Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ada yang menyebut hutan produksi terbatas. Ada pula mengatakan sudah beralih status menjadi hutan penggunaan lainnya. Sebagian lagi dinyatakan merupakan hutan marga satwa. Yang pasti, itu hutan ulayat Pangkalan Indarung dan Sumpu. Luas diperkirakan 12.000 hektare, kini nyaris pupus. Jejak kepentingan pejabat dan pengusaha ada di tiap jengkal hutan itu.
Laporan MUHAMMAD HAPIZ, Kuansing
PAGI baru menampakkan wajah kuning keemasannya. Di ujung kampung Kecamatan Hulu Kuantan, sekitar 15 warga tampak tengah bersiap-siap. Di bagian pinggang masing-masing terselip parang panjang. Sekitar 7 diantaranya tampak membawa mesin potong yang biasa dinamakan Jainsaw. Salah seorang berisinial Hn (42), mulai mengomandoi untuk segera berangkat menggunakan sepeda motor menuju kawasan hutan. Hn dan 14 orang lainnya akan melanjutkan pekerjaan yang sudah enam bulan belakangan ini mereka lakoni yakni, mengambil lahan dengan cara menebang pohon yang berbaris seumpama membuat garis tanda kepemilikan. Cara itu biasa disebut tebang tebas.
Tidak tahu berapa luas lahan yang sudah diambil Hn bersama anggotanya. Dan bukan Hn bersama anggotanya saja yang melakukan pekerjaan tersebut. Masih ada group-group lain yang melakukan hal yang sama. Target Hn sederhana, mengambil sebanyak-banyaknya dan menjual kepada siapa saja yang mau membeli, bukan untuk kepemilikan mereka. Sudah cukup lama bekerja membabat hutan dan kemudian dijual, Hn dan anggotanya sudah semakin kepayahan. Sebabnya, lahan hutan yang akan diambil sudah semakin sedikit dan pembeli sudah semakin takut. Kenapa takut? Hn mengaku hanya mendengar pembeli takut ditangkap polisi.
‘’Saya jual berapa saja. Awal-awal dulu Rp3 juta per hektare. Ada juga Rp1,5 juta per hektare. Makin lama makin payah cari pembeli. Takut ditangkap polisi katanya. Katanya hutan itu masuk kawasan hutan lindung. Ada juga yang menyebut hutan perusahaan. Tak taulah mana benarnya. Yang penting kalau ada yang mau beli, kami tebang tebaskan. Dari dulu itu hutan ulayat, kami sering mengambil hasil hutannya. Yang beli kebanyakan perorangan yang punya uang, ada juga pejabat. Di kelompok lain ada pula yang menyebut dibeli anggota dewan,’’ aku Hn yang pendidikannya tidak tamat sekolah dasar ini melalui kerabatnya kepada Riau Pos baru-baru ini.
Cukup lama mencari cara untuk bisa berbincang dengan Hn dan mesti melalui kerabatnya sebab masih ada rasa takutnya berbicara dengan orang luar mengungkap aktivitasnya tersebut. Tempat bertemupun di ujung kampung yang sebagiannya sudah masuk ke dalam kawasan hutan. Tapi bukan hutan belantara lagi, tapi sudah banyak yang gundul sehingga cahaya matahari tidak lagi terhalang.
Cara menjual lahan hutan yang ditebang tebas, diungkapkan Hn, tanpa dilengkapi surat menyurat. Hal ini cukup wajar karena murah. Dan biasanya, lanjut Hn, ia menjual melalui perantara, tidak pernah bertransaksi kepada pembeli langsung. Setelah transaksi dilakukan, pekerja si pembeli lalu diturunkan dan lahan hutan yang ditebang tebas tadi, digunduli secara keseluruhan untuk ditanami bibit perkebunan.
‘’Kalau mereka sudah beli, kami tidak mau tahu mau diapakan. Biasanya mau dibuat kebun sawit,’’ ucap Hn yang mengaku tidak juga kaya dengan hasil menjual lahan hutan tersebut dimana rumahnya sendiri cukup sederhana, begitu pula hidupnya.
Lahan hutan yang diambil dan dijual kelompok Hn dan kelompok lainnya tersebut akhir-akhir ini diributkan sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Luasnya mencapai 9.000-12.000 hektare, terletak di Desa Sumpu, Mudik Ulo, Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan dan Pangkalan Indarung dan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.
Untuk lahan hutan dimaksud yang berada di Kecamatan Hulu Kuantan, dinyatakan sudah habis dibabat dan dijual kepada pemodal. Hn dan anggota kelompoknya mengaku tidak tahu persis soal legalitas lahan hutan dimaksud. ‘’Kami ini bekerja mengambil karena ada yang datang mau membeli. Artinya sama saja kami ini pekerja yang menebangi hutan. Kalau kami salah, lebih salahlah pejabat dan anggota dewan yang membeli. Karena mereka membeli tanpa ada suratnya. Kepala desa tidak mau keluarkan suratnya. Tapi mungkin mereka bisa urus suratnya,’’ papar Hn.
Di bagian Kecamatan Singingi, khususnya Desa Pangkalan Indarung, disebut sudah sekitar 500 hektare dari sekitar 6.000 hektare dibabat kemudian dijual kepada pemodal. Namun dibagian Desa Muara Lembu, sekitar 600 hektar sudah berubah menjadi perkebunan sawit yang disebut-sebut dimiliki pejabat Pemkab Kuansing. Kebun sawit tersebut sudah lama dibangun, kini sudah menghasilkan dan dimiliki dengan cara membeli dari Ninik Mamak atau pemuka adat setempat. Lahan hutan yang masih banyak tersisa alias belum diambil di Pangkalan Indarung, kini tengah dipertahankan warga bersama pemuka adatnya.
‘’Ada yang datang kepada saya, pengusaha, menawarkan uang. Katanya kalau bisa menyelesaikan diberinya uang. Pengusaha itu menunjukkan bukti kuantansi yang ditandatangani diatas materai dan foto orang yang menjual kepadanya tapi tanpa ada surat resmi misal dari ninik mamak, desa atau kecamatan. Dia datang minta tolong supaya bisa tetap menanam sawit dilahan yang sudah dibelinya tersebut. Saya bilang tidak bisa sampai ada penyelesaian di pemerintah, desa dan secara adat,’’ ucap Datuk Bandaro Sugiro (53) sebagai pucuk pimpinan adat menaungi daratan Desa Pangkalan Indarung.
Kalaupun ada warga Pangkalan Indarung yang menjual lahan tersebut, Sugiro memastikan itu adalah oknum. Karena sampai saat ini katanya belum bisa dipastikan siapa orangnya. Namun pihaknya akan menelusuri dan jika sudah ada bukti yang kuat, akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Batas Ulayat Pangkalan Indarung katanya sudah sangat jelas, yang sudah diketahui sejak lama dan diakui melalui surat pengakuan tertulis pada tahun 2.000 lalu. ‘’Kalau ada bukti menjual tanah ulayat ini, akan kami laporkan ke pihak berwajib. Hukum negara mengaku adanya hukum adat dan kami mengetahui hal itu,’’ tuturnya.
‘’Saya sebagai Datuk Bandaro Pangkalan Indarung pada waktu itu bersama Datuk Pucuk Aur Kuning, Datuk Songgo Lubuk Ambacang, Datuk Lipati Padang Tarap, Datuk Tigosalo Sumpu Kudus, dan Datuk Bandaro Muara Lembu menginisasi membuat surat keterangan batas atau sepadan tanah ulayat pada tahun 2.000 lalu. Dokumen aslinya masih saya pegang berikut petanya. Dan dikuatkan lagi pada tahun 2012 melakukan pertemuan membahas tapal batas ulayat dengan Kampar Kiri Hulu yang dibuatkan berita acaranya saya tandatangani bersama Datuk Lelo Baso Desa Aur Kuning Kampar Kiri Hulu. Tanah beketelengan, air nan bercucuran, itulah batas ulayat adat kami dan akan kami pertahankan bersama anak cucu kemenakan,’’ tambah Sugiro.
Walau diiming-imingi uang, Sugiro menyebut tidak mau dan berani menjual lahan ulayat tersebut. Alasannya disamping menyalahi ketentuan hukum negara dimana masih berstatus HPT, juga tidak akan bisa dipertanggungjawabkannya kepada anak, cucu, kemenakan. Sebab, jika tanah ulayat tersebut digarap oleh masyarakat desa, harus bermufakat secara adat untuk menggunakannya. Apalagi saat ini, lahan di Desa Pangkalan Indarung semakin sedikit untuk bercocok tanam sebab berbatasan dengan hutan lindung Bukit Rimbang Bukit Baling.
‘’Kami menghormati hukum negara sebab katanya itu lahan HPT. Secara adat yang kami tahu sebenarnya itu tanah ulayat. Tapi dari pada lahan itu diambil orang, dibeli pengusaha, atau siapa saja selain warga Pangkalan Indarung, lebih baik kami yang olah jadi kebun. Makanya sekarang ini, kami larang siapa saja yang membangun diatas itu. Dan kami minta pemerintah mengembalikan lahan ulayat itu kepada warga Pangkalan Indarung untuk dimanfaatkan,’’ ucap Sugiro.
Hal yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan Sekretaris Desa Pangkalan Indarung, Iman. Dengan jumlah penduduk Desa Pangkalan Indarung yang hampir mencapai 1.500 jiwa dan lahan yang semakin sempit, lahan yang disebut HPT oleh pemerintah tersebut, lebih baik diserahkan kembali ke pangkuan adat Pangkalan Indarung. Sebabnya, saat ini, sebagian kecil warga sudah ada yang membuka lahan di areal hutan lindung.
‘’Bagaimana kami melarang berkebun di hutan lindung kalau itu untuk mencari makan mereka. Apalagi pemerintah pusat tidak mensosialisasikan yang mana sebenarnya batas hutan lindung. Baru-baru ini, malah dibuat patok baru hutan lindung didalam kebun karet warga. Padahal kebun karet itu sudah tua dan turun temurun diambil getahnya. Makanya sekarang ini tumpang tindih. Ada harapan warga kita dengan lahan ulayat itu untuk digarap, tapi kami sepakat menghormati hukum karena saat ini tengah ditangani Pemkab Kuansing,’’ papar Iman.
Sugiro dan Iman juga mengutarakan dengan inisiatif Pemkab Kuansing menyelesaikan lahan yang disebut HPT tersebut, mereka bersama warga Desa Pangkalan Indarung akan melarang jika ada yang membabat hutan atau melakukan penanaman. Sekitar 200 hektar telah dibuka dan siap tanam, sebut Sugiro akan mereka awasi setiap saat jangan sampai dilakukan aktivitas penanaman.
‘’Kami mengetahui hukum yang berlaku dan tidak akan anarkis. Jika ada yang melanjutkan pekerjaan di lahan itu, akan kami hentikan bersama-sama. Semakin cepat dikembalikan status lahan tersebut ke Desa Pangkalan Indarung, maka akan semakin baik. Masyarakat hanya ingin membuat kebun untuk makan mereka. Tidak untuk dijual,’’ jamin Sugiro dan Iman.
Bagaimana pastinya status hukum negara soal lahan hutan tersebut dan akan dialihfungsikan lahan tersebut sebagai apa? Seperti benang kusut, sampai saat ini hampir tidak ada yang lantang menyatakannya. Sehingga kesan adanya aroma kepentingan untuk pendudukan lahan tersebut semakin kuat. Sebab, kata Sugiro, dengan tingginya nilai ekonomis lahan saat ini, maka siapa saja bisa mengambil kepentingan diatasnya.
‘’Dulu lahan itu terbengkalai karena masih banyak lahan lain yang bisa digarap. Kini lahan semakin sempit, perusahaan semakin banyak, lahan yang dulu tidak berharga kini diperebutkan. Masyarakat yang miskin dan bodoh, makin dibodoh-bodohi. Seharusnya pemerintah melindungi masyarakat. Jangan nanti hutan sudah habis, musibah banjir akibat hutan tidak ada lagi terjadi, baru turun tangan,’’ pinta Sugiri.
Pernyataan Pemkab Kuansing sendiri hampir tidak pernah menyatakan kepastian status lahan tersebut dan berapa luasnya. Jikapun ada disebut lahan tersebut merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT), tidak pernah dinyatakan secara pasti dasar hukumnya dan jika sudah habis status tersebut akan dialihkan menjadi apa.
Pemkab Kuansing sendiri sudah membentuk Tim Koordinasi Terpadu Penertiban Kawasan Hutan (TKTPKH) yang salah satunya fokus menengahi perambahan hutan di areal Sumpu dan Pangkalan Indarung tersebut. Tim tersebut diantaranya beranggotakan Polres, Kejaksaan Negeri, Dinas Kehutanan. Namun sejauh ini, tim belum secara transparan mengemukakan pastinya status lahan tersebut.
‘’Tim ini baru akan bekerja. Kita terus belajar dan saling berbagi informasi. Dua kawasan hutan ini (Sumpu-Pangkalan Indarung, red) ini kan banyak masalahnya. Ini memang memerlukan data pasti melalui pengukuran secara pasti dilapangan,’’ ucap Asisten I Setdakab Kuansing Drs H Erlianto selaku ketua tim belum lama ini.
Walau belum memberi kepastian soal status lahan tersebut berupa HPT, namun Kepala Dinas Kehutanan Kuansing Febrian Swanda Shut mengungkapkan sedang diurus pengalihan fungsi menjadi hutan peruntukkan lain (HPL). Sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, lahan bekas HPT bisa dialihkan fungsi menjadi HPL atau kawasan lindung. Sekitar 16 ribu hektar dikemukakan Swanda lahan HPT di Desa Sumpu dan Pangkalan Indarung dimaksud yang akan diurus alih fungsikan yang saat ini sedang diakomodir di Bagian Tata Ruang Menteri Kehutanan. ‘’Kalau draft sementara, HPT Sumpu ini dijadikan HPL. Untuk pembahasan draft terakhirnya itu melalui pengesahan Menteri Kehutanan,’’ ungkap Febrian.
Jika benar pengalihan fungsi HPT menjadi HPL yang notabene bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, Datuk Bandaro Sugiro berharap dikembalikan kepada hak adat masyarakat Pangkalan Indarung. Sebab jika masyarakat yang mengolah sendiri, selain akan lebih bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, juga akan dijaga secara adat.
‘’Di Desa Pangkalan Indarung saja ada Lubuk Larangan atau kawasan sungai yang tidak boleh diambil ikannya dalam waktu tertentu untuk kepentingan desa. Artinya, masyarakat Pangkalan Indarung masih berpegang teguh kepada adat istiadat. Apa yang diputuskan bersama, tidak akan dilanggar. Jika dilanggar dikenakan denda. Jika lahan itu dikembalikan ke kami, tidak akan kami jual dan digunakan untuk anak cucu kemenakan. Dan bisa saja tidak seluruhnya lahan itu digunakan dan sebagiannya digunakan untuk menjaga alam supaya tidak terjadi banjir. Desa kami kan adanya dibawah bukit seperti kuali. Kalau hutan tidak ada, penahan air berupa pohon tidak ada, jadi danaulah nanti desa kami,’’ tutupnya.***
Laporan MUHAMMAD HAPIZ, Kuansing
PAGI baru menampakkan wajah kuning keemasannya. Di ujung kampung Kecamatan Hulu Kuantan, sekitar 15 warga tampak tengah bersiap-siap. Di bagian pinggang masing-masing terselip parang panjang. Sekitar 7 diantaranya tampak membawa mesin potong yang biasa dinamakan Jainsaw. Salah seorang berisinial Hn (42), mulai mengomandoi untuk segera berangkat menggunakan sepeda motor menuju kawasan hutan. Hn dan 14 orang lainnya akan melanjutkan pekerjaan yang sudah enam bulan belakangan ini mereka lakoni yakni, mengambil lahan dengan cara menebang pohon yang berbaris seumpama membuat garis tanda kepemilikan. Cara itu biasa disebut tebang tebas.
Tidak tahu berapa luas lahan yang sudah diambil Hn bersama anggotanya. Dan bukan Hn bersama anggotanya saja yang melakukan pekerjaan tersebut. Masih ada group-group lain yang melakukan hal yang sama. Target Hn sederhana, mengambil sebanyak-banyaknya dan menjual kepada siapa saja yang mau membeli, bukan untuk kepemilikan mereka. Sudah cukup lama bekerja membabat hutan dan kemudian dijual, Hn dan anggotanya sudah semakin kepayahan. Sebabnya, lahan hutan yang akan diambil sudah semakin sedikit dan pembeli sudah semakin takut. Kenapa takut? Hn mengaku hanya mendengar pembeli takut ditangkap polisi.
‘’Saya jual berapa saja. Awal-awal dulu Rp3 juta per hektare. Ada juga Rp1,5 juta per hektare. Makin lama makin payah cari pembeli. Takut ditangkap polisi katanya. Katanya hutan itu masuk kawasan hutan lindung. Ada juga yang menyebut hutan perusahaan. Tak taulah mana benarnya. Yang penting kalau ada yang mau beli, kami tebang tebaskan. Dari dulu itu hutan ulayat, kami sering mengambil hasil hutannya. Yang beli kebanyakan perorangan yang punya uang, ada juga pejabat. Di kelompok lain ada pula yang menyebut dibeli anggota dewan,’’ aku Hn yang pendidikannya tidak tamat sekolah dasar ini melalui kerabatnya kepada Riau Pos baru-baru ini.
Cukup lama mencari cara untuk bisa berbincang dengan Hn dan mesti melalui kerabatnya sebab masih ada rasa takutnya berbicara dengan orang luar mengungkap aktivitasnya tersebut. Tempat bertemupun di ujung kampung yang sebagiannya sudah masuk ke dalam kawasan hutan. Tapi bukan hutan belantara lagi, tapi sudah banyak yang gundul sehingga cahaya matahari tidak lagi terhalang.
Cara menjual lahan hutan yang ditebang tebas, diungkapkan Hn, tanpa dilengkapi surat menyurat. Hal ini cukup wajar karena murah. Dan biasanya, lanjut Hn, ia menjual melalui perantara, tidak pernah bertransaksi kepada pembeli langsung. Setelah transaksi dilakukan, pekerja si pembeli lalu diturunkan dan lahan hutan yang ditebang tebas tadi, digunduli secara keseluruhan untuk ditanami bibit perkebunan.
‘’Kalau mereka sudah beli, kami tidak mau tahu mau diapakan. Biasanya mau dibuat kebun sawit,’’ ucap Hn yang mengaku tidak juga kaya dengan hasil menjual lahan hutan tersebut dimana rumahnya sendiri cukup sederhana, begitu pula hidupnya.
Lahan hutan yang diambil dan dijual kelompok Hn dan kelompok lainnya tersebut akhir-akhir ini diributkan sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Luasnya mencapai 9.000-12.000 hektare, terletak di Desa Sumpu, Mudik Ulo, Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan dan Pangkalan Indarung dan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.
Untuk lahan hutan dimaksud yang berada di Kecamatan Hulu Kuantan, dinyatakan sudah habis dibabat dan dijual kepada pemodal. Hn dan anggota kelompoknya mengaku tidak tahu persis soal legalitas lahan hutan dimaksud. ‘’Kami ini bekerja mengambil karena ada yang datang mau membeli. Artinya sama saja kami ini pekerja yang menebangi hutan. Kalau kami salah, lebih salahlah pejabat dan anggota dewan yang membeli. Karena mereka membeli tanpa ada suratnya. Kepala desa tidak mau keluarkan suratnya. Tapi mungkin mereka bisa urus suratnya,’’ papar Hn.
Di bagian Kecamatan Singingi, khususnya Desa Pangkalan Indarung, disebut sudah sekitar 500 hektare dari sekitar 6.000 hektare dibabat kemudian dijual kepada pemodal. Namun dibagian Desa Muara Lembu, sekitar 600 hektar sudah berubah menjadi perkebunan sawit yang disebut-sebut dimiliki pejabat Pemkab Kuansing. Kebun sawit tersebut sudah lama dibangun, kini sudah menghasilkan dan dimiliki dengan cara membeli dari Ninik Mamak atau pemuka adat setempat. Lahan hutan yang masih banyak tersisa alias belum diambil di Pangkalan Indarung, kini tengah dipertahankan warga bersama pemuka adatnya.
‘’Ada yang datang kepada saya, pengusaha, menawarkan uang. Katanya kalau bisa menyelesaikan diberinya uang. Pengusaha itu menunjukkan bukti kuantansi yang ditandatangani diatas materai dan foto orang yang menjual kepadanya tapi tanpa ada surat resmi misal dari ninik mamak, desa atau kecamatan. Dia datang minta tolong supaya bisa tetap menanam sawit dilahan yang sudah dibelinya tersebut. Saya bilang tidak bisa sampai ada penyelesaian di pemerintah, desa dan secara adat,’’ ucap Datuk Bandaro Sugiro (53) sebagai pucuk pimpinan adat menaungi daratan Desa Pangkalan Indarung.
Kalaupun ada warga Pangkalan Indarung yang menjual lahan tersebut, Sugiro memastikan itu adalah oknum. Karena sampai saat ini katanya belum bisa dipastikan siapa orangnya. Namun pihaknya akan menelusuri dan jika sudah ada bukti yang kuat, akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Batas Ulayat Pangkalan Indarung katanya sudah sangat jelas, yang sudah diketahui sejak lama dan diakui melalui surat pengakuan tertulis pada tahun 2.000 lalu. ‘’Kalau ada bukti menjual tanah ulayat ini, akan kami laporkan ke pihak berwajib. Hukum negara mengaku adanya hukum adat dan kami mengetahui hal itu,’’ tuturnya.
‘’Saya sebagai Datuk Bandaro Pangkalan Indarung pada waktu itu bersama Datuk Pucuk Aur Kuning, Datuk Songgo Lubuk Ambacang, Datuk Lipati Padang Tarap, Datuk Tigosalo Sumpu Kudus, dan Datuk Bandaro Muara Lembu menginisasi membuat surat keterangan batas atau sepadan tanah ulayat pada tahun 2.000 lalu. Dokumen aslinya masih saya pegang berikut petanya. Dan dikuatkan lagi pada tahun 2012 melakukan pertemuan membahas tapal batas ulayat dengan Kampar Kiri Hulu yang dibuatkan berita acaranya saya tandatangani bersama Datuk Lelo Baso Desa Aur Kuning Kampar Kiri Hulu. Tanah beketelengan, air nan bercucuran, itulah batas ulayat adat kami dan akan kami pertahankan bersama anak cucu kemenakan,’’ tambah Sugiro.
Walau diiming-imingi uang, Sugiro menyebut tidak mau dan berani menjual lahan ulayat tersebut. Alasannya disamping menyalahi ketentuan hukum negara dimana masih berstatus HPT, juga tidak akan bisa dipertanggungjawabkannya kepada anak, cucu, kemenakan. Sebab, jika tanah ulayat tersebut digarap oleh masyarakat desa, harus bermufakat secara adat untuk menggunakannya. Apalagi saat ini, lahan di Desa Pangkalan Indarung semakin sedikit untuk bercocok tanam sebab berbatasan dengan hutan lindung Bukit Rimbang Bukit Baling.
‘’Kami menghormati hukum negara sebab katanya itu lahan HPT. Secara adat yang kami tahu sebenarnya itu tanah ulayat. Tapi dari pada lahan itu diambil orang, dibeli pengusaha, atau siapa saja selain warga Pangkalan Indarung, lebih baik kami yang olah jadi kebun. Makanya sekarang ini, kami larang siapa saja yang membangun diatas itu. Dan kami minta pemerintah mengembalikan lahan ulayat itu kepada warga Pangkalan Indarung untuk dimanfaatkan,’’ ucap Sugiro.
Hal yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan Sekretaris Desa Pangkalan Indarung, Iman. Dengan jumlah penduduk Desa Pangkalan Indarung yang hampir mencapai 1.500 jiwa dan lahan yang semakin sempit, lahan yang disebut HPT oleh pemerintah tersebut, lebih baik diserahkan kembali ke pangkuan adat Pangkalan Indarung. Sebabnya, saat ini, sebagian kecil warga sudah ada yang membuka lahan di areal hutan lindung.
‘’Bagaimana kami melarang berkebun di hutan lindung kalau itu untuk mencari makan mereka. Apalagi pemerintah pusat tidak mensosialisasikan yang mana sebenarnya batas hutan lindung. Baru-baru ini, malah dibuat patok baru hutan lindung didalam kebun karet warga. Padahal kebun karet itu sudah tua dan turun temurun diambil getahnya. Makanya sekarang ini tumpang tindih. Ada harapan warga kita dengan lahan ulayat itu untuk digarap, tapi kami sepakat menghormati hukum karena saat ini tengah ditangani Pemkab Kuansing,’’ papar Iman.
Sugiro dan Iman juga mengutarakan dengan inisiatif Pemkab Kuansing menyelesaikan lahan yang disebut HPT tersebut, mereka bersama warga Desa Pangkalan Indarung akan melarang jika ada yang membabat hutan atau melakukan penanaman. Sekitar 200 hektar telah dibuka dan siap tanam, sebut Sugiro akan mereka awasi setiap saat jangan sampai dilakukan aktivitas penanaman.
‘’Kami mengetahui hukum yang berlaku dan tidak akan anarkis. Jika ada yang melanjutkan pekerjaan di lahan itu, akan kami hentikan bersama-sama. Semakin cepat dikembalikan status lahan tersebut ke Desa Pangkalan Indarung, maka akan semakin baik. Masyarakat hanya ingin membuat kebun untuk makan mereka. Tidak untuk dijual,’’ jamin Sugiro dan Iman.
Bagaimana pastinya status hukum negara soal lahan hutan tersebut dan akan dialihfungsikan lahan tersebut sebagai apa? Seperti benang kusut, sampai saat ini hampir tidak ada yang lantang menyatakannya. Sehingga kesan adanya aroma kepentingan untuk pendudukan lahan tersebut semakin kuat. Sebab, kata Sugiro, dengan tingginya nilai ekonomis lahan saat ini, maka siapa saja bisa mengambil kepentingan diatasnya.
‘’Dulu lahan itu terbengkalai karena masih banyak lahan lain yang bisa digarap. Kini lahan semakin sempit, perusahaan semakin banyak, lahan yang dulu tidak berharga kini diperebutkan. Masyarakat yang miskin dan bodoh, makin dibodoh-bodohi. Seharusnya pemerintah melindungi masyarakat. Jangan nanti hutan sudah habis, musibah banjir akibat hutan tidak ada lagi terjadi, baru turun tangan,’’ pinta Sugiri.
Pernyataan Pemkab Kuansing sendiri hampir tidak pernah menyatakan kepastian status lahan tersebut dan berapa luasnya. Jikapun ada disebut lahan tersebut merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT), tidak pernah dinyatakan secara pasti dasar hukumnya dan jika sudah habis status tersebut akan dialihkan menjadi apa.
Pemkab Kuansing sendiri sudah membentuk Tim Koordinasi Terpadu Penertiban Kawasan Hutan (TKTPKH) yang salah satunya fokus menengahi perambahan hutan di areal Sumpu dan Pangkalan Indarung tersebut. Tim tersebut diantaranya beranggotakan Polres, Kejaksaan Negeri, Dinas Kehutanan. Namun sejauh ini, tim belum secara transparan mengemukakan pastinya status lahan tersebut.
‘’Tim ini baru akan bekerja. Kita terus belajar dan saling berbagi informasi. Dua kawasan hutan ini (Sumpu-Pangkalan Indarung, red) ini kan banyak masalahnya. Ini memang memerlukan data pasti melalui pengukuran secara pasti dilapangan,’’ ucap Asisten I Setdakab Kuansing Drs H Erlianto selaku ketua tim belum lama ini.
Walau belum memberi kepastian soal status lahan tersebut berupa HPT, namun Kepala Dinas Kehutanan Kuansing Febrian Swanda Shut mengungkapkan sedang diurus pengalihan fungsi menjadi hutan peruntukkan lain (HPL). Sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, lahan bekas HPT bisa dialihkan fungsi menjadi HPL atau kawasan lindung. Sekitar 16 ribu hektar dikemukakan Swanda lahan HPT di Desa Sumpu dan Pangkalan Indarung dimaksud yang akan diurus alih fungsikan yang saat ini sedang diakomodir di Bagian Tata Ruang Menteri Kehutanan. ‘’Kalau draft sementara, HPT Sumpu ini dijadikan HPL. Untuk pembahasan draft terakhirnya itu melalui pengesahan Menteri Kehutanan,’’ ungkap Febrian.
Jika benar pengalihan fungsi HPT menjadi HPL yang notabene bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, Datuk Bandaro Sugiro berharap dikembalikan kepada hak adat masyarakat Pangkalan Indarung. Sebab jika masyarakat yang mengolah sendiri, selain akan lebih bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, juga akan dijaga secara adat.
‘’Di Desa Pangkalan Indarung saja ada Lubuk Larangan atau kawasan sungai yang tidak boleh diambil ikannya dalam waktu tertentu untuk kepentingan desa. Artinya, masyarakat Pangkalan Indarung masih berpegang teguh kepada adat istiadat. Apa yang diputuskan bersama, tidak akan dilanggar. Jika dilanggar dikenakan denda. Jika lahan itu dikembalikan ke kami, tidak akan kami jual dan digunakan untuk anak cucu kemenakan. Dan bisa saja tidak seluruhnya lahan itu digunakan dan sebagiannya digunakan untuk menjaga alam supaya tidak terjadi banjir. Desa kami kan adanya dibawah bukit seperti kuali. Kalau hutan tidak ada, penahan air berupa pohon tidak ada, jadi danaulah nanti desa kami,’’ tutupnya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



