Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Laporan MUHAMMAD AMIN, Pangkalan Serai
m-amin@riaupos.com
Keberadaan ribuan warga di sepanjang Sungai Sebayang yang masuk dalam SM Bukit Rimbang-Bukit Baling dikabarkan sempat membuat kaget pihak Departemen Kehutanan RI. Sebuah keterlanjuran. Enclave (pengecualian kawasan) diwacanakan jadi solusi. Namun entah kapan realisasinya.
Rumah Amir Zan berdiri kokoh di tengah perkampungan warga. Terlihat apik. Selain modelnya yang mengikuti perkembangan orang kota, di antaranya sudah berkeramik, hiasan dindingnya pun mengikuti tren.
Berjajar pula berbagai foto. Di antara banyak foto, yang tampak mencolok adalah foto Amir Zan yang bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat mendapat sebuah penghargaan.
Ketika Maghrib menjelang, Amir Zan menghidupkan lampu listrik di rumahnya yang berubah dari redup jadi terang-benderang. Di rumah itu,
begitu juga rumah-rumah lain di sekitarnya telah terpasang instalasi listrik sederhana PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro) dari beberapa mata air di sekitar desa itu.
Penduduk yang tak dapat PLTMH, mendapat PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Ada juga menggunakan keduanya.
‘’Sebagian besar rumah sudah terpasang panel surya. Jadi kalau debit air berkurang, kami bisa memakai listrik dari tenaga surya,’’ ujar Amir pada Riau Pos.
Amir Zan adalah Sekretaris Desa Batu Sanggan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Saat itu dia bersama beberapa pemuka desa menerima Riau Pos di kediamannya.
Sama dengan Desa Pangkalan Serai, Desa Batu Sanggan memiliki rumah-rumah yang relatif baik. Jalan desa pun telah disemenisasi, bahkan hingga ke depan rumah warga. Masing-masing rumah berjarak rapat, layaknya rumah di perkotaan.
Desa Batu Sanggan merupakan desa tertua dan relatif besar dengan penduduk 104 KK dan 458 jiwa. Desa ini bisa dikatakan penghulu dari delapan desa di sepanjang aliran Sungai Sebayang.
Ternyata delapan desa di sepanjang Sungai Sebayang ini memiliki sistem kekerabatan sejak zaman kolonial. Mereka menyebutnya dengan Luhak atau Kekhalifahan Batu Sanggan. Wilayahnya terdiri dari enam negeri, yakni Batu Sanggan, Gajah Bertalut, Terusan, Pangkalan Serai, Aur Kuning dan Tanjung Belit.
Dalam administrasi pemerintahan, beberapa di antaranya sudah dipecah jadi desa lain sehingga sekarang telah jadi delapan desa. ‘’Jadi kekhalifannya ada di sini, Batu Sanggan,’’ ujar ninik mamak Desa Batu Sanggan, Jusman.
Jusman dipercaya sebagai kepala adat untuk tingkat desa. Sedangkan khalifah untuk enam negeri atau delapan desa, dipimpin Lahasyim. Menurut Jusman, desa-desa di Kekhalifahan Batu Sanggan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Ini dapat dibuktikan dengan keberadaan makam-makam tua di sepanjang desa.
Beberapa bangunan tua, dengan arsitektur lama yang khas, juga tampak di beberapa tempat di desa ini. Sebagian orang-orang tua di desa ini pun lahir di desa-desa ini, karena mereka memang bukan pendatang baru.
Dimasukkannya desa-desa ini ke dalam wilayah SM Bukit Rimbang-Bukit Baling tentu saja membuat mereka kaget. Apalagi kemudian, rencana pembuatan jalan dan perluasan kebun karet tak bisa dilakukan karena terbentur SK kawasan.
Padahal mereka tak pernah diajak bicara sebelumnya.
Bahkan ada kesan pemerintah tak mengetahui jika di kawasan ini ternyata ada penghuni. Tentu saja penetapan SM secara sepihak membuat warga kecewa. ‘’Apakah kami ini termasuk margasatwa yang harus dilindungi juga,’’ ujar Jusman agak emosi.
Beberapa kali Jusman menyebut perumpamaan ini untuk menegaskan ketidaksukaannya pada penetapan SM secara sepihak. Pemerintah dianggap telah sewenang-wenang dalam mengambil keputusan tanpa memperhatikan mereka.
