Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Selalu Dicap Pengekspor Kayu Ilegal

R
Penulis: Redaksi❯
Laporan ERWAN SANI, Solo erwansani@riaupos.com

Indonesia sampai saat ini masih dicap sebagai negara hot spot illegal logging. Hal ini dirunut dari pengelolaan hutan yang dimulai sejak tahun 1990-an sampai  tahun 2000.

Hilangnya hasil hutan dan untuk mencegah terjadinya degradasi hutan dan ekosistemnya, maka Departemen Kehutanan RI harus memiliki peraturan yang kuat sehingga Indonesia sebagai penghasil hutan tetap terjaga namanya. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu menetapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 38/2009.

SVLK ini merupakan upaya melakukan verifikasi kembali segala bentuk administrasi yang diberikan pemerintah mulai dari pemberian izin pengelolaan hutan. Baik itu izin HPH, HTI, HKM hingga IPK yang didapatkan perusahaan yang selama ini mengelola hutan di Indonesia.

Bukan itu saja akan tetapi perusahaan industri perimer dan skunder pengelolaan hutan juga harus diperlakukan sama. Jika semua telah memenuhi syarat maka diberikan sertifikat. Diyakini dengan begitu tak adalagi terjadi penebangan hutan secara ilegal dan meminimalisir terjadinya ekspor hasil hutan ilegal ke negara luar.

Karena pengelola hutan dan pengusaha industri hutan hanya bisa mengeksploitasi hutan sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Umum (RKU) yang telah dibuat. Jika melebihi dari rencana tersebut, maka dipertanyakan hasil hutannya dari mana asalnya dan bisa saja terjadi penebangan hutan secara ilegal dan tak tahu sumbernya dari mana.

“Indonesia sejak 1990-an hingga 2000-an sudah dicap sebagai hot spot illegal logging. Jadi agar ini tak terus jadi pembicaraan dunia, maka perlu diterapkan aturan ketat.

Dalam hal ini makanya dilaksanakan Peraturan Nomor 38/2009. Dan itu sudah diterapkan sejak 2010 lalu. Dan peraturan ini harus terus disosialisasikan,” kata Co Director Multistakeholder Forestry Program, Achmad Edi Nugroho saat pembukaan Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No 38/2009 di Hotel Novotel, Solo, Rabu (10/8).

Dirinya menyebutkan masih ada pernyataan dari berbagai pihak bahwa sebanyak 80 persen kayu hutan dipanen di Indonesia adalah ilegal. “Tentu ini menjadi pertanyaan besar dari semua pihak. Namun bukti konkrit tidak didapatkan. Makanya salah satu agar ada pembuktian itu tidak benar makanya perusahaan pengelola kayu diberlakukan SVLK ini,” jelasnya.

Jika SVLK ini jalan, kata Edi Nugroho, maka secara otomatis bisa menelusuri dari akhir hingga awal kayu yang dikelola perusahaan industri primer atau sekunder. “Jadi akan ketahuan kayu yang ada itu ilegal atau tidaknya,” lanjutnya dalam seminar tiga hari bersama KEHATI, MFP, Departemen Kehutanan dan SIEJ.

Dalam kesempatan itu Diah Raharjo sebagai narasumber tentang kebijakan pemerintah tentang hutan di Indonesia menegaskan bahwa untuk proses penyusunan kebijakan tata kelola kehutanan harus melakukan pendekatan multi pihak. Jadi bukan saja pihak Departemen Kehutanan dengan pengelola hutan. Akan tetapi masyarakat, pihak independen dan juga pengawas harus dilibatkan mulai dari LSM peduli dengan hutan hingga para jurnalis, maka usaha pemerintah menata kembali kebijakkan dalam pengelolaan hutan akan tercapai.

Dalam kesempatan itu Deputi Direktur Hutan dan Industri Departemen Kehutanan, Ir Maidiward MSc menegaskan, saat saat sekarang pengelola hutan dan pengusaha industri hutan sudah termotivasi untuk mendapat sertifikasi atau ikut dalam program SVLK tersebut. (ila)


Advertisement
Advertisement
Editor : RP Redaksi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer