Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Merebut Tanah, Menguasai, Kemudian Mengusir

R
Penulis: Redaksi❯
Oleh HARY B KORIUN

Benjamin Netanyahu yang kini jadi Perdana Menteri Israel untuk keduakalinya, dikenal sangat anti kompromi dengan Palestina dan tak mau duduk di meja perundingan.

Baginya, tak ada hak bagi Palestina untuk merdeka, selain jadi daerah otonomi di bawah Israel. Padahal sejarah menjelaskan, Israel tak punya hak di tanah yang mereka tinggali sekarang. Berikut tulisan bagian kedua (akhir) yang dirangkum dan diolah dari berbagai sumber.

Pada periode 1500-1700, kebangkitan pemikiran di Eropa memunculkan sekularisme (pemisahan agama/gereja dengan negara), nasionalisme dan kapitalisme. Dimulailah kemajuan teknologi modern di Eropa.

Abad penjelajahan samudera dimulai. Mereka mencari jalur perdagangan alternatif ke India dan Cina, tanpa melalui daerah-daerah Islam. Tapi akhirnya mereka didorong oleh semangat kolonialisme dan imperialisme, yakni Gold, Glory and Gospel.

Gold berarti mencari kekayaan di tanah jajahan, Glory artinya mencari kemasyuran di atas bangsa lain dan Gospel (Injil) artinya menyebarkan agama ke penjuru dunia. Pada 1529, tentara Khilafah berusaha menghentikan arus kolonialisme/imperialisme serta membalas reconquista (penaklukan) langsung ke jantung Eropa dengan mengepung Wina, namun gagal.

Tahun 1683 kepungan diulang, dan gagal lagi. Kegagalan ini terutama karena tentara Islam terlalu yakin pada jumlah dan perlengkapannya. Pada 1798, Napoleon berpendapat, bangsa Yahudi bisa diperalat bagi tujuan-tujuan Prancis di Timur Tengah. Wilayah itu secara resmi masih di bawah Khilafah.

1831, untuk mendukung strategi devide et impera, Prancis mendukung gerakan nasionalisme Arab, yakni Muhammad Ali di Mesir dan Pasya Basyir di Libanon. Khalifah mulai lemah dirongrong oleh semangat nasionalisme yang menular begitu cepat di tanah Arab.

Di tempat lain, pada 1835 sekelompok Yahudi membeli tanah di Palestina, lalu mendirikan sekolah Yahudi pertama di sana. Sponsornya adalah miliarder Yahudi di Inggris, Sir Moshe Monteveury, anggota Free Masonry.

 Ini adalah pertama kalinya sekolah berkurikulum asing di wilayah Khilafah. Tiga tahun kemudian, Inggris membuka konsulat di Yerusalem yang merupakan perwakilan Eropa pertama di Palestina.

1849, terjadi kampanye mendorong imigrasi orang Yahudi ke Palestina. Pada masa itu jumlah Yahudi di Palestina baru sekitar 12.000 orang. Pada 1948 jumlahnya jadi 716.700 dan pada 1964 sudah hampir 3 juta orang. Imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina yang berselubung agama, simpati dan kemanusiaan bagi penderitaan Yahudi di Eropa saat itu.

Melihat kondisi ini, pada 1891 penduduk Palestina mengirim petisi ke Khlafah, menuntut dilarangnya imigrasi besar-besaran ras Yahudi ke Palestina. Sayang saat itu Khilafah sudah ‘sakit-sakitan’ (dijuluki The Sick Man at Bosporus).

Dekadensi pemikiran meluas, walau Sultan Abdul Hamid sempat membuat terobosan dengan memodernisir infrastruktur, termasuk memasang jalur kereta api dari Damaskus ke Madinah via Palestina! Sayang, sebelum selesai, Sultan Abdul Hamid dipecat Syaikhul Islam (Hakim Agung) yang telah dipengaruhi Inggris.

Perang Dunia I meletus, dan jalur kereta dihancurkan. Pelan tapi pasti, organisasi-organisasi Yahudi mulai menguat. Tahun 1897, Theodore Herzl melaksanakan Kongres Zionis sedunia di Basel (Swiss).

Peserta Kongres I Zionis mengeluarkan resolusi, umat Yahudi tidaklah sekadar umat beragama, namun adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara.

Dalam resolusi itu, kaum Zionis menuntut tanah air bagi umat Yahudi (walaupun secara rahasia) pada ‘tanah yang bersejarah bagi mereka’. Sebelumnya Inggris hampir menjanjikan tanah protektorat Uganda atau di Amerika Latin.