Pernyataan tegas juga disampaikan tokoh pemuda setempat, Roni (25). Pemuda itu mengatakan, selama ini hutan di kawasan suaka selalu mereka jaga dengan adat yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adat itu telah jadi peradaban yang mendarah daging bagi mereka. Untuk itu dia mengharapkan, hendaknya pemerintah mengembalikan hak kelola hutan ke masyarakat adat Sungai Sebayang. ‘’Sekarang hak kelola masyarakat dipangkas. Kami minta kembalikan hak itu,’’ tegasnya.
Penjagaan hutan yang dilakukan warga secara adat, dinilainya harus dibayar pemerintah dengan hak kelola. Soal perambahan hutan, diakui masih ada. Namun kebanyakan itu dilakukan hanya untuk kehidupan masyarakat setempat, bukan untuk dijual ke luar. Misalnya untuk membuat perahu atau papan kayu sebagai bahan membangun rumah sendiri.
Di Desa Terusan, salah satu dari delapan desa aliran Sungai Sabayang, memang terdapat semacam industri kecil perahu. Banyak perahu-perahu baru yang berjejer di sana hasil kerajinan masyarakat.
Kayu yang dipakai biasanya kayu modang (medang) atau meranti. Kayu-kayu ini tentu saja berasal dari SM Bukit Rimbang-Bukit Baling. Industri perahu ini dapat dikatakan cukup pesat. Namun menurut Roni, ini adalah hak masyarakat karena sudah memelihara hutan dari perambahan liar. ‘’Seharusnya kami diberi lebih, bukan malah dibatasi,’’ ujarnya.
Dia juga mengharapkan perluasan lahan kebun karet yang selama ini dimiliki warga. Selama ini yang pernah diterapkan pemerintah hanya peremajaan karet, tak ada perluasan.
Ada larangan yang keras untuk perluasan kebun-kebun karet yang sudah lama dikelola masyarakat di desa-desa ini. ‘’Kalau untuk orang-orang tua mungkin bisa. Tapi untuk kami yang muda-muda, tak ada lahan lagi. Bagaimana kami mau hidup,’’ ujarnya agak ketus.
Sekdes Batu Sanggan, Amir Zan menyebutkan, yang mendesak diperlukan masyarakat sepanjang Sungai Sebayang ini adalah peremajaan karet-karet tua secara menyeluruh dan bertahap.
Jika ada perluasan, itu lebih baik. Yang mendesak juga adalah pembuatan jalan. Ketiadaan akses jalan membuat masyarakat benar-benar terisolasi.
Warga mengaku, sejak zaman Belanda saja sudah ada pembangunan di sini. Jalan-jalan antar desa sudah mulai dibuat dengan sistem kerja paksa. Jalan itu digali dengan cangkul untuk memudahkan pekerja membawa hasil karet, selain jalan sungai.
Di Sungai Sebayang, karet biasanya diseret menggunakan perahu, dan kerap tampak pada hari pasar, yakni Kamis. Karet-karet ojol itu biasanya sudah dibeli tauke karet untuk kemudian dibawa ke Desa Gema, dan selanjutnya dibawa ke Medan. Sejak lama, karet aliran Sungai Sebayang telah bermerek karet Medan.
Padahal, pabrik karet banyak bertebaran di Riau, termasuk di Kampar dan Kuantan Singingi, daerah lain terdekat dari desa-desa ini. Rupanya sejak zaman Belanda, alur penjualan karet-karet ini memang sudah ke Medan.
Pada zaman Belanda, semua hasilnya disetor ke penjajah, dengan sistem kupon. Belanda bahkan memberi insentif bagi warga yang mau menanam karet.
Menurut tukang johnson, Rubi, dari cerita bapaknya diketahui, di masa lalu Belanda memang harus membuat jalan darat untuk membawa hasil karet rakyat ini karena kerawanan jalan sungai.
Banyak petugas-petugas Belanda yang ditenggelamkan warga di Sungai Sebayang, khususnya di lubuk-lubuk yang dalam ketika mengawal karet ojol. ‘’Jadi mereka takut dan kemudian memaksa rakyat membuat jalan darat,’’ ujar Rubi menirukan cerita orang tuanya.
Warga Desa Pangkalan Serai, Azwar (55) yang lahir di desa ini pun menyebutkan, dia pernah mendengar di masa Belanda memang ada jalan antara Pangkalan Serai ke Salo, atau sekarang bernama Desa Sebayang Jaya yang berjarak 4 Km.
Belanda datang dari satu desa ke desa lain, berpatroli dengan jalan kaki dan sepeda. ‘’Dulu pernah ada sepeda angin dipakai antar jalan desa. Kalau sekarang ditelusuri mungkin masih bisa jalan-jalan itu,’’ cerita Azwar.
Peneliti Balitbang Riau, Ngadi Prawiro Putro pada Riau Pos menyebutkan, dari penelitian yang dilakukannya, desa-desa di sepanjang Sungai Sebayang ini memang sudah ada sejak zaman Belanda. Itu dapat diketahui dari alur perdagangan karet, damar, dan bahan komoditas lainnya. Bahkan dari peta yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda tahun 1935, diketahui desa-desa ini sudah ada.
‘’Sedang untuk jalan darat perlu kita telusuri lebih jauh. Namun dari pengakuan warga memang sudah ada jalan antar desa kendati sekarang banyak yang hilang,’’ ujar Ngadi.
Belanda, ujarnya, memiliki kepentingan di desa-desa aliran Sungai Sebayang ini karena hasil hutannya yang banyak terutama damar. Selain itu, karet juga jadi primadona. Untuk itulah Belanda cukup memperhatikan desa-desa ini.
Dengan sudah terlanjur dimasukkan ke dalam SM Bukit Rimbang Bukit Baling, menurutnya desa-desa ini perlu dikecualikan (enclave) dari kawasan Suaka Margasatwa. Ini dianggap penting karena masyarakat tak bisa dibiarkan terus berada di kawasan yang dianggap terlarang bagi komunitas manusia karena merupakan kawasan suaka margasatwa.
Rencana itu sebenarnya sudah diwacanakan Badan Pemantapan Kawasan Hutan Lindung Wilayah I Medan.
Badan ini sudah melaporkan ke Menteri Kehutanan RI tentang rencana enclave beberapa desa di kawasan Suaka Margasatwa dengan luas wilayah 7.900 hektare. Namun selama ini, pemerintah terkesan ragu membuat keputusan.
Akibatnya, pembangunan dilakukan, namun tanah, kebun dan desa-desa mereka masih dianggap ilegal. ‘’Misalnya lahan perkebunan mereka yang hanya dengan batas adat dan tak bisa dikeluarkan surat tanahnya karena masih dalam kawasan. Maka solusi enclave ini sangat penting. Jangan sampai mereka dianggap ilegal selamanya,’’ ujar Ngadi.
Di pihak lain Kepala Balai Besar Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, melalui Kasubag Humas M Zanir ketika ditanya Riau Pos menegaskan, prinsipnya BBKSDA mengikuti prosedur yang berlaku.
Pihaknya tak ingin masyarakat sengsara akibat konservasi, namun juga tak bisa membiarkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling hancur.
Salah satu hal prinsip adalah tak boleh ada jalan di dalam kawasan suaka. Zanir menyebut, suaka margasatwa lebih ketat aturannya karena beda dengan hutan lindung atau hutan produksi.
Pasalnya, Suaka Margasatwa termasuk kategori cagar alam, yang di dalamnya terdapat hewan-hewan langka yang dilindungi. Perihal jalan, menurutnya perlu dilihat lagi secara cermat.
‘’Kalau memang sudah ada jalan sebelumnya di sana, itu boleh. Namun, maksimal hanya dibuat untuk jalan patroli. Ya, selebar bisa dikendarai sepeda motor. Tapi sekali lagi, hanya untuk jalan patroli,’’ sebut Zanir mengingatkan.
Adapun yang telah dilakukan Pemkab Kampar sebelumnya dengan membuka jalan baru dinilai BBKSDA merupakan perbuatan ilegal. Makanya, pekerjaan itu dihentikan Departemen Kehutanan. Pihak BBKSDA, menurutnya sudah trauma dengan cara-cara seperti ini, seperti yang terjadi pada Suaka Margasatwa Balai Raja, Duri.
Saat ini, SM Balai Raja sudah hancur sehancur-hancurnya karena dirambah secara liar. Modus ini benar-benar diwaspadai BBKSDA.
Apalagi, kejadian di Balai Raja awalnya dibuka hanya ukuran jalan tikus. Selanjutnya sedikit demi sedikit jalan itu dilebarkan sehingga akhirnya dapat dilalui truk. Pembalakan liar pun menjamur.
‘’Kalau sudah begini, hancurlah hutan itu. Jalan tikus sudah bisa dilalui gajah. Makanya gajah-gajah Balairaja banyak yang masuk kampung karena memang itu adalah habitatnya. Gajah-gajah biasa berotasi mencari asupan makanan setiap tahun. Tahu-tahu area makanannya sudah menjadi perkampungan karena dirambah. Ini yang kami khawatirkan terjadi juga pada Bukit Rimbang-Bukit Baling,’’ ujarnya serius.
Agar tragedi Balai Raja tak terulang, pihaknya mengaku sangat hati-hati menjaga atau mengizinkan pembuatan jalan ke kawasan ini.
Jalan patroli petugas BBKSDA kemungkinan bisa dibuat, namun dengan syarat yang ketat, antara lain harus bisa dibuktikan jalan itu bukan jalan baru, melainkan jalan lama.
Membuktikan itu tentu bukan hal yang mudah, karena tak bisa dari sekadar cerita. Harus ada bukti-bukti konkret di lapangan.
Dia juga mengakui ada wacana enclave di desa-desa sepanjang Sungai Sebayang. Namun prosesnya belum tuntas. ‘’Ini perlu pengkajian yang matang. Sebab sekali jalan terbuka, akan sulit mengawasinya,’’ ujar Zanir.
Pertanyaannya, apakah rakyat akan selamanya dikalahkan konservasi? Masyarakat sepanjang Sungai Sebayang pun terus mempertanyakan ini.
Entah sampai kapan ada jawabannya. Sampai-sampai mereka putus asa, lalu melontarkan pertanyaan balik bernada sarkasme, ‘’apakah kami termasuk margasatwa?’’***
m-amin@riaupos.com
Keberadaan ribuan warga di sepanjang Sungai Sebayang yang masuk dalam SM Bukit Rimbang-Bukit Baling dikabarkan sempat membuat kaget pihak Departemen Kehutanan RI. Sebuah keterlanjuran. Enclave (pengecualian kawasan) diwacanakan jadi solusi. Namun entah kapan realisasinya.
Rumah Amir Zan berdiri kokoh di tengah perkampungan warga. Terlihat apik. Selain modelnya yang mengikuti perkembangan orang kota, di antaranya sudah berkeramik, hiasan dindingnya pun mengikuti tren.
Berjajar pula berbagai foto. Di antara banyak foto, yang tampak mencolok adalah foto Amir Zan yang bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat mendapat sebuah penghargaan.
Ketika Maghrib menjelang, Amir Zan menghidupkan lampu listrik di rumahnya yang berubah dari redup jadi terang-benderang. Di rumah itu,
begitu juga rumah-rumah lain di sekitarnya telah terpasang instalasi listrik sederhana PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro) dari beberapa mata air di sekitar desa itu.
Penduduk yang tak dapat PLTMH, mendapat PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Ada juga menggunakan keduanya.
‘’Sebagian besar rumah sudah terpasang panel surya. Jadi kalau debit air berkurang, kami bisa memakai listrik dari tenaga surya,’’ ujar Amir pada Riau Pos.
Amir Zan adalah Sekretaris Desa Batu Sanggan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Saat itu dia bersama beberapa pemuka desa menerima Riau Pos di kediamannya.
Sama dengan Desa Pangkalan Serai, Desa Batu Sanggan memiliki rumah-rumah yang relatif baik. Jalan desa pun telah disemenisasi, bahkan hingga ke depan rumah warga. Masing-masing rumah berjarak rapat, layaknya rumah di perkotaan.
Desa Batu Sanggan merupakan desa tertua dan relatif besar dengan penduduk 104 KK dan 458 jiwa. Desa ini bisa dikatakan penghulu dari delapan desa di sepanjang aliran Sungai Sebayang.
Ternyata delapan desa di sepanjang Sungai Sebayang ini memiliki sistem kekerabatan sejak zaman kolonial. Mereka menyebutnya dengan Luhak atau Kekhalifahan Batu Sanggan. Wilayahnya terdiri dari enam negeri, yakni Batu Sanggan, Gajah Bertalut, Terusan, Pangkalan Serai, Aur Kuning dan Tanjung Belit.
Dalam administrasi pemerintahan, beberapa di antaranya sudah dipecah jadi desa lain sehingga sekarang telah jadi delapan desa. ‘’Jadi kekhalifannya ada di sini, Batu Sanggan,’’ ujar ninik mamak Desa Batu Sanggan, Jusman.
Jusman dipercaya sebagai kepala adat untuk tingkat desa. Sedangkan khalifah untuk enam negeri atau delapan desa, dipimpin Lahasyim. Menurut Jusman, desa-desa di Kekhalifahan Batu Sanggan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Ini dapat dibuktikan dengan keberadaan makam-makam tua di sepanjang desa.
Beberapa bangunan tua, dengan arsitektur lama yang khas, juga tampak di beberapa tempat di desa ini. Sebagian orang-orang tua di desa ini pun lahir di desa-desa ini, karena mereka memang bukan pendatang baru.
Dimasukkannya desa-desa ini ke dalam wilayah SM Bukit Rimbang-Bukit Baling tentu saja membuat mereka kaget. Apalagi kemudian, rencana pembuatan jalan dan perluasan kebun karet tak bisa dilakukan karena terbentur SK kawasan.
Padahal mereka tak pernah diajak bicara sebelumnya.
Bahkan ada kesan pemerintah tak mengetahui jika di kawasan ini ternyata ada penghuni. Tentu saja penetapan SM secara sepihak membuat warga kecewa. ‘’Apakah kami ini termasuk margasatwa yang harus dilindungi juga,’’ ujar Jusman agak emosi.
Beberapa kali Jusman menyebut perumpamaan ini untuk menegaskan ketidaksukaannya pada penetapan SM secara sepihak. Pemerintah dianggap telah sewenang-wenang dalam mengambil keputusan tanpa memperhatikan mereka.
Pernyataan tegas juga disampaikan tokoh pemuda setempat, Roni (25). Pemuda itu mengatakan, selama ini hutan di kawasan suaka selalu mereka jaga dengan adat yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adat itu telah jadi peradaban yang mendarah daging bagi mereka. Untuk itu dia mengharapkan, hendaknya pemerintah mengembalikan hak kelola hutan ke masyarakat adat Sungai Sebayang. ‘’Sekarang hak kelola masyarakat dipangkas. Kami minta kembalikan hak itu,’’ tegasnya.
Penjagaan hutan yang dilakukan warga secara adat, dinilainya harus dibayar pemerintah dengan hak kelola. Soal perambahan hutan, diakui masih ada. Namun kebanyakan itu dilakukan hanya untuk kehidupan masyarakat setempat, bukan untuk dijual ke luar. Misalnya untuk membuat perahu atau papan kayu sebagai bahan membangun rumah sendiri.
Di Desa Terusan, salah satu dari delapan desa aliran Sungai Sabayang, memang terdapat semacam industri kecil perahu. Banyak perahu-perahu baru yang berjejer di sana hasil kerajinan masyarakat.
Kayu yang dipakai biasanya kayu modang (medang) atau meranti. Kayu-kayu ini tentu saja berasal dari SM Bukit Rimbang-Bukit Baling. Industri perahu ini dapat dikatakan cukup pesat. Namun menurut Roni, ini adalah hak masyarakat karena sudah memelihara hutan dari perambahan liar. ‘’Seharusnya kami diberi lebih, bukan malah dibatasi,’’ ujarnya.
Dia juga mengharapkan perluasan lahan kebun karet yang selama ini dimiliki warga. Selama ini yang pernah diterapkan pemerintah hanya peremajaan karet, tak ada perluasan.
Ada larangan yang keras untuk perluasan kebun-kebun karet yang sudah lama dikelola masyarakat di desa-desa ini. ‘’Kalau untuk orang-orang tua mungkin bisa. Tapi untuk kami yang muda-muda, tak ada lahan lagi. Bagaimana kami mau hidup,’’ ujarnya agak ketus.
Sekdes Batu Sanggan, Amir Zan menyebutkan, yang mendesak diperlukan masyarakat sepanjang Sungai Sebayang ini adalah peremajaan karet-karet tua secara menyeluruh dan bertahap.
Jika ada perluasan, itu lebih baik. Yang mendesak juga adalah pembuatan jalan. Ketiadaan akses jalan membuat masyarakat benar-benar terisolasi.
Warga mengaku, sejak zaman Belanda saja sudah ada pembangunan di sini. Jalan-jalan antar desa sudah mulai dibuat dengan sistem kerja paksa. Jalan itu digali dengan cangkul untuk memudahkan pekerja membawa hasil karet, selain jalan sungai.
Di Sungai Sebayang, karet biasanya diseret menggunakan perahu, dan kerap tampak pada hari pasar, yakni Kamis. Karet-karet ojol itu biasanya sudah dibeli tauke karet untuk kemudian dibawa ke Desa Gema, dan selanjutnya dibawa ke Medan. Sejak lama, karet aliran Sungai Sebayang telah bermerek karet Medan.
Padahal, pabrik karet banyak bertebaran di Riau, termasuk di Kampar dan Kuantan Singingi, daerah lain terdekat dari desa-desa ini. Rupanya sejak zaman Belanda, alur penjualan karet-karet ini memang sudah ke Medan.
Pada zaman Belanda, semua hasilnya disetor ke penjajah, dengan sistem kupon. Belanda bahkan memberi insentif bagi warga yang mau menanam karet.
Menurut tukang johnson, Rubi, dari cerita bapaknya diketahui, di masa lalu Belanda memang harus membuat jalan darat untuk membawa hasil karet rakyat ini karena kerawanan jalan sungai.
Banyak petugas-petugas Belanda yang ditenggelamkan warga di Sungai Sebayang, khususnya di lubuk-lubuk yang dalam ketika mengawal karet ojol. ‘’Jadi mereka takut dan kemudian memaksa rakyat membuat jalan darat,’’ ujar Rubi menirukan cerita orang tuanya.
Warga Desa Pangkalan Serai, Azwar (55) yang lahir di desa ini pun menyebutkan, dia pernah mendengar di masa Belanda memang ada jalan antara Pangkalan Serai ke Salo, atau sekarang bernama Desa Sebayang Jaya yang berjarak 4 Km.
Belanda datang dari satu desa ke desa lain, berpatroli dengan jalan kaki dan sepeda. ‘’Dulu pernah ada sepeda angin dipakai antar jalan desa. Kalau sekarang ditelusuri mungkin masih bisa jalan-jalan itu,’’ cerita Azwar.
Peneliti Balitbang Riau, Ngadi Prawiro Putro pada Riau Pos menyebutkan, dari penelitian yang dilakukannya, desa-desa di sepanjang Sungai Sebayang ini memang sudah ada sejak zaman Belanda. Itu dapat diketahui dari alur perdagangan karet, damar, dan bahan komoditas lainnya. Bahkan dari peta yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda tahun 1935, diketahui desa-desa ini sudah ada.
‘’Sedang untuk jalan darat perlu kita telusuri lebih jauh. Namun dari pengakuan warga memang sudah ada jalan antar desa kendati sekarang banyak yang hilang,’’ ujar Ngadi.
Belanda, ujarnya, memiliki kepentingan di desa-desa aliran Sungai Sebayang ini karena hasil hutannya yang banyak terutama damar. Selain itu, karet juga jadi primadona. Untuk itulah Belanda cukup memperhatikan desa-desa ini.
Dengan sudah terlanjur dimasukkan ke dalam SM Bukit Rimbang Bukit Baling, menurutnya desa-desa ini perlu dikecualikan (enclave) dari kawasan Suaka Margasatwa. Ini dianggap penting karena masyarakat tak bisa dibiarkan terus berada di kawasan yang dianggap terlarang bagi komunitas manusia karena merupakan kawasan suaka margasatwa.
Rencana itu sebenarnya sudah diwacanakan Badan Pemantapan Kawasan Hutan Lindung Wilayah I Medan.
