Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harga BBM "Naik"! Serupa tapi Tak Sama

R
Penulis: Redaksi❯
Salah satu cela Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh lalu adalah gagal mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Konsep penyesuaian harga premium yang dirancang bulan April 2011 pun, hingga bulan Oktober —saat di-reshuffle dan diganti oleh Jero Wacik— belum ada sinyal kuat. Bentuk rupa, konsep dan implementasinya masih di atas langit.

Catatan DON KARDONO, Jakarta

MUNGKIN juga bukan salah Darwin Zahedy Saleh? Mungkin dia under pressure dan tidak bisa membuat pilihan tepat kala itu? Mungkin juga, tidak berani bersinggungan dengan kepentingan partai politik? Mungkin juga gagal menemukan formulasi komunikasi publik dan komunikasi politik yang efektif. Terutama, mengartikulasi dampak dari pengurangan subsidi BBM, yang secara langsung harga premium akan melambung.

Publik diarahkan, mengkonsumsi BBM non subsidi, semacam pertamax. Mobil mewah, orang berkantung tebal, tidak boleh lagi minum premium. Sudah saatnya, mereka beralih dengan kesadaran penuh, untuk tidak membeli premimum, yang disubsidi. Semua takut reaksi publik, yang selalu sinis kalau sudah berurusan dengan BBM.

Mereka pasti juga nyinyir dengan Partai Demokrat dan Presiden SBY. Apalagi, soal perubahan harga BBM, yang merupakan dampak pelepasan subsidi itu persoalan yang paling ‘’mudah terbakar’’, ‘’mudah tersulut dan ‘’mudah merembet’’ ke mana-mana. Ekonom, pelaku bisnis, kalangan akademis, pemerhati ekonomi nasional, sudah mendesak, agar segera dilakukan pengurangan subsidi BBM itu. Hukumnya wajib, situasinya urgen! Tidak bisa ditunda-tunda. Beban subsidi terlalu besar dan membuat timpang neraca.

Tetapi, politisi pengusung Presiden SBY, justru mengolor target penyesuaian harga BBM itu. Apa kata orang tentang Presiden SBY? Tentang Partai Demokrat juga ikut-ikutan menanggung risiko? Terutama, lawan-lawan politik yang seolah memperoleh umpan empuk untuk meng-kick Presiden SBY dengan isu-isu tidak populis, dan dituding tidak pro rakyat. Sulit juga menjadi Darwin Zahedy Saleh saat itu.

Bagaimana dengan kebijakan Menteri Jero Wacik nanti? Bukankah dia sama-sama petinggi Partai Demokrat? Logika pemegang kebijakan dengan persepsi publik memang tidak pernah sama, dalam hal naik harga BBM. Logika pemerintah, yang terjadi adalah pengurangan subsidi untuk BBM. Logika publik membaca itu sebagai harga BBM naik. Dua-daunya tidak ada yang salah. Serupa tapi tak sama. Harga BBM naik, itu hanyalah akibat dari kebijakan pengurangan subsidi pemerintah untuk BBM.
 
Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, yang didampingi Jarman (Dirjen Ketenagalistrikan), Thamrin Sihite (Dirjen Minerba), Kardaya Warnika (Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi {EBTKE}) dan Heri Poernomo (Direktur Bina Progran Direktorat Migas) juga menyiapkan kisi-kisi seputar BBM tersebut. Di Forum Pemred yang dilangsungkan di Novotel, Mangga Dua, Jakarta itu rencana kenaikan BBM ini memang tidak dikupas detail. ‘’Ini masih terus kami dalami, baik teknis maupun konsep implementasinya,’’ kata Waryono Karno.

Yang pasti, fakta tahun 2011 ini, pembengkakan BBM subsidi hampir Rp30,3 triliun. Jika dibuat double track kereta api, Jakarta-Surabaya, sudah sampai mana itu? Seharusnya, kuota pemakaian BBM subsidi hanya 38,38 juta kilo barel. Jenis BBM bersubsidi premium 60 persen, solar 34 persen dan minyak tanah 6 persen. Konsumsi premium sektor transportasi darat: motor 40 persen, mobil pribadi 53 persen dan mobil barang 4 persen, angkutan umum 3 persen.

Lokasi pengguna BBM Subsidi, Jawa-Bali 59 persen (termasuk Jabodetabek 18 persen dari total atau 30 persen dari Jawa-Bali). Indinesia Timur hanya 10 persen, NTT-NTB 2 persen, Sumatera Kota Besar 4 persen, Sumatera Eks Kota Besar 18 persen. Kalimantan Kota Besar 2 persen dan  eks Kota Besar 5 persen.

Jika dilihat dari sektor pengguna, transportasi darat 89 persen, transportasi air 1 persen, rumah tangga 6 persen usaha kecil 1 persen dan perikanan 3 persen. Waryono menyebut, ‘’Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak (pasal 8 ayat 2 UU 22/2001, red),’’ kata dia.***

Advertisement
Advertisement
Editor : RP Redaksi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer