SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Keterbatasan kemampuan fiskal membuat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus lebih agresif mencari sumber pembiayaan pembangunan. Wilayah perbatasan negara dinilai menjadi salah satu pintu yang bisa dimanfaatkan untuk menarik dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar menjalankan program, tetapi mampu membaca peluang pembiayaan yang tersedia di tingkat provinsi dan pusat.
Menurutnya, kondisi APBD yang terbatas tidak boleh menjadi alasan pembangunan berjalan lambat. Sebaliknya, anggaran daerah harus digunakan secara strategis untuk membuka akses terhadap sumber pendanaan lainnya.
Baca Juga: Ekonom Dorong Pendataan Bansos Pakai Sistem Coretax agar Tepat Sasaran
”Karena kondisi fiskal kita tidak baik, APBD yang ada harus dimaksimalkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat. Di sisi lain, penerimaan daerah juga harus terus kita maksimalkan,” ujar Muzamil saat memimpin Rakor Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pembangunan di Wilayah Perbatasan sekaligus Penyusunan Usulan Program Kawasan Perbatasan Negara (PKPN) 2027–2029 di Aula Dinas PUPR Meranti, Senin (14/9).
Muzamil melihat status Meranti sebagai daerah perbatasan bukan sekadar posisi geografis, tetapi juga peluang untuk mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan.
”Meranti ini berada di wilayah perbatasan negara. Ini menjadi keistimewaan sekaligus peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Masih banyak peluang yang bisa kita perjuangkan, baik di tingkat provinsi, pusat maupun negara tetangga,” katanya.
Muzamil menilai persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan besar Meranti. Kondisi jalan, konektivitas dan akses transportasi tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi turut menentukan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.
”Infrastruktur yang baik memiliki korelasi dengan kualitas pendidikan. Begitu juga kesehatan yang terkadang dipengaruhi mobilisasi yang tidak lancar. Sektor ekonomi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur yang belum memadai,” ungkapnya.
Karena itu, pembangunan konektivitas diminta menjadi salah satu fokus dalam penyusunan usulan program kawasan perbatasan 2027–2029.
Ia minta OPD tidak menyusun program berdasarkan keinginan sektoral masing-masing. Setiap usulan harus memiliki sasaran, lokasi dan ukuran keberhasilan yang jelas. ”Dokumen yang ada sejauh ini sudah cukup baik, tinggal kita kerucutkan lagi agar lebih detail,” sebutnya.(yls)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
