
Kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan banjir seperti menjadi ‘’agenda tahunan’’ di Provinsi Riau. Memasuki awal tahun 2024, yang juga sekaligus peralihan musim dari hujan ke kemarau, bencana karhutla muncul dan di akhir tahun ditutup dengan banjir di beberapa daerah. Ini menjadi catatan penting yang harus diatasi ke depannya, termasuk tahun 2025.
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
Ya, karhutla kembali muncul di awal tahun ini. Meski tidak separah tahun-tahun sebelumnya, karhutla tetap saja menjadi ancaman. Selain mengganggu kesehatan atas dampak kabut asap yang ditimbulkan, karhutla yang tidak bisa diatasi juga akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat merugikan.
Sadar akan potensi bencana tersebut, Pemeritnah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak cepat menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di provinsi Riau. Status siaga ini ditetapkan mulai 13 Maret hingga 30 November 2024.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M Edy Afrizal mengatakan, penetapan Status Siaga Darurat Karhutla di Riau tersebut menindaklanjuti sudah adanya dua kabupaten/kota yang menetapkan status yang sama dan beberapa daerah lain juga sudah terjadi karhutla.
“Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla Riau tersebut karena dua daerah yakni Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis sudah terlebih dahulu menetapkan serupa. Dengan sudah ada dua daerah yang menetapkan Status Siaga Karhutla, maka sudah bisa menjadi syarat untuk penetapan Siaga Darurat Karhutla tingkat provinsi,” katanya.
Di Dumai, karhutla telah terjadi di awal Maret, tepatnya di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai dan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur. Kemudian juga di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai serta Kelurahan Ratu Sima dan Kelurahan Mekar Kecamatan Dumai Selatan. Di lokasi ini, lahan yang terbakar merupakan lahan gambut sehingga cukup sulit dipadamkan.
Untuk di Bengkalis, karhutla juga sudah mulai terjadi pada awal Maret. Seperti yang terjadi di Kecamatan Rupat. Lokasi yang didominasi lahan gambut juga membuat petugas cukup kesulitan saat memadamkan api. Karhutla juga terjadi di Jalan Riau Ujung, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kampar, 19 Maret. Luas karhutla di lokasi ini diperkirakan 2 hektare (ha).
Berlanjut di Indragiri Hulu (Inhu), Satgas Karhutla masih berjibaku melakukan pemadaman pafa 22 Juli. Pemadaman lanjutan yang dilakukan dalam bentuk pendinginan. Sementara luas lahan yang terbakar mencapai 311,9 hektare.
Karhutla juga melanda di Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti. Kejadian diketahui oleh petugas gabungan 27 Oktober lalu. Alhasil, pascaberjibaku lebih dari 24 jam, titik api berhasil diatasi oleh petugas. Mulai dari pendinginan hingga karhutla tersebut dipastikan padam.
Setelah penetapan status tersebut pihaknya membentuk dan mengaktifkan Posko Satgas Karhutla tingkat kabupaten/kota sampai ditingkat kelurahan/desa. Kemudian juga melakukan deteksi dini dan pengecekan lapangan titik hot spot serta melakukan penanganan secara cepat dan tepat. “Kemudian juga melakukan patroli rutin dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi dan menanggulangi Karhutla di Provinsi Riau. Pihaknya mendapatkan total bantuan sebanyak 12 unit helikopter untuk kegiatan patroli dan juga water bombing. Selain helikopter, terdapat 1 unit pesawat patroli.
“Helikopter water bombing dan patroli ada 12 unit yang stand by di Riau. Itu terdiri dari 11 unit helikopter water bombing dan satu helikopter patroli. Kemudian ada satu unit pesawat patroli,” katanya. Ke 12 unit helikopter dan pesawat patroli dan tersebut merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kita terbantu juga dengan adanya bantuan helikopter water bombing dan patroli serta pesawat patroli karena kebakaran di kabupaten kota itu wilayahnya sulit dijangkau jalur darat oleh satgas darat. Namun, dengan adanya helikopter kita bisa lebih cepat menangani kebakaran,” sebutnya.
Untuk menanggulangi karhutla di Riau, saat itu juga sudah terdapat 17 ribu personel gabungan yang disiagakan dan tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau. Hal tersebut sebagai upaya gerak cepat jika terjadi karhutla. “Langkah antisipasi tetap dilakukan. Saat ini ada sekitar 17 ribu personel yang siap siaga dan bisa diturunkan jika terjadi Karhutla,” ungkapnya.
Dikatakannya, para personel tersebut merupakan gabungan dari seluruh unsur terkait. Mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, TNI-Polri hingga Manggala Agni. “Selain personel kita juga siap dengan peralatan pendukungnya seperti pompa dan selang,” katanya.
Selama penetapan Status Siaga Darurat Karhutla tersebut, total lahan terbakar di Riau seluas 2.486,75 hektare yang tersebar di 12 kabupaten kota. Dengan rincian, Rohul 35,4 hektare, Rohil 98,5 hektare, Dumai 234,15 hektare, Bengkalis 138,33 hektare, Kepulauan Meranti 165,64 hektare, Siak 133,91 hektare, Pekanbaru 39,04 hektare, Kampar 125,87 hektare, Pelalawan 424,13 hektare, Inhu 777,17 hektare, Inhil 237,80 hektare, Kuansing 76,80 hektare.
Status Siaga Darurat Karhutla ini berakhir 30 November seiring hilangnya titik api di 12 kabupaten kota. Namun, bencana baru muncul yakni banjir mulai melanda beberapa daerah, terutama daerah yang dialiri sungai besar seperti Sungai Kampar, Sungai Kuantan, dan Sungai Indragiri.
Pemprov Riau pun kemudian menetapkan Status Siaga Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung). Penetapan status ini mulai terhitung sejak 5 Desember 2024 hingga 31 Januari 2025. Penetapan status siaga tersebut menyusul tiga daerah yakni Rokan Hulu (Rohul), Indragiri Hulu (Inhu) dan Kepulauan Meranti telah menetapkan status serupa terlebih dahulu.
“Jadi berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan penetapan status keadaan darurat penanggulangan bencana hidrometeorologi Basah Provinsi Riau tanggal 4 Desember 2024, maka disepakati untuk menetapkan status siaga darurat penanganan bencana hidrometeorologi Provinsi Riau tahun 2024,” ujarnya.
“Selain itu, penetapan status juga berdasarkan prakiraan cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, yang menyatakan bahwa musim hujan di Provinsi Riau masih terjadi pada bulan Desember dan Januari dengan curah hujan kategori menengah,” tambahnya.
Dengan ditetapkan status siaga tersebut, maka pihaknya akan lebih mudah melakukan koordinasi dengan kabupaten kota jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Pihaknya juga akan lebih mudah untuk mengirimkan bantuan ke kabupaten kota.
“Dengan penetapan status ini akan lebih mudah koordinasi. Kemudian kalau ada bantuan juga lebih mudah. Setelah penetapan status siaga ini, selanjutnya kami akan membentuk tim siaga guna untuk mengantisipasi hal-hal yang diinginkan,” ujarnya.
Untuk di Rohul, ratusan rumah penduduk dan ruas jalan di dua desa yang ada di Kecamatan Rambah terendam banjir pada Sabtu, 23 November 2024. Banjir kiriman disebabkan tingginya intensitas curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di wilayah perbatasan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Banjir tidak tergolong besar bila dibandingkan dengan banjir yang terjadi akhir tahun 2023 lalu.
Sementara di Pelalawan, banjir menggenangi badan jalan dan pekarangan rumah warga di Dusun Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam. Serta dua desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yakni Desa Rantau Baru dan Desa Kuala Terusan. Namun pada Ahad, 1 Desember, banjir mulai dirasakan masyarakat di Kecamatan Bandar Sungai Kijang. Pasalnya, genangan air telah merendam badan jalan Pemda yang menghubungkan Desa Lubuk Ogung menuju Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam.
Selain bencana banjir, pada akhir tahun juga terjadi musibah tanah longsor di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau. Sebanyak 11 rumah warga di Kecamatan Tanah Merah ambruk ke Sungai Indragiri akibat bencana yang terjadi pada Rabu, 4 Desember, sekitar pukul 23.30 WIB. Lokasi longsor berada di Jalan AEC Gang Selamat, RT 002 RW 005, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah.
Sementara itu, Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor. “Kita harus bergerak cepat untuk mitigasi bencana. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena kurangnya antisipasi. Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, diharapkan dampak bencana ini dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga aktivitas dan keamanan warga Riau bisa kembali normal,” harapnya.(das)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