Di kongres itu, Herzl menyebut, Zionisme adalah jawaban bagi ‘diskriminasi dan penindasan’ atas umat Yahudi yang telah berlangsung ratusan tahun. Pergerakan ini mengenang kembali bahwa nasib umat Yahudi hanya bisa diselesaikan di tangan umat Yahudi sendiri.

Di depan kongres, Herzl berkata, ‘’Dalam 50 tahun akan ada negara Yahudi!’’ Apa yang direncanakan Herzl jadi kenyataan pada 1948.

Pada 1916, perjanjian rahasia Sykes Picot oleh Sekutu (Inggris, Prancis, Rusia) dibuat saat meletusnya Perang Dunia (PD) I, untuk mencengkeram wilayah-wilayah Arab dan Khalifah Utsmaniyah dan membagi-bagi di antara mereka. PD I berakhir dengan kemenangan Sekutu, Inggris mendapat kontrol atas Palestina.

Di PD I ini, Yahudi Jerman berkomplot dengan Sekutu untuk tujuan mereka sendiri (memiliki pengaruh atau kekuasaan yang lebih besar). Setahun kemudian, Menlu Inggris keturunan Yahudi, Arthur James Balfour, dalam Deklarasi Balfour memberitahu pemimpin Zionis Inggris, Lord Rothschild, bahwa Inggris akan memperkokoh pemukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi.

Lima tahun kemudian Liga Bangsa-Bangsa (cikal bakal PBB) memberi mandat ke Inggris untuk menguasai Palestina. 1938, Nazi Jerman menganggap pengkhianatan Yahudi Jerman adalah biang keladi kekalahan mereka pada PD I yang telah menghancurkan ekonomi Jerman. Maka mereka perlu ‘penyelesaian terakhir’ (endivsung).

Ratusan ribu keturunan Yahudi dikirim ke kamp konsentrasi atau lari ke luar negeri (terutama ke AS). Sebenarnya ada etnis lain serta kaum intelektual yang berbeda politik dengan Nazi yang bernasib sama, namun setelah PD II Yahudi lebih berhasil menjual ceritanya karena menguasai banyak surat kabar atau kantor-kantor berita di dunia.

Inggris nampaknya memang jadi tempat terbaik bagi Yahudi untuk berlindung. Tahun 1944, Partai Buruh Inggris yang sedang berkuasa secara terbuka memaparkan politik membiarkan orang-orang Yahudi terus masuk ke Palestina, jika mereka ingin jadi mayoritas. Masuknya mereka akan mendorong keluarnya pribumi Arab dari sana. Kondisi Palestina pun memanas.

Tiga tahun kemudian,  PBB merekomendasikan pemecahan Palestina jadi dua negara: Arab dan Israel. 14 Mei 1948, sehari sebelum habisnya perwalian Inggris di Palestina, para pemukim Yahudi memproklamirkan kemerdekaan Israel.

Mereka melakukan agresi bersenjata terhadap rakyat Palestina yang masih lemah, hingga jutaan terpaksa mengungsi ke Libanon, Jordania, Syria, Mesir dan lain-lain. Palestina Refugees jadi tema dunia.

Namun mereka menolak eksistensi Palestina dan menganggap mereka telah memajukan areal yang semula kosong dan terbelakang. Timbullah perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya.

Namun karena para pemimpin Arab sebenarnya ada di bawah pengaruh Inggris (lihat imperialisme Prancis dan Inggris di tanah Arab sejak 1798) maka Israel mudah merebut daerah Arab Palestina yang telah ditetapkan PBB.

2 Desember 1948, protes keras Liga Arab atas tindakan AS dan sekutunya berupa dorongan dan fasilitas yang mereka berikan bagi imigrasi Zionis ke Palestina.

Pada waktu itu, Ikhwanul Muslimin (IM) di bawah Hasan Al-Banna mengirim 10.000 mujahidin untuk berjihad melawan Israel. Usaha ini kandas bukan karena mereka dikalahkan Israel, namun karena Raja Farouk yang korup dari Mesir takut di dalam negeri IM bisa mengkudeta, akibatnya tokoh-tokoh IM dipenjara atau dihukum mati.

Perang Arab terus berkobar. 29 Oktober 1956, Israel dibantu Inggris dan Prancis menyerang Sinai untuk menguasai Terusan Suez. Pada kurun waktu ini, militer di Jordania menawarkan baiat ke Hizbut Tahrir (salah satu harakah Islam) untuk mendirikan kembali Khilafah.

Namun ditolak, karena rakyat belum siap.

Di lain pihak, melihat agresivitas Isreael dalam perang, negara-negara Arab mulai mencoba lepas tangan atas nasib Palestina. Tahun 1964, para pemimpin Arab membentuk PLO (Palestine Liberation Organization).

Dengan ini secara resmi, nasib Palestina diserahkan ke pundak bangsa Arab-Palestina sendiri, dan tidak lagi urusan umat Islam dan negara Arab lainnya. Masalah Palestina direduksi jadi persoalan nasional bangsa Palestina.

Melemahnya dukungan langsung dari negara-negara Arab terhadap Palestina ini semakin membuat Israel di atas angin. 1967, Israel menyerang Mesir, Jordania dan Syria selama 6 hari dengan dalih pencegahan.

Israel berhasil merebut Sinai dan Jalur Gaza (Mesir), dataran tinggi Golan (Syria), Tepi Barat dan Yerussalem (Jordania). Israel dengan mudah menghancurkan angkatan udara musuhnya karena dibantu informasi dari CIA (Badan Intelijen Pusat milik USA).

Sementara itu angkatan udara Mesir ragu membalas serangan Israel, karena Menteri Pertahanan Mesir ikut terbang dan memerintahkan untuk tidak melakukan tembakan selama dia ada di udara.

November 1967, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 242, untuk perintah penarikan mundur Israel dari wilayah yang direbutnya dalam perang 6 hari, pengakuan semua negara di kawasan itu, dan penyelesaian secara adil masalah pengungsi Palestina.

Dua tahun kemudian, 1969, Yasser Arafat dari faksi Al-Fatah terpilih sebagai ketua Komite Eksekutif PLO dengan markas di  Jordania. 1970, berbagai pembajakan pesawat sebagai publikasi perjuangan rakyat Palestina membuat PLO dikecam oleh opini dunia, dan Jordania pun dikucilkan.

Karena ekonomi Jordania sangat tergantung dari AS, akhirnya Raja Husein mengusir markas PLO dari Jordania. PLO kemudian pindah ke Lebanon. 6 Oktober 1973, Mesir dan Syria menyerang pasukan Israel di Sinai dan dataran tinggi Golan pada hari puasanya Yahudi Yom Kippur. Pertempuran ini dikenal dengan Perang Oktober.

Mesir dan Syria hampir menang, kalau Israel tak tiba-tiba dibantu  AS. Presiden Mesir, Anwar Sadat, terpaksa berkompromi, karena dia cuma siap untuk melawan Israel, namun tak siap berhadapan dengan AS.

Arab membalas kekalahan itu dengan menutup keran minyak. Akibatnya harga minyak melonjak pesat. 22 Oktober, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Nomor 338, untuk gencatan senjata, pelaksanaan resolusi Nomor 242 dan perundingan damai di Timur Tengah. Perang yang memanjang membuat Mesir berpikir pendek.

1977, karena pertimbangan ekonomi (perang telah memboroskan kas negara) membuat Anwar Sadat pergi ke Israel tanpa konsultasi dengan Liga Arab. Ia menawarkan perdamaian, jika Israel mengembalikan seluruh Sinai.

Negara-negara Arab merasa dikhianati. Ditengarai karena langkah politiknya ini, belakangan Anwar Sadat dibunuh pada 1982.

Pada  September 1878, Mesir dan Israel menandatangani perjanjian Camp David yang diprakarsai AS. Perjanjian itu menjanjikan otonomi terbatas kepada rakyat Palestina di wilayah-wilayah pendudukan Israel.

Sadat dan PM Israel, Menachem Begin, dianugerahi Nobel Perdamaian 1979. namun Israel tetap menolak perundingan dengan PLO dan PLO menolak otonomi.

Belakangan, otonomi versi Camp David ini tidak pernah diwujudkan, demikian juga otonomi versi lainnya. Dan AS sebagai pemrakarsanya juga tak merasa wajib memberi sanksi, bahkan selalu memveto resolusi PBB yang tak menguntungkan pihak Israel.

Setahun kemudian, Israel secara sepihak menyatakan bahwa mulai musim panas 1980 kota Yerussalem yang didudukinya itu resmi sebagai ibu kota.

Mendapat dukungan kuat dari AS, Israel makin serakah dan menjadi-jadi. Tahun 1982, Israel menyerang Lebanon dan membantai ratusan pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila. Pelanggaran terhadap batas-batas internasional ini tak berhasil dibawa ke forum PBB karena (lagi-lagi) veto dari AS. Namun, perjuangan rakyat Palestina tak mengenal sudah.

Selain gerilyawan bersenjata dari beberapa faksi, sejak 1987 mereka melakukan intifadhah, yakni perlawanan dengan batu oleh orang-orang Palestina yang tinggal di daerah pendudukan terhadap tentara Israel. Intifadhah ini diprakarsai oleh Hamas, suatu harakah Islam yang memulai aktivitasnya dengan pendidikan dan sosial.***

Advertisement
Advertisement
Editor : RP Redaksi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer