Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asaki Minta Pasokan Gas Diprioritaskan untuk Dalam Negeri

T
Penulis: Tim Redaksi❯

Edy Suyanto
Edy Suyanto


Advertisement

JAKARTA (RIAUPOS.CO)- Industri keramik nasional mulai merasakan tekanan berat dari sisi energi. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) pun mendorong pemerintah segera menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi agar pasokan diprio­ritaskan untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menilai kebijakan tersebut mendesak untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mempertahankan daya saing industri manufaktur nasional. Menurut dia, persoalan pasokan dan harga gas menjadi tantangan utama industri keramik sejak awal tahun ini.

“Gangguan pasokan gas sempat terjadi pada Januari 2026 di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur,” tuturnya.

Advertisement

Sempat Stop Produksi

Akibatnya, sejumlah pabrik keramik di Jawa Timur terpaksa menghentikan operasional produksi hingga sekitar satu pekan. Kondisi tersebut diperparah oleh penurunan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) serta kenaikan surcharge harga gas.

“Gangguan suplai gas ini berdampak langsung terhadap operasional pabrik dan produktivitas industri. Gas bumi seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan industri dalam negeri yang memiliki multiplier effect besar, seperti penyerapan tenaga kerja dan investasi baru,” paparnya.

Advertisement

Data Asaki menunjukkan rata-rata AGIT di Jawa Barat sepanjang 2025 hanya mencapai sekitar 67 persen, turun dibandingkan 2024 yang tercatat sekitar 79 persen. Penurunan berlanjut pada awal 2026 dengan rata-rata AGIT Februari hanya sekitar 49 persen.

Harga Naik

Kondisi serupa terjadi di Jawa Timur dengan rata-rata AGIT sekitar 51 persen pada Februari 2026. Penurunan alokasi tersebut mendorong harga gas melonjak hingga 10-10,5 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU) di Jawa Barat dan sekitar 8 dolar AS per MMBTU di Jawa Timur.

“Harga tersebut jauh di atas kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 7 dolar AS per MMBTU sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 76K/2025,” tuturnya.

Akibatnya, porsi biaya energi dalam struktur biaya produksi industri keramik melonjak menjadi 33-35 persen. Sebagai perbandingan, saat kebijakan HGBT mulai diterapkan pada 2021, biaya energi masih berada di kisaran 25-27 persen.

Ancaman Produk Cina-India

Selain faktor domestik, Asaki juga mencermati dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Edy menilai gejolak tersebut berpotensi memicu pengalihan produk dari Cina dan India ke pasar Indonesia akibat terganggunya pasar utama mereka di Timur Tengah dan Amerika Serikat.

Kondisi tersebut dinilai berisiko bagi industri keramik nasional, mengingat produsen keramik di kedua negara tersebut tengah mengalami oversupply dan overcapacity.

“Tekanan biaya juga diperberat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pembayaran gas kepada pemasok utama, yakni Perusahaan Gas Negara , menggunakan mata uang dolar AS sehingga meningkatkan beban biaya produksi,” pungkasnya.(agf/dio/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer