Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Raker Nasional yang diikuti 143 peserta yang terdiri utusan humas, advokasi BKKBN serta utusan Ikatan Penulisan Keluarga Berencana (IPKB) dari berbagai provinsi di Indonesia yang berlangsung 8 hingga 10 Desember di Hotel Goodway, Batam, seakan memberikan sejumlah ‘titipan’ agar IPKB semakin gencar dalam mendukung dan menyosialisasikan program keluarga berencana (KB) dari pemerintah dalam bentuk tulisan mereka yang dimuat di surat kabar.
Laporan DESLINA, Batam
SEMAKIN banyak menyuarakan, akan semakin mendukung program revitalisasi program keluarga berencana. Tanpa ada program sosialisasi yang lebih dan tanpa ada suara (tulisan) dari pengurus IPKB yang dimuat melalui berbagai media, info program KB akan semakin minim diketahui masyarakat. Kurangnya pengetahuan tentang berbagai program KB, akan berdampak tidak baik pencapaian program KB di Tanah Air,’’ jelas Ketua Umum IPKB Pusat Bambang Sadono.
Dijelaskan Bambang, IPKB di daerah disarankan tidak saja hanya menjadi mitra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tapi harus menjalin atau melakukan pendekatan ke berbagai instansi untuk meningkatkan sosialisasi program KB. ‘’Mengingat program KB adalah hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bersumber dari ketahanan keluarga. Tanpa KB, kita belum bisa sejahtera, karena ekonomi Indonesia belum seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk,’’ ujarnya.
Menurut Bambang, seandainya penduduk Indonesia mencapai 500 juta jiwa. Artinya, laju pertumbuhan penduduk Indonesia harus bisa ditekan agar kesejahteraan keluarga semakin seimbang. Oleh sebab itu, program KB adalah hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga itu yang bersumber dari ketahanan keluarga. Tanpa KB, menurut Bambang belum bisa sejahtera, karena ekonomi Indonesia belum seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk, ujarnya.
Untuk itu peranan IPKB di daerah sangat dituntut sekali. Bambang sarankan, pengurus IPKB harus mampu menjalin serta melakukan pendekatan ke berbagai instansi untuk meningkatkan sosialisasi program KB. Bahkan sebagai orang yang kini duduk di legislatif, Bambang menegaskan dewan hendaknya juga memberikan semangat dalam bentuk pengadaan pos anggaran yang dilakukan IPKB dalam mensosialisasikan program KB sebagai upaya mendukung program pemerintah.
Harapan yang besar yang dititipkan Bambang ke IPKB, lebih juga dikarenakan, masih minimnya jumlah penyuluh KB di daerah. Padahal mereka ini adalah garda depan keberhasilan program KB di daerah.
Seperti dicontohkannya, di Jawa Tengah misalnya, terjadi penyusutan di mana tahun 2000 mencapai 6.000 orang, tapi pada 2010 hanya tersisa 2.577. Daerah lainnya adalah Kalimantan Barat, yang tadinya ribuan orang, pascaotonomi daerah hanya tinggal 254 orang.
Banyak penyuluh KB yang ditarik Pemda untuk menduduki posisi penting di pemerintahan. Tawaran pekerjaan dan upah yang lebih menggiurkan, tidak dapat dimungkiri mendorong penyuluh KB untuk meninggalkan pekerjaannya.
Menyusutnya jumlah penyuluh KB tersebut tidak terlepas dari rapuhnya kelembagaan yang mengurus program KB ini di daerah. Meskipun UU 52/2009 mengamanatkan tiap kabupaten/kota untuk membentuk BKKB Daerah, belum ada yang melaksanakannya. Inilah yang merusak jaringan program KB dari pusat ke daerah.
Desak Bentuk BKKBD
Banyak hal yang menarik dari Rakernas IPKB 2011 tersebut, munculnya sejumlah desakan yang kuat agar segera dibentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di masing-masing provinsi.
Bahkan Ketua Umum IPKB Pusat ini di kesempatan itu menyentil secara keras, kesungguhan pemerintah dalam menyelenggarakan program keluarga berencana ini masih sangat lemah. Tidak ada yang salah jika pembentukan BKKBD ini dilaksanakan, karena ini sudah sesuai dengan amanat UU Nomor 52/2009. ‘’Saat ini memang belum ada daerah dan provinsi yang punya BKKBD,’’ jelas Bambang.
Bambang yang juga wakil ketua DPRD Jawa Tengah itu bertutur, mungkin Jawa Tengah di akhir tahun 2012 ini yang akan membentuk BKKBD. ‘’Target kami, akhir 2012 kami pastikan selesai, dan terbentuk. Setelah Jawa Tengah, Kepulauan Riau juga akan menyusul,’’ kata Bambang, yang memang dibenarkan juga oleh Sekda Provinsi Kepri dalam kesempatan itu.
Bambang yakin, bahkan pembentukan BKKBD, dianggap akan bisa mengendalikan laju jumlah penduduk dan berbagai persoalan menyangkut lanjokan penduduk di Indonesia.
Hanya saja Bambang juga menyampaikan kekhawatirannya pada daerah untuk membentuk BKKBD adalah bagaimana dengan biaya operasionalnya, sementara anggaran untuk program KB di daerah selama ini juga kecil. ‘’Tetapi belum terlambat, mesti ada yang memulai,’’ ucapnya.
Karena kalau tidak ada yang memulainya pencapaian program ini tidak akan sampai pada tingkat keberhasilan. Karena menurut Bambang secara terang-terangan, kelembagaan yang mengurus program kependudukan dan KB di daerah masih lemah.
‘’Program Keluarga Berencana di daerah biasanya dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga yang sebenarnya aneh, karena diurus oleh badan yang kaitannya dengan KB sangat jauh, contohnya KB dimasukkan atau di bawah kendali Badan Ketahanan Pangan, ini kan kurang pas,’’ kata Bambang.
Terkait desakan rencana pembentukan BKKBD di daerah, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah berencana menjalankan RUU Pengendalian Penduduk untuk mengatasi lajunya jumlah penduduk di Indonesia saat ini. ‘’RUU ini baru diwacanakan, dan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR kami telah mengusulkannya,’’ katanya di Rakernas IPKB di Batam.
Sugiri tegaskan, RUU ini masih wacana. Gambaran umum RUU akan berisi tentang skenario mengatasi masalah kependudukan. ‘’Belum ada pembahasan, tapi gambaran umumnya, misalnya nanti setiap provinsi akan dibatasi penduduk optimalnya. Misalnya Kepulauan Riau saat ini jumlah penduduknya 1,7 juta jiwa, dan optimalnya 10 juta penduduk dan itu akan diatur,’’ kata Sugiri.
Sugiri mengatakan, pihaknya akan mendorong DPR untuk merealisasikan RUU tersebut. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, kata Sugiri, terus meningkat. Pada tahun 1990-2000 laju pertumbuhan mencapai 1,47 persen per tahun, dan pada tahun 2000-2010 laju meningkat menjadi 1,49 persen.(ila)
Laporan DESLINA, Batam
SEMAKIN banyak menyuarakan, akan semakin mendukung program revitalisasi program keluarga berencana. Tanpa ada program sosialisasi yang lebih dan tanpa ada suara (tulisan) dari pengurus IPKB yang dimuat melalui berbagai media, info program KB akan semakin minim diketahui masyarakat. Kurangnya pengetahuan tentang berbagai program KB, akan berdampak tidak baik pencapaian program KB di Tanah Air,’’ jelas Ketua Umum IPKB Pusat Bambang Sadono.
Dijelaskan Bambang, IPKB di daerah disarankan tidak saja hanya menjadi mitra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tapi harus menjalin atau melakukan pendekatan ke berbagai instansi untuk meningkatkan sosialisasi program KB. ‘’Mengingat program KB adalah hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bersumber dari ketahanan keluarga. Tanpa KB, kita belum bisa sejahtera, karena ekonomi Indonesia belum seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk,’’ ujarnya.
Menurut Bambang, seandainya penduduk Indonesia mencapai 500 juta jiwa. Artinya, laju pertumbuhan penduduk Indonesia harus bisa ditekan agar kesejahteraan keluarga semakin seimbang. Oleh sebab itu, program KB adalah hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga itu yang bersumber dari ketahanan keluarga. Tanpa KB, menurut Bambang belum bisa sejahtera, karena ekonomi Indonesia belum seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk, ujarnya.
Untuk itu peranan IPKB di daerah sangat dituntut sekali. Bambang sarankan, pengurus IPKB harus mampu menjalin serta melakukan pendekatan ke berbagai instansi untuk meningkatkan sosialisasi program KB. Bahkan sebagai orang yang kini duduk di legislatif, Bambang menegaskan dewan hendaknya juga memberikan semangat dalam bentuk pengadaan pos anggaran yang dilakukan IPKB dalam mensosialisasikan program KB sebagai upaya mendukung program pemerintah.
