Tahun 1961 pergolakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) memasuki fase ketiga, yaitu kemenangan tentara Soekarno. Tahun itu juga jadi awal berlakunya demokrasi terpimpin dan napak tilas dimulainya rezim orde lama dengan mesin politiknya PKI. Cap “pemberontakan “ tertumpang di pundak orang Sumbar, seluruh pemimpin, simpatisan, dan mereka yang tidak ikut sekali pun turut menerima ’hukuman’ itu. Ironis memang.
-----------------------------
Laporan Debi Virnando, Padang
-----------------------------
Pelaku sejarah menilai, orang Minang
akan tetap menjadi pemberontak selama yang memimpin negeri ini masih
manusia. Ketika bupati, gubernur dan presiden masih manusia, selama
itu pula mereka akan menjadi pemberontak. Tidak ubahnya seperti 68 tahun
lalu. “Selagi yang memimpin manusia, pasti ada salahnya. Kesalahan itu
yang diprotes,” kata pelaku sejarah berstatus Perwira Intelejen, Akmal H
Jaenab dalam diskusi mengenang perjuangan 68 tahun PRRI di kantor Aji
Padang, Minggu (16/8).
Tidak serta merta intimidasi dan otoriter Soekarno yang
meledakan peristiwa PRRI. Kondisi di sekeliling kala itu, memaksa
Soekarno mengambil sikap demikian. Ada satu nama yang paling
dikesalkan pelaku sejarah.
Satu nama itu disebut sebagai penyebab dibalik semua
pergolakan ini. Namanya disebut sebagai orang yang paling bahagia
saat mendengar kabar usulan PRRI lewat Dewan Banteng disambut
peperangan, yakni AH Nasution. Menurut Akmal H Jaenab, AH Nasution
sedang mandi saat informasi itu digaungkan. Pengakuan salah seorang
perwira intel, Nasution langsung berteriak girang.
Awalnya, sempat diusulkan jalur perundingan antara Dewan
Banteng dengan pemerintahan pusat. Sayangnya usulan ditolak dan
diganti pemukulan secara militer.
Rentetan peristiwa senada dipaparkan pelaku sejarah
lainnya, Ajis Dt Bandaro Panjang. Masih soal Nasution. Menurutnya,
PRRI merupakan percikan api yang sudah terjadi bahkan sebelum PDRI
(Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) lahir. Berawal ketika terjadi
perseteruan di tubuh Kepemimpinan Angkatan Darat.
Masa itu ada dua aliran kepemimpinan di angkatan
darat, yaitu didikan Belanda dan didikan Jepang. Divisi Angkatan Darat
terus bertambah jumlahnya dan masih memiliki pemimpin sendiri. “Di
Jawa terdapat empat divisi, di Sumatera juga ada empat divisi,”
katanya.
Seluruh divisi akhirnya disatukan di bawah komando
Panglima Besar. Persoalan siapa yang layak menjadi panglima besar
memanas. Muncullah tiga nama yang diusulkan. Nasution, didikan Belanda,
pendiri divisi Siliwangi yang dianggapnya sebagai divisi paling
bagus. Pernyataan itu disampaikan agar Nasution dicalonkan menjadi
Panglima Besar.
Selain Nasution, nama selanjutnya yang diusulkan ialah
Jenderal Soedirman. Didikan Jepang yang berhasil memukul tentara
Inggris di Ambarawa, dan ketiga, Urip Sumoharjo yang pernah menjadi
Wakil Komandan Batalyon Padangpanjang. Pemilihan dilakukan di
Yogyakarta. Utusan dari Sumatera ada dua orang, Dahlan Jambek dan
Simbolon.
“Selama dalam perjalanan mereka berdua dilobi untuk
memilih Nasution karena sama-sama berasal dari Sumatera. Ternyata,
ketika pemilihan, Nasution hanya mendapat satu suara yaitu dari
Siliwangi, selebihnya memilih Jenderal Soedirman,” paparnya.
Menangnya Jenderal Soedirman dalam pemilihan panglima
karena sebagian besar utusan merupakan didikan tentara Jepang, sama
dengan utusan dari Sumatera yang dikenal dengan nama Giyugun.
Kekecewaan pertama Nasution.
Waktu berlanjut, saat Belanda menangkap seluruh
pemimpin di divisi, hanya Sumbar yang tidak bisa ditangkap.
Terbentuklah PDRI. Divisi terkuat dan satu-satunya yang berhasil
mempertahankan Indonesia. Setelah semua reda, Nasution menjadi
pimpinan angkatan darat.
Lalu, dicari jalan untuk membubarkan divisi yang
berhasil mempertahankan pemerintahan. “Inilah salah satu penyebab
PRRI,” jelas Ajis Dt Bandaro Panjang.
Indikasi lain yang diprediksi menjadi penyebab, karena kisah cinta antara Nasution dengan gadis Minang, konon ceritanya ditolak.
Pakar sejarah UNP Mestika Zed saat ditanya, menyebut
butuh penelitian lebih lanjut dan ini akan menjadi pekerjaan rumah
bersama. “Seperti yang kita bahas tadi, sejarah tidak ditentukan oleh
sistem, peran individu juga bisa membentuk sejarah,” katanya usai
diskusi.
Fase kedua, ultimatum dan pecahnya konflik bersenjata
berlangsung empat tahun hingga kemenangan tentara Soekarno. Menurut
Mestika Zed, di fase ketiga, yaitu 1961-1965, demokrasi terpimpin
berlaku. PKI sebagai mesin politik tampil sebagai mayoritas tunggal
yang amat berkuasa dalam sistem kekuasaan orde lama.
PKI dengan organisasi sayapnya meneror dan menekan
semua unsur yang dituduh terlibat PRRI. “Termasuk razia gestapu dan
keluarnya KTP dengan cap khusus bagi eks PRRI,” paparnya.
Berbagai macam larangan diderita, bahkan eks PRRI tidak
diberi kesempatan untuk naik haji. Akibat selanjutnya, terlihat nyata
pada pengucilan peran orang Minang dalam jajaran pemerintahan sipil dan
militer. Baik di pusat maupun di daerah. Terjadinya “dispora”, yaitu
persebaran besar-besaran orang Minang meninggalkan kampung halaman
mereka, karena takut berbagai ancaman dan tekanan rezim Jakarta dan kaki
tangannya.
Penukaran nama khas Minang dengan nama bukan Minang
juga terjadi, khususnya nama dengan ciri Jawa, lalu terhambatnya karir
mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Kebanyakan pengamat
menyimpulkan PRRI merupakan awal kebangkrutan orang Minang di pentas
nasional pascakemerdekaan.
Merosotnya wacana intelektual Minang dalam berbagai bidang, termasuk agama, sastra dan politik, khususnya bidang diplomatik.
Dilihat dari cikal bakal ide mulanya, PRRI dalam arti
tertentu dapat dimaknai “Republik Ketiga” setelah RI dan PDRI. Dengan
kata lain, PRRI sesungguhnya juga ingin menyelamatkan RI dari mental
kolonial, tetapi hasilnya berlawanan dengan yang diperjuangkan.
Mengakui Kemerdekaan RI
Hal yang perlu diluruskan dari peristiwa ini, PRRI bukan
pemberontakan separatis andai kata pemimpin pusat bersifat lebih
bijaksana. Gerakan daerah itu tidak lebih dari masalah keadilan dan
tarik menarik politik kekuasaan yang kurang mempertimbangkan
nusantara. Seperti yang tercermin dari tuntutannya, PRRI sama sekali
tidak bermaksud mendirikan negara (state) dalam negara. Juga bukan
gerakan separatis ke daerah semata karena pendukungnya tetap mengakui
negara kesatuan RI yang diproklamamirkan 17 Agustus 1945.
Para pendukungnya tidak serta merta berasal dari Sumbar,
melainkan sejumlah tokoh pusat juga bergabung. “Yang digugat PRRI
sesungguhnya adalah pemerintahan pusat, bukan negara.
Pemerintahan yang dianggap sebagai rezim otoriter,
sentralistik dan eksploitatif. Mirip dengan kekuatan kolonial di masa
lalu,” kata Mestika Zed.
PRRI menganggap rezim pusat tidak becus menjalankan
pemerintahan, terutama karena menelantarkan kepentingan daerah. Maka
para pencetus PRRI dipaksa mengambil tindakan dengan mendirikan
pemerintahan sementara, mirip PRRI dan PDRI. Satu-satunya kesalahan
pemimpin PRRI, agak Mestika, melayani tantangan perang dari rezim
Jakarta dalam keadaan tidak siap dan tidak ingin perang.
Hal terpenting saat ini, bagaimana masyarakat Sumbar
meminta masa depan dengan belajar dari pengalaman republik NKRI
sebelumnya. Pelajaran berharga, PRRI memiliki ambisi untuk lebih baik,
dan siap menerima risiko dalam perjuangan. Tidak seperti hari ini.
Ketakutan demi ketakutan menghantui pemimpin Sumbar.
Mereka lebih memilih untuk diam daripada berinovasi dan
bergerak. Main aman dan berlindung di balik aturan. Bahkan diamnya
mereka itu merugikan rakyat Sumbar.
Sebut saja ketidakmampuan membelanjakan anggaran yang
telah disediakan. Anggaran tersisa sampai 3 triliunan kembali ke
pusat. “Pasif dalam perencanaan dan eksekusi. Kriminal itu,” tegas
Mestika Zed.
Bagi generasi muda hari ini, pertarungan bukan lagi adu
fisik. Tetapi adu keilmuan, kecerdasan. Harus memiliki pemikiran
berlapis. Pemberontakan itu sesungguhnya spirit mentalitas intelektual
yang tidak pernah puas. Selalu bertanya pada ketimpangan. Pertarungan
akal budi akan terus menerus terjadi dan berlanjut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