Badan ini sudah melaporkan ke Menteri Kehutanan RI tentang rencana enclave beberapa desa di kawasan Suaka Margasatwa dengan luas wilayah 7.900 hektare. Namun selama ini, pemerintah terkesan ragu membuat keputusan.
Akibatnya, pembangunan dilakukan, namun tanah, kebun dan desa-desa mereka masih dianggap ilegal. ‘’Misalnya lahan perkebunan mereka yang hanya dengan batas adat dan tak bisa dikeluarkan surat tanahnya karena masih dalam kawasan. Maka solusi enclave ini sangat penting. Jangan sampai mereka dianggap ilegal selamanya,’’ ujar Ngadi.
Di pihak lain Kepala Balai Besar Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, melalui Kasubag Humas M Zanir ketika ditanya Riau Pos menegaskan, prinsipnya BBKSDA mengikuti prosedur yang berlaku.
Pihaknya tak ingin masyarakat sengsara akibat konservasi, namun juga tak bisa membiarkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling hancur.
Salah satu hal prinsip adalah tak boleh ada jalan di dalam kawasan suaka. Zanir menyebut, suaka margasatwa lebih ketat aturannya karena beda dengan hutan lindung atau hutan produksi.
Pasalnya, Suaka Margasatwa termasuk kategori cagar alam, yang di dalamnya terdapat hewan-hewan langka yang dilindungi. Perihal jalan, menurutnya perlu dilihat lagi secara cermat.
‘’Kalau memang sudah ada jalan sebelumnya di sana, itu boleh. Namun, maksimal hanya dibuat untuk jalan patroli. Ya, selebar bisa dikendarai sepeda motor. Tapi sekali lagi, hanya untuk jalan patroli,’’ sebut Zanir mengingatkan.
Adapun yang telah dilakukan Pemkab Kampar sebelumnya dengan membuka jalan baru dinilai BBKSDA merupakan perbuatan ilegal. Makanya, pekerjaan itu dihentikan Departemen Kehutanan. Pihak BBKSDA, menurutnya sudah trauma dengan cara-cara seperti ini, seperti yang terjadi pada Suaka Margasatwa Balai Raja, Duri.
Saat ini, SM Balai Raja sudah hancur sehancur-hancurnya karena dirambah secara liar. Modus ini benar-benar diwaspadai BBKSDA.
Apalagi, kejadian di Balai Raja awalnya dibuka hanya ukuran jalan tikus. Selanjutnya sedikit demi sedikit jalan itu dilebarkan sehingga akhirnya dapat dilalui truk. Pembalakan liar pun menjamur.
‘’Kalau sudah begini, hancurlah hutan itu. Jalan tikus sudah bisa dilalui gajah. Makanya gajah-gajah Balairaja banyak yang masuk kampung karena memang itu adalah habitatnya. Gajah-gajah biasa berotasi mencari asupan makanan setiap tahun. Tahu-tahu area makanannya sudah menjadi perkampungan karena dirambah. Ini yang kami khawatirkan terjadi juga pada Bukit Rimbang-Bukit Baling,’’ ujarnya serius.
Agar tragedi Balai Raja tak terulang, pihaknya mengaku sangat hati-hati menjaga atau mengizinkan pembuatan jalan ke kawasan ini.
Jalan patroli petugas BBKSDA kemungkinan bisa dibuat, namun dengan syarat yang ketat, antara lain harus bisa dibuktikan jalan itu bukan jalan baru, melainkan jalan lama.
Membuktikan itu tentu bukan hal yang mudah, karena tak bisa dari sekadar cerita. Harus ada bukti-bukti konkret di lapangan.
Dia juga mengakui ada wacana enclave di desa-desa sepanjang Sungai Sebayang. Namun prosesnya belum tuntas. ‘’Ini perlu pengkajian yang matang. Sebab sekali jalan terbuka, akan sulit mengawasinya,’’ ujar Zanir.
Pertanyaannya, apakah rakyat akan selamanya dikalahkan konservasi? Masyarakat sepanjang Sungai Sebayang pun terus mempertanyakan ini.
Entah sampai kapan ada jawabannya. Sampai-sampai mereka putus asa, lalu melontarkan pertanyaan balik bernada sarkasme, ‘’apakah kami termasuk margasatwa?’’***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

