Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Laporan HARI KURNIATHAMA, Sambas
Hidup serba terbatas tak membuat nasionalisme Nurmali luntur. Warga Camar Bulan, Kalbar ini menjadikan rumahnya sebagai benteng pertahanan terakhir dalam sengketa wilayah Indonesia-Malaysia.
Rumah yang dia sebut Pondok Merah Putih itu jadi bukti bahwa pekarangan yang ditempatinya merupakan wilayah RI.
Nurmali tinggal di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Tanpa diperintah pemerintah pusat, dia berinisiatif jadi orang yang berdiri di barisan terdepan dalam sengketa perbatasan dengan Malaysia.
Rumah tempatnya tinggal persis di tapal batas Indonesia-Malaysia. Dia mengecat rumahnya dengan warna merah putih sebagai simbol nasionalisme.
Nurmali siap jadi saksi bahwa rumahnya merupakan wilayah NKRI. Sampai kapanpun, hal itu akan dia pertahankan.
Keberanian dan semangat Nurmali diapresiasi Bupati Sambas Hj Juliarti Djuhardi Alwi dan Ketua DPRD Sambas H Masud Sulaiman.
Bersama Muspida Sambas, dua pejabat tersebut bertandang ke pondok Nurmali yang berdinding kayu itu pekan lalu.
Melalui warna merah dan putih, Nurmali ingin menegaskan pada orang Indonesia dan Malaysia bahwa tempat yang dia tinggali adalah wilayah NKRI. ‘’Apapun yang terjadi, biarpun kondisi saya begini (hidup serba kekurangan, red), NKRI harus dipertahankan dan saya siap,’’ tegasnya bersemangat.
Nurmali tak sendiri hidup di Pondok Merah Putih. Dia tinggal bersama istri, Syarifah, serta empat anaknya, Iyan Pertiwi, Putra, Nurhakiki, dan Apik. Hampir dua tahun Nurmali beraktivitas di wilayah OBP (outstanding boundary problems) alias kawasan bermasalah tersebut. Dia mengelola kebun karet dan ladang.
Nurmali termasuk pria yang sangat bernyali. Terang-terangan dia mengaku tak takut sedikit pun ke Polisi Diraja Malaysia. ‘’Meski saya belum sekalipun selama bermukim di sini bertemu polisi Malaysia, saya tak khawatir, apalagi takut. Sebab, saya yakin, ini wilayah Indonesia,’’ ujarnya.
Walau tak pernah berjumpa polisi Malaysia, Nurmali pernah melihat helikopter dan pesawat Malaysia melintas di atas lahan yang dikelolanya. ‘’Melintas sudah sering, bahkan berputar-putar di lahan saya,’’ ungkapnya.
Saat dikunjungi bupati dan ketua DPRD Sambas itu, Nurmali minta pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Di antaranya, memberi bantuan bibit dan pupuk. Dengan demikian, masyarakat perbatasan bisa mengembangkan perkebunan untuk kesejahteraan keluarga. ‘’Hanya itu harapan kami,’’ katanya.
Kawasan yang ditinggali Nurmali masuk wilayah perbatasan RI-Malaysia, tepatnya di Bukit Semunsam, lokasi bermasalah di Dusun Camar Bulan seluas 1.499 hektare. Nama Semunsam sudah dikenal masyarakat Temajuk (Indonesia) maupun Teluk Melano dan Serabang, Malaysia, berdasar patok A 104 menuju lokasi Watersed. Lokasi ini tak ditemukan pada MoU 1978.
Menurut Kepala Desa Temajuk Mulyadi, Nurmali berani tinggal di wilayah OBP karena merasa yakin tanah yang ditempati itu wilayah NKRI. Pondok Merah Putih milik Nurmali itu berjarak tak jauh dari lokasi Watersed.
Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi minta pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah perbatasan. Sebab, itu merupakan kewenangan pusat. ‘’Perlu tindakan nyata dan cepat agar masyarakat tak khawatir beraktivitas di wilayah OBP Camar Bulan. Pemkab Sambas akan mempertahankan wilayah Camar Bulan sesuai Traktat London 1891 yang pernah dilakukan Belanda dan Inggris,’’ tegas bupati perempuan pertama di Kalbar tersebut.
Dia menjelaskan, Traktat London harus dipertahankan. Sebab, MoU atau nota kesepakatan 1978 hingga sekarang masih dibahas, sehingga kawasan Camar Bulan seluas 1.499 hektare itu masuk kawasan OBP.
Dalam kasus Camar Bulan, kata Juliarti, tak ada pencaplokan wilayah. Hanya, dulu, untuk mencapai lokasi patok, masyarakat Temajuk menempuhnya dengan berjalan kaki hingga 1,5 jam. Sekarang berjalan kaki ke lokasi patok hanya 15 menit.
‘’Dari pantauan, saya melihat patok batas bersama masyarakat Temajuk, melihat banyak perbedaan di patok batas. Ada patok yang beralas semen dan ada patok yang langsung ditancap ke tanah,’’ ungkapnya.
Ketua DPRD Sambas H Masud Sulaiman juga menyatakan prihatin atas kondisi masyarakat perbatasan. DPRD Sambas minta pemerintah pusat ikut andil dan segera melakukan langkah-langkah nyata untuk menuntaskan permasalahan tapal batas.
