
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pembayaran digital kian melekat dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencapai 20,06 miliar transaksi secara kumulatif hingga kuartal III 2026. Jumlah tersebut melonjak 149,1 persen secara tahunan (YoY).
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, digitalisasi sistem pembayaran telah mengubah pola transaksi masyarakat. ”Transaksi digital sudah bukan lagi milik dari generasi muda, tetapi generasi seperti saya juga sudah terbiasa dengan itu,” katanya dalam Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (Geber PK) di Jakarta, Senin (16/11).
Menurut dia, adopsi QRIS semakin meluas. Penggunaannya menjangkau pusat perdagangan dan perbelanjaan di kota besar maupun kecil, pasar tradisional, pedagang kaki lima, hingga kawasan perdesaan. Namun, pertumbuhan transaksi digital harus diimbangi penguatan perlindungan konsumen. Sebab, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama keberlanjutan sistem pembayaran digital.
Baca Juga: Omzet Pegadaian Kanwil II Pekanbaru Capai Rp17,12 T, Peringkat 2 Nasional
Filianingsih mengingatkan, risiko penipuan digital semakin kompleks dan terorganisasi. ”Di tengah perkembangan risiko digital yang makin kompleks, kita lihat penipuan digital semakin terorganisasi dan juga lintas batas serta memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk AI, yang semakin sulit untuk dikenali. Tantangan utama kita bukan hanya kecanggihan modus penipuan, tetapi juga kemampuan ekosistem kita dalam mengantisipasi dan merespons risiko yang terus berkembang,” paparnya.
Karena itu, BI mendorong penguatan edukasi konsumen, sistem peringatan dini, langkah pencegahan oleh penyelenggara jasa pembayaran, serta koordinasi antarlembaga. Upaya tersebut diperlukan agar perlindungan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, terpadu, dan efektif. Dia mengatakan, hasil studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat menurunkan niat pelaku usaha menggunakan pembayaran digital karena berkurangnya kepercayaan. ”Begitu kepercayaan hilang, mereka mengatakan tidak mau lagi menggunakan layanan digital dan memilih kembali ke transaksi tunai. Penelitian di negara berkembang lainnya juga menunjukkan bahwa penipuan dapat menghambat perkembangan layanan keuangan digital,” tuturnya.(mim/dio/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