Harapan yang besar yang dititipkan Bambang ke IPKB, lebih juga dikarenakan, masih minimnya jumlah penyuluh KB di daerah. Padahal mereka ini adalah garda depan keberhasilan program KB di daerah.
Seperti dicontohkannya, di Jawa Tengah misalnya, terjadi penyusutan di mana tahun 2000 mencapai 6.000 orang, tapi pada 2010 hanya tersisa 2.577. Daerah lainnya adalah Kalimantan Barat, yang tadinya ribuan orang, pascaotonomi daerah hanya tinggal 254 orang.
Banyak penyuluh KB yang ditarik Pemda untuk menduduki posisi penting di pemerintahan. Tawaran pekerjaan dan upah yang lebih menggiurkan, tidak dapat dimungkiri mendorong penyuluh KB untuk meninggalkan pekerjaannya.
Menyusutnya jumlah penyuluh KB tersebut tidak terlepas dari rapuhnya kelembagaan yang mengurus program KB ini di daerah. Meskipun UU 52/2009 mengamanatkan tiap kabupaten/kota untuk membentuk BKKB Daerah, belum ada yang melaksanakannya. Inilah yang merusak jaringan program KB dari pusat ke daerah.
Desak Bentuk BKKBD
Banyak hal yang menarik dari Rakernas IPKB 2011 tersebut, munculnya sejumlah desakan yang kuat agar segera dibentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di masing-masing provinsi.
Bahkan Ketua Umum IPKB Pusat ini di kesempatan itu menyentil secara keras, kesungguhan pemerintah dalam menyelenggarakan program keluarga berencana ini masih sangat lemah. Tidak ada yang salah jika pembentukan BKKBD ini dilaksanakan, karena ini sudah sesuai dengan amanat UU Nomor 52/2009. ‘’Saat ini memang belum ada daerah dan provinsi yang punya BKKBD,’’ jelas Bambang.
Bambang yang juga wakil ketua DPRD Jawa Tengah itu bertutur, mungkin Jawa Tengah di akhir tahun 2012 ini yang akan membentuk BKKBD. ‘’Target kami, akhir 2012 kami pastikan selesai, dan terbentuk. Setelah Jawa Tengah, Kepulauan Riau juga akan menyusul,’’ kata Bambang, yang memang dibenarkan juga oleh Sekda Provinsi Kepri dalam kesempatan itu.
Bambang yakin, bahkan pembentukan BKKBD, dianggap akan bisa mengendalikan laju jumlah penduduk dan berbagai persoalan menyangkut lanjokan penduduk di Indonesia.
Hanya saja Bambang juga menyampaikan kekhawatirannya pada daerah untuk membentuk BKKBD adalah bagaimana dengan biaya operasionalnya, sementara anggaran untuk program KB di daerah selama ini juga kecil. ‘’Tetapi belum terlambat, mesti ada yang memulai,’’ ucapnya.
Karena kalau tidak ada yang memulainya pencapaian program ini tidak akan sampai pada tingkat keberhasilan. Karena menurut Bambang secara terang-terangan, kelembagaan yang mengurus program kependudukan dan KB di daerah masih lemah.
‘’Program Keluarga Berencana di daerah biasanya dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga yang sebenarnya aneh, karena diurus oleh badan yang kaitannya dengan KB sangat jauh, contohnya KB dimasukkan atau di bawah kendali Badan Ketahanan Pangan, ini kan kurang pas,’’ kata Bambang.
Terkait desakan rencana pembentukan BKKBD di daerah, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah berencana menjalankan RUU Pengendalian Penduduk untuk mengatasi lajunya jumlah penduduk di Indonesia saat ini. ‘’RUU ini baru diwacanakan, dan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR kami telah mengusulkannya,’’ katanya di Rakernas IPKB di Batam.
Sugiri tegaskan, RUU ini masih wacana. Gambaran umum RUU akan berisi tentang skenario mengatasi masalah kependudukan. ‘’Belum ada pembahasan, tapi gambaran umumnya, misalnya nanti setiap provinsi akan dibatasi penduduk optimalnya. Misalnya Kepulauan Riau saat ini jumlah penduduknya 1,7 juta jiwa, dan optimalnya 10 juta penduduk dan itu akan diatur,’’ kata Sugiri.
Sugiri mengatakan, pihaknya akan mendorong DPR untuk merealisasikan RUU tersebut. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, kata Sugiri, terus meningkat. Pada tahun 1990-2000 laju pertumbuhan mencapai 1,47 persen per tahun, dan pada tahun 2000-2010 laju meningkat menjadi 1,49 persen.(ila)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

