Dua tahun sudah korban gempa dan tsunami Mentawai tinggal di tenda darurat dan hunian sementara. Entah sampai kapan mereka harus tinggal di pengungsian, karena belum ada tanda-tanda hunian tetap akan dibangun pemerintah.
Laporan RPG, Mentawai
PADA 25
Oktober mendatang, genap dua tahun gempa dan tsunami Mentawai berlalu.
Meski begitu, pembangunan hunian tetap belum juga direalisasikan karena
izin penggunaan lahan hutan untuk membangun huntap masih tersangkut di
Kementerian Kehutanan.
“Anggota DPRD sudah bisa
hidup enak, namun korban gempa di hunian sementara (huntara) tak bisa
tidur nyenyak,” tulis warga yang tinggal di huntara pada anggota DPRD
Mentawai, Jan Sipayung.
Surat itu bukan satu-satunya
yang dikirim para korban tsunami. Sudah puluhan surat senada
dilayangkan pada wakil mereka di DPRD Mentawai.
“Terus terang isu surat itu
membuat hati saya terenyuh,” ucap Jan Sipayung dalam rapat kerja antara
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Dinas Kehutanan Sumbar, Dinas Prasjal
Tarkim Sumbar, Pemkab Mentawai, DPRD Mentawai dan BPBD Mentawai di
auditorium Gubernuran, kemarin (16/10).
Jimer Munthe, anggota DPRD
Mentawai lainnya, mengakui kondisi huntara tidak layak huni. Karena
itu, banyak warga yang tinggal di rumah mereka yang rusak berat. Tak
heran, mereka menyebut hunian sementara menjadi hunian belantara.
“Untuk apa dikirim 171
fasilitator ke sana, padahal kegiatan rehab rekon dan pembangunan
huntap belum dimulai. Toh fasilitator itu sampai hari ini belum
melakukan apa-apa,” ucapnya.
Jimer Munthe mengusulkan,
jika sulit melakukan penanganan di tingkat kementerian, ada baiknya
informasi itu disampaikan kepada presiden atau dibawa di tingkat
kabinet. “Apa mereka tetap kita biarkan di sana hanya karena persoalan
tukar kawasan hutan yang tak kunjung tuntas di Kementerian Kehutanan?”
sesalnya.
Melky, anggota DPRD
Mentawai lainnya, juga menyesalkan alasan pemerintah soal aturan yang
menghambat pembangunan huntap dan kegiatan rehab rekon di Mentawai.
“Untuk bencana, sudah tak tepat bicara soal aturan main, karena
persoalan ini adalah persoalan bencana, bukan proyek atau program
pembangunan. Saudara-saudara kita itu butuh perhatian kita semua. Harus
ada upaya konkret membantu mereka,” tegasnya.
Kepala BPBD Mentawai,
Tarminta mengakui kondisi huntara sudah tak layak. Sebab, banyak dinding
dan lantai huntara terkelupas. “Dinding dan lantai huntara itu hanya
terbuat dari triplek. Kondisinya sekarang sudah banyak yang
terkelupas,” ungkapnya.
“Sebaiknya kita melakukan
format ulang sosialisasi pada masyarakat terhadap lambatnya proses
kegiatan pembangunan huntap agar kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah tetap ada,” jelasnya.
Kepala Dinas Kehutanan
Sumbar, Hendri Oktavia mengatakan, sesuai aturan main, tukar menukar
kawasan hutan harus melalui beberapa tahapan, termasuk permohonan land clearing
untuk pembangunan huntap. Sedikitnya, 4.105 hektare lahan yang
diusulkan Pemkab Kepulauan Mentawai untuk rehab rekon Mentawai,
termasuk pembangunan huntap.
“Kami bukannya tidak
bekerja keras mempercepat proses itu, kami juga sudah sering mendatangi
Kementerian Kehutanan membicarakan hal ini. Tapi, realisasinya masih
jauh dari harapan. Memang dibutuhkan penanganan khusus untuk bisa
memangkas prosedural ini,” katanya.
Hendri mengakui selama ini
pembicaraan terhadap persoalan yang dihadapi Pemprov Sumbar hanya
dibahas di tingkat Dirjen. Karena itu, perlu pembahasan di tingkat
yang lebih tinggi dalam bentuk surat keputusan menteri secara bersama.
Deputi Rehab Rekon Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bambang mengatakan, pihaknya
akan berupaya mempercepat proses pelaksanaan kegiatan rehab rekon.
Sembari tim provinsi Sumbar dan tim Pemkab Mentawai mengirim surat ke
presiden, pihaknya akan mengagendakan pertemuan antara Menteri
Kehutanan RI Zulkifli Hasan dengan Kepala BNPB Syamsul Maarif.
“Sanitasi di huntara sudah
tak layak untuk manusia. Saya tak bisa bayangkan bagaimana mereka hidup
dengan sanitasi seperti sekarang. Tentu, kami juga punya tanggung jawab
mengurangi penderitaan korban gempa dan tsunami di Mentawai,”
tuturnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