Dengan demikian, warga perbatasan, khususnya di Desa Temajuk, bisa tenang dalam beraktivitas.(jpnn/c5/nw)
Hidup serba terbatas tak membuat nasionalisme Nurmali luntur. Warga Camar Bulan, Kalbar ini menjadikan rumahnya sebagai benteng pertahanan terakhir dalam sengketa wilayah Indonesia-Malaysia.
Rumah yang dia sebut Pondok Merah Putih itu jadi bukti bahwa pekarangan yang ditempatinya merupakan wilayah RI.
Nurmali tinggal di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Tanpa diperintah pemerintah pusat, dia berinisiatif jadi orang yang berdiri di barisan terdepan dalam sengketa perbatasan dengan Malaysia.
Rumah tempatnya tinggal persis di tapal batas Indonesia-Malaysia. Dia mengecat rumahnya dengan warna merah putih sebagai simbol nasionalisme.
Nurmali siap jadi saksi bahwa rumahnya merupakan wilayah NKRI. Sampai kapanpun, hal itu akan dia pertahankan.
Keberanian dan semangat Nurmali diapresiasi Bupati Sambas Hj Juliarti Djuhardi Alwi dan Ketua DPRD Sambas H Masud Sulaiman.
Bersama Muspida Sambas, dua pejabat tersebut bertandang ke pondok Nurmali yang berdinding kayu itu pekan lalu.
Melalui warna merah dan putih, Nurmali ingin menegaskan pada orang Indonesia dan Malaysia bahwa tempat yang dia tinggali adalah wilayah NKRI. ‘’Apapun yang terjadi, biarpun kondisi saya begini (hidup serba kekurangan, red), NKRI harus dipertahankan dan saya siap,’’ tegasnya bersemangat.
Nurmali tak sendiri hidup di Pondok Merah Putih. Dia tinggal bersama istri, Syarifah, serta empat anaknya, Iyan Pertiwi, Putra, Nurhakiki, dan Apik. Hampir dua tahun Nurmali beraktivitas di wilayah OBP (outstanding boundary problems) alias kawasan bermasalah tersebut. Dia mengelola kebun karet dan ladang.
Nurmali termasuk pria yang sangat bernyali. Terang-terangan dia mengaku tak takut sedikit pun ke Polisi Diraja Malaysia. ‘’Meski saya belum sekalipun selama bermukim di sini bertemu polisi Malaysia, saya tak khawatir, apalagi takut. Sebab, saya yakin, ini wilayah Indonesia,’’ ujarnya.
Walau tak pernah berjumpa polisi Malaysia, Nurmali pernah melihat helikopter dan pesawat Malaysia melintas di atas lahan yang dikelolanya. ‘’Melintas sudah sering, bahkan berputar-putar di lahan saya,’’ ungkapnya.
Saat dikunjungi bupati dan ketua DPRD Sambas itu, Nurmali minta pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Di antaranya, memberi bantuan bibit dan pupuk. Dengan demikian, masyarakat perbatasan bisa mengembangkan perkebunan untuk kesejahteraan keluarga. ‘’Hanya itu harapan kami,’’ katanya.
Kawasan yang ditinggali Nurmali masuk wilayah perbatasan RI-Malaysia, tepatnya di Bukit Semunsam, lokasi bermasalah di Dusun Camar Bulan seluas 1.499 hektare. Nama Semunsam sudah dikenal masyarakat Temajuk (Indonesia) maupun Teluk Melano dan Serabang, Malaysia, berdasar patok A 104 menuju lokasi Watersed. Lokasi ini tak ditemukan pada MoU 1978.
Menurut Kepala Desa Temajuk Mulyadi, Nurmali berani tinggal di wilayah OBP karena merasa yakin tanah yang ditempati itu wilayah NKRI. Pondok Merah Putih milik Nurmali itu berjarak tak jauh dari lokasi Watersed.
Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi minta pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah perbatasan. Sebab, itu merupakan kewenangan pusat. ‘’Perlu tindakan nyata dan cepat agar masyarakat tak khawatir beraktivitas di wilayah OBP Camar Bulan. Pemkab Sambas akan mempertahankan wilayah Camar Bulan sesuai Traktat London 1891 yang pernah dilakukan Belanda dan Inggris,’’ tegas bupati perempuan pertama di Kalbar tersebut.
Dia menjelaskan, Traktat London harus dipertahankan. Sebab, MoU atau nota kesepakatan 1978 hingga sekarang masih dibahas, sehingga kawasan Camar Bulan seluas 1.499 hektare itu masuk kawasan OBP.
Dalam kasus Camar Bulan, kata Juliarti, tak ada pencaplokan wilayah. Hanya, dulu, untuk mencapai lokasi patok, masyarakat Temajuk menempuhnya dengan berjalan kaki hingga 1,5 jam. Sekarang berjalan kaki ke lokasi patok hanya 15 menit.
‘’Dari pantauan, saya melihat patok batas bersama masyarakat Temajuk, melihat banyak perbedaan di patok batas. Ada patok yang beralas semen dan ada patok yang langsung ditancap ke tanah,’’ ungkapnya.
Ketua DPRD Sambas H Masud Sulaiman juga menyatakan prihatin atas kondisi masyarakat perbatasan. DPRD Sambas minta pemerintah pusat ikut andil dan segera melakukan langkah-langkah nyata untuk menuntaskan permasalahan tapal batas.
Dengan demikian, warga perbatasan, khususnya di Desa Temajuk, bisa tenang dalam beraktivitas.(jpnn/c5/nw)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

