Purbaya mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan perbaikan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis dari penetapan desil. ”Makanya sedang diperbaiki (DTSEN, red),” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8).
Ia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaksanakan survei. Ketika dikonfirmasi mengenai nilainya, Purbaya mengatakan, pemerintah menggelontorkan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk BPS pada tahun 2026.
Dana tersebut, salah satunya akan digunakan oleh BPS dalam melakukan survei untuk program DTSEN, sehingga dengan dana yang cukup besar diharapkan hasilnya akan lebih optimal.
”Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau tidak salah Rp7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam (kegiatan) cukup banyak. Jadi mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” ujarnya.
Ia berharap pembaruan DTSEN dapat menghasilkan data yang lebih baik pada tahun depan. Menurut dia, ketidaksesuaian data pada sejumlah kasus masih mungkin terjadi dalam proses survei.
Baca Juga: PTPN IV Regional III Pastikan Realisasi Kemitraan di Kampar Capai 58 Persen
”Jadi, tahun depan seharusnya akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rata,” katanya.
Purbaya mengatakan pemerintah juga akan terus memantau kondisi perekonomian dan masyarakat dalam menyiapkan sistem penetapan desil.(jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
