Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Laporan Fadli Mualim, Rokan Hilir redaksi@riaupos.co
Wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) harus mendapatkan perhatian ekstra terkait kian mencuatnya persoalan lahan dan tapal batas.
Belakangan, kondisi keamanan dikeluhkan warga yang tinggal di tapal batas tersebut. Salah satunya terungkap dari Paiman (37), Ketua RW X Dusun Podo Rukun Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rohil kepada Riau Pos Jumat (6/4) lalu.
Dengan suara terbata-bata, Paiman menuturkan dusun yang dipimpinnya itu tidak aman lagi. Pemicunya, Kepala Desa Tanjung
Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumut bernama Mukhtar Nasution mendatangi warga didampingi oknum aparat.
Mereka terkesan mengintimidasi dengan mendatangi kediaman warga sambil mengambil foto layaknya tingkah fotografer.
‘’Kita khawatir, tindakan itu memicu terjadinya hal tidak diinginkan. Apa maksudnya memfoto-foto rumah orang? Ini rentan konflik, saya beberapa kali terpaksa menahan warga yang emosi melihat kedatangan oknum tersebut,’’ kata Paiman cemas.
Tak hanya itu, sang oknum juga memerintahkan tiga orang petani yang tengah bekerja mengambil upah menebas untuk berhenti sembari mengokangkan senjata.
‘’Warga ketakutan, Pak Lek salah seorang petani, mengaku mau balik kampung ke Jawa pasca insiden tersebut. Seumur hidupnya ia tidak pernah mendapat ancaman demikian, jadi ia shock dan memutuskan balik kampung,’’ cerita Paiman.
Cerita Paiman itu terungkap saat Riau Pos mendatangi dusun yang bersebelahan langsung dengan Desa Tanjung Mulia, beberapa waktu lalu.
Ada dua jalur alternatif untuk menjangkau Dusun Podo Rukun. Pertama, jalur laut mengunakan boat (perahu mesin), bisa dijangkau dari rute Bagansiapiapi atau Panipahan dengan waktu yang relatif lebih lama.
Karena meski menggunakan sarana laut, namun harus mengganti dengan sepeda motor saat tiba di Kepenghuluan Pasir Limaukapas. Letak Dusun Podo Rukun yang di ujung timur kepenghuluan, memaksakan hal ini.
Kedua, sepenuhnya lewat jalur darat. Rute ini yang dipilih Riau Pos bersama tim Puskesmas Panipahan saat itu. Berangkat dari ibu kota kecamatan hingga ke Dusun Podo Rukun memerlukan waktu lebih kurang lima jam. Jalan yang licin, karena baru ditimpa hujan pada malamnya, menambah kesukaran tersendiri.
Di daerah ini, gambaran terbuka tentang sebuah kawasan pesisir yang masih mencoba membuka keterisolirannya bisa disaksikan lebih dekat. Budaya masyarakat pantai-laut tengah berintegrasi dengan sistem perkebunan dan pertanian. Akses jalan baru dibuka dalam dua-tiga tahun terakhir, badan jalan belum sepenuhnya baik.
Sangat kentara berupa tanah gambut, tidak hanya bergelombang dan berlubang di sana sini tapi juga dihadapi dengan banyaknya kayu yang berserakan.
Perlu kehati-hatian dan pengenalan medan yang baik untuk mengendarai sepeda motor agar perjalanan yang menguras tenaga tersebut tidak membuat perut terasa seperti dikocok.
Menerobos jalan yang tak ubah memasuki gelungan hutan raya, siang yang terik dengan pemandangan yang monoton, hanya ada semak belukar, pepohonan sawit baru sesekali berjumpa dengan rumah penduduk membuat perjalanan terasa menjemukan.
Namun kesulitan itu terbayarkan dengan gairah peserta rombongan yang saling memberi semangat satu sama lain.
‘’Ayo, jangan kalah dengan ibu-ibu,’’ ujar dr Netti Juliana, Kepala Puskesmas Panipahan yang mengagas perjalanan saat itu. Sambutan warga yang ramah saat berpapasan turut menjadi stimulus agar seluruh rombongan bersemangat mencapai balai dusun, tempat di mana pertemuan terkait kegiatan Posyandu dilaksanakan waktu itu.
Selepas melalui puluhan kilometer yang melelahkan, dari pusat ke penghuluan Pasir Limau Kapas, rombongan tiba di dusun yang didiami 339 KK. Dusun ini yang mengharapkan kejelasan mengenai tapal batas antara Rokan Hilir dan Labuhan Batu Selatan-Sumut itu.
Kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas Panipahan secara antusias diikuti warga. Riau Pos melihat bagaimana kaum pria dan ibu-ibu memenuhi balai dusun, tanpa beban meninggalkan kebun-ladang yang tengah mereka garap, meninggalkan warung jualan dengan pakaian lusuh dan berkeringat.
Wajah-wajah yang lugu, pekerja keras yang bersebati dengan alam tergambar jelas. Ratusan warga menyimak tenang saat dr Netty memaparkan bagaimana sesungguhnya perhatian dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Rohil terhadap dusun ini.
Netty menegaskan kawasan Podo Rukun tetap milik Rohil. Puskesmas Panipahan menunjukkan komitmen dengan adanya dua Puskesmas pembantu di Podo Rukun.
Tak hanya itu, secara berkala pihak Puskesmas menyosialisasikan program kesehatan seperti layanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal sekaligus memastikan distribusi obat tersalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
‘’Saya tidak melarang warga mendapatkan pengobatan dari manapun. Itu adalah hak semua anak bangsa, tapi saya tegaskan kawasan ini tetap menjadi perhatian dari Puskesmas Panipahan, Kabupaten Rohil,’’ ujar Netti.
Selanjutnya, kaum ibu dengan senang hati meski sedikit malu disuntik. Malu karena hal itu terpaksa dilakukan di balik pembatas penghalang pandangan berupa sekat triplek yang seadanya.
Sementara kaum bapak dengan senang hati menjalani tes kesehatan dan menerima resep obat yang diberikan. Para anak dan balita ditimbang, mendapatkan vaksin serta susu untuk perbaikan gizi.
Apa yang dikemukkan Netti sesungguhnya setali tiga uang dengan keinginan warga.
‘’Kita ingin Podo Rukun tetap sebagai kawasan Kabupaten Rohil,’’ tegas Paiman. ‘’Karena lebih nyaman. Kalau tidak, tak tertutup kemungkinan lahan kami akan dicaplok padahal selama ini sudah susah payah dikerjakan,’’ lanjut Paiman.
Ia menjamin, hasrat senada juga diinginkan warga yang mayoritas pendatang di RT I hingga IV dan RW IX-X itu.
Sejak dibuka tujuh tahun silam, lanjutnya, warga telah secara de facto merasa sebagai orang Rohil. Secara legal formal, status mereka tercatat di Kepenghuluan Pasir Limaukapas.
Sekolah Dasar yang ada, baik di dusun tetangga, Kampung Baru maupun Dusun Podo Rukun, pusat kesehatan, musala dan masjid secara jelas bertuliskan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Riau.
Tidak ingin terhenti pada tulisan itu saja, mereka menginginkan didatangi pemerintah kabupaten. Sebagaimana dikatakan Rizal (34), kedatangan pemerintah terutama bupati akan semakin menegaskan bahwa dusun yang mereka tempati adalah 100 persen wilayah Rokan Hilir.
Keinginan sama dikemukakan Sagi (35). ‘’Saya sudah empat tahun di sini, tapi belum ada tindakan (kunjungan, red) pemerintah mengenai tapal batas. Warga lainnya sudah tujuh tahun menetap, dan menurut mereka hanya sekali pernah pihak kecamatan datang. Kita menginginkan sebaiknya pemerintah kabupaten atau provinsi yang datang, karena persoalan tapal batas ini kan menyangkut dua provinsi yang berbeda,’’ katanya.
Secara historis, tak terbantahkan wilayah tersebut sudah lama menjadi bagian dari Kepenghuluan Pasir Limaukapas.
‘’Saya menjadi kepala dusun di Pasir Limau Kapas sejak 1986, termasuklah ketika Dusun Podo Rukun dibuka dan menjadi daerah yang saya pimpin. Ada pos kita bangun, begitu juga musala dan lain-lain,’’ kata M Karim, mantan kepala dusun menjelaskan.
Sayangnya, belakangan ia mengaku tidak tertarik lagi mengikuti perkembangan dua dusun tersebut karena posisinya sebagai kepala dusun tertua di kampung digantikan figur muda sebagai imbas dari bongkar kabinet, menyusul terpilihnya datuk penghulu baru, Agus Salim lebih setahun silam.
Namun, genap setahun menjabat sang datuk penghulu malah terjerat terali besi karena terlibat penyalah gunaan Narkoba.
Ia ditangkap pada Ahad (29/1/2012) pukul 03.00 WIB dini hari oleh Polsek Panipahan di sebuah tempat karaoke. Kini ia masih mendekam di penjara menjalani proses hukum.
Plt penghulu dijabat oleh Sekretaris Desa, Amrul Khoiri. Ia ikut rombongan pada waktu itu dan secara aktif membuka dialog.(bersambung/fia)
Wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) harus mendapatkan perhatian ekstra terkait kian mencuatnya persoalan lahan dan tapal batas.
Belakangan, kondisi keamanan dikeluhkan warga yang tinggal di tapal batas tersebut. Salah satunya terungkap dari Paiman (37), Ketua RW X Dusun Podo Rukun Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rohil kepada Riau Pos Jumat (6/4) lalu.
Dengan suara terbata-bata, Paiman menuturkan dusun yang dipimpinnya itu tidak aman lagi. Pemicunya, Kepala Desa Tanjung
Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumut bernama Mukhtar Nasution mendatangi warga didampingi oknum aparat.
Mereka terkesan mengintimidasi dengan mendatangi kediaman warga sambil mengambil foto layaknya tingkah fotografer.
‘’Kita khawatir, tindakan itu memicu terjadinya hal tidak diinginkan. Apa maksudnya memfoto-foto rumah orang? Ini rentan konflik, saya beberapa kali terpaksa menahan warga yang emosi melihat kedatangan oknum tersebut,’’ kata Paiman cemas.
Tak hanya itu, sang oknum juga memerintahkan tiga orang petani yang tengah bekerja mengambil upah menebas untuk berhenti sembari mengokangkan senjata.
‘’Warga ketakutan, Pak Lek salah seorang petani, mengaku mau balik kampung ke Jawa pasca insiden tersebut. Seumur hidupnya ia tidak pernah mendapat ancaman demikian, jadi ia shock dan memutuskan balik kampung,’’ cerita Paiman.
Cerita Paiman itu terungkap saat Riau Pos mendatangi dusun yang bersebelahan langsung dengan Desa Tanjung Mulia, beberapa waktu lalu.
Ada dua jalur alternatif untuk menjangkau Dusun Podo Rukun. Pertama, jalur laut mengunakan boat (perahu mesin), bisa dijangkau dari rute Bagansiapiapi atau Panipahan dengan waktu yang relatif lebih lama.
Karena meski menggunakan sarana laut, namun harus mengganti dengan sepeda motor saat tiba di Kepenghuluan Pasir Limaukapas. Letak Dusun Podo Rukun yang di ujung timur kepenghuluan, memaksakan hal ini.
Kedua, sepenuhnya lewat jalur darat. Rute ini yang dipilih Riau Pos bersama tim Puskesmas Panipahan saat itu. Berangkat dari ibu kota kecamatan hingga ke Dusun Podo Rukun memerlukan waktu lebih kurang lima jam. Jalan yang licin, karena baru ditimpa hujan pada malamnya, menambah kesukaran tersendiri.
Di daerah ini, gambaran terbuka tentang sebuah kawasan pesisir yang masih mencoba membuka keterisolirannya bisa disaksikan lebih dekat. Budaya masyarakat pantai-laut tengah berintegrasi dengan sistem perkebunan dan pertanian. Akses jalan baru dibuka dalam dua-tiga tahun terakhir, badan jalan belum sepenuhnya baik.
Sangat kentara berupa tanah gambut, tidak hanya bergelombang dan berlubang di sana sini tapi juga dihadapi dengan banyaknya kayu yang berserakan.
Perlu kehati-hatian dan pengenalan medan yang baik untuk mengendarai sepeda motor agar perjalanan yang menguras tenaga tersebut tidak membuat perut terasa seperti dikocok.
Menerobos jalan yang tak ubah memasuki gelungan hutan raya, siang yang terik dengan pemandangan yang monoton, hanya ada semak belukar, pepohonan sawit baru sesekali berjumpa dengan rumah penduduk membuat perjalanan terasa menjemukan.
Namun kesulitan itu terbayarkan dengan gairah peserta rombongan yang saling memberi semangat satu sama lain.
‘’Ayo, jangan kalah dengan ibu-ibu,’’ ujar dr Netti Juliana, Kepala Puskesmas Panipahan yang mengagas perjalanan saat itu. Sambutan warga yang ramah saat berpapasan turut menjadi stimulus agar seluruh rombongan bersemangat mencapai balai dusun, tempat di mana pertemuan terkait kegiatan Posyandu dilaksanakan waktu itu.
Selepas melalui puluhan kilometer yang melelahkan, dari pusat ke penghuluan Pasir Limau Kapas, rombongan tiba di dusun yang didiami 339 KK. Dusun ini yang mengharapkan kejelasan mengenai tapal batas antara Rokan Hilir dan Labuhan Batu Selatan-Sumut itu.
Kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas Panipahan secara antusias diikuti warga. Riau Pos melihat bagaimana kaum pria dan ibu-ibu memenuhi balai dusun, tanpa beban meninggalkan kebun-ladang yang tengah mereka garap, meninggalkan warung jualan dengan pakaian lusuh dan berkeringat.
Wajah-wajah yang lugu, pekerja keras yang bersebati dengan alam tergambar jelas. Ratusan warga menyimak tenang saat dr Netty memaparkan bagaimana sesungguhnya perhatian dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Rohil terhadap dusun ini.
Netty menegaskan kawasan Podo Rukun tetap milik Rohil. Puskesmas Panipahan menunjukkan komitmen dengan adanya dua Puskesmas pembantu di Podo Rukun.
Tak hanya itu, secara berkala pihak Puskesmas menyosialisasikan program kesehatan seperti layanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal sekaligus memastikan distribusi obat tersalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
‘’Saya tidak melarang warga mendapatkan pengobatan dari manapun. Itu adalah hak semua anak bangsa, tapi saya tegaskan kawasan ini tetap menjadi perhatian dari Puskesmas Panipahan, Kabupaten Rohil,’’ ujar Netti.
Selanjutnya, kaum ibu dengan senang hati meski sedikit malu disuntik. Malu karena hal itu terpaksa dilakukan di balik pembatas penghalang pandangan berupa sekat triplek yang seadanya.
Sementara kaum bapak dengan senang hati menjalani tes kesehatan dan menerima resep obat yang diberikan. Para anak dan balita ditimbang, mendapatkan vaksin serta susu untuk perbaikan gizi.
Apa yang dikemukkan Netti sesungguhnya setali tiga uang dengan keinginan warga.
‘’Kita ingin Podo Rukun tetap sebagai kawasan Kabupaten Rohil,’’ tegas Paiman. ‘’Karena lebih nyaman. Kalau tidak, tak tertutup kemungkinan lahan kami akan dicaplok padahal selama ini sudah susah payah dikerjakan,’’ lanjut Paiman.
Ia menjamin, hasrat senada juga diinginkan warga yang mayoritas pendatang di RT I hingga IV dan RW IX-X itu.
Sejak dibuka tujuh tahun silam, lanjutnya, warga telah secara de facto merasa sebagai orang Rohil. Secara legal formal, status mereka tercatat di Kepenghuluan Pasir Limaukapas.
Sekolah Dasar yang ada, baik di dusun tetangga, Kampung Baru maupun Dusun Podo Rukun, pusat kesehatan, musala dan masjid secara jelas bertuliskan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Riau.
Tidak ingin terhenti pada tulisan itu saja, mereka menginginkan didatangi pemerintah kabupaten. Sebagaimana dikatakan Rizal (34), kedatangan pemerintah terutama bupati akan semakin menegaskan bahwa dusun yang mereka tempati adalah 100 persen wilayah Rokan Hilir.
Keinginan sama dikemukakan Sagi (35). ‘’Saya sudah empat tahun di sini, tapi belum ada tindakan (kunjungan, red) pemerintah mengenai tapal batas. Warga lainnya sudah tujuh tahun menetap, dan menurut mereka hanya sekali pernah pihak kecamatan datang. Kita menginginkan sebaiknya pemerintah kabupaten atau provinsi yang datang, karena persoalan tapal batas ini kan menyangkut dua provinsi yang berbeda,’’ katanya.
Secara historis, tak terbantahkan wilayah tersebut sudah lama menjadi bagian dari Kepenghuluan Pasir Limaukapas.
‘’Saya menjadi kepala dusun di Pasir Limau Kapas sejak 1986, termasuklah ketika Dusun Podo Rukun dibuka dan menjadi daerah yang saya pimpin. Ada pos kita bangun, begitu juga musala dan lain-lain,’’ kata M Karim, mantan kepala dusun menjelaskan.
Sayangnya, belakangan ia mengaku tidak tertarik lagi mengikuti perkembangan dua dusun tersebut karena posisinya sebagai kepala dusun tertua di kampung digantikan figur muda sebagai imbas dari bongkar kabinet, menyusul terpilihnya datuk penghulu baru, Agus Salim lebih setahun silam.
Namun, genap setahun menjabat sang datuk penghulu malah terjerat terali besi karena terlibat penyalah gunaan Narkoba.
Ia ditangkap pada Ahad (29/1/2012) pukul 03.00 WIB dini hari oleh Polsek Panipahan di sebuah tempat karaoke. Kini ia masih mendekam di penjara menjalani proses hukum.
Plt penghulu dijabat oleh Sekretaris Desa, Amrul Khoiri. Ia ikut rombongan pada waktu itu dan secara aktif membuka dialog.(bersambung/fia)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

