunia dalam risetnya,  Senin (30/6/2020).

Bank Dunia menjelaskan belanja publik Indonesia rendah lantaran tingkat penerimaan negara yang juga rendah. Pada 2018, rasio penerimaan terhadap PDB hanya sebesar 14,6 persen.

Rasio penerimaan negara terhadap PDB jauh lebih rendah ketimbang negara-negara pasar berkembang yang mencapai 27,8 persen. Bank Dunia menyatakan rasio penerimaan pajak di Indonesia hanya sebesar 10,2 persen dari PDB pada 2018.

"Itu merupakan yang terendah di antara negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang di kawasan," jelas Bank Dunia.

Menurut lembaga internasional itu, ada empat tantangan bagi Indonesia dalam mengumpulkan penerimaan negara. Empat tantangan itu, antara lain penerimaan negara bergantung dari harga komoditas, ketergantungan pada sektor ekstraksi sumber daya alam dan ukuran besarnya ekonomi informal, kapasitas teknologi informasi dan staf yang rendah, serta kebijakan pajak yang kurang optimal.

"Kebijakan pajak yang kurang optimal ini ada beberapa, antara lain banyaknya pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), tingkat ambang batas pendaftaran PPN yang tinggi, dan sistem preferensial yang terdistorsi," ungkap Bank Dunia.

Sebagai informasi, tingkat penerimaan negara tahun ini diproyeksi menurun dari target awal. Kantong negara diperkirakan hanya terisi sebesar Rp1.699,9 triliun atau turun target awal sebesar Rp1.760,9 triliun.

Sementara, belanja negara naik karena ada penambahan alokasi belanja untuk penanganan pandemi virus corona. Belanja negara meningkat dari Rp2.613,8 triliun menjadi Rp2.739,3 triliun.

Laporan: CNN/Antara/Berbagai Sumber
Editor: Hary Koriun




youtube riaupos


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



Sharp Pekanbaru PSBB

Fekon Unand

UIR PMB Berbasis Rapor

Pelita Indonesia

EPAPER RIAU POS  2020-07-04.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com