Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Realisasi TKD Riau Rp14,85 T, Alami Kontraksi hingga 17,2 Persen

S
Penulis: Siti Azura❯
Perwakilan Kememkeu Provinsi Riau menggelar rilis APBN Kita di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, Senin (26/10/2026). (Istimewa)
Perwakilan Kememkeu Provinsi Riau menggelar rilis APBN Kita di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, Senin (26/10/2026). (Istimewa)

Advertisement

 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Perwakilan Kemenkeu Provinsi Riau menggelar rilis APBN Kita di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, Senin (26/10/2026). 

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau oleh Meirijal Nur, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Riau Dwijo Muryono dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Riau Jose Arif Lukito.

Advertisement

Dari kegiatan tersebut diketahui, sampai dengan 30 September 2026, perekonomian Provinsi Riau tumbuh 4,75 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp340,34 triliun. 

Meirijal Nur menjelaskan, realisasi pendapatan negara di Provinsi Riau mencapai Rp26,04 triliun atau 94,80 persen dari target, tumbuh 46,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Advertisement

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp21,91 triliun atau 77,92 persen dari pagu, sehingga APBN Regional Riau mencatatkan surplus sebesar Rp4,13 triliun.

Dari sisi daerah, pendapatan APBD mencapai Rp18,90 triliun dan belanja daerah Rp18,22 triliun.

"Kinerja tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara tetap kuat, tetapi pengelolaan belanja dan penguatan kapasitas fiskal daerah perlu terus menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD)," ungkapnya.

Adapun realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp14,85 triliun atau 80,81 persen dari pagu, mengalami kontraksi 17,22 persen secara tahunan.

Penurunan terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp2,40 triliun atau turun 57,62 persen, serta Dana Desa sebesar Rp489,07 miliar atau turun 59,95 persen.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Harga Minyak Dunia Tembus USD 105 per Barel, Berpengaruh ke Subsidi Energi di APBN? Ini Kata Menkeu

Harga Minyak Dunia Tembus USD 105 per Barel, Berpengaruh ke Subsidi Energi di APBN? Ini Kata Menkeu

Harga Minyak Dunia Tembus USD 105 per Barel oktober 2026 ini, apakah Berpengaruh ke Subsidi Energi di APBN? Ini Kata Menkeu suahasil nazara

APBN dan Danantara Bersinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

APBN dan Danantara Bersinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menyinergikan APBN dan Danantara untuk mendorong investasi, konsumsi, serta mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia

APBN 2027 Diketok Rp4.106 Triliun

APBN 2027 Diketok Rp4.106 Triliun

APBN 2027 disahkan Rp4.106,26 triliun, dengan TKD Rp735 triliun untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat fiskal daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer