INSPIRASI DARI FORUM PEMRED JP GROUP DI PALEMBANG (6-HABIS)

Di Taman Nasional, hanya PLN yang Diizinkan

Hukum | Sabtu, 06 Agustus 2011 - 09:39 WIB

Di Taman Nasional, hanya PLN yang Diizinkan
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan (kanan) memaparkan konsepnya soal hutan dan perekonomian dalam Forum Pemred JP Group. (Foto: JPNN)

BAGIKAN



BACA JUGA

Laporan DON KARDONO, Palembang

Giliran Menteri Kehutanan H Zulkifli Hasan SE MM tampil, tanggapan peserta forum Pemred Jawa Pos (JP) Group pun makin antusias.

Sebab, sebagian besar dari mereka adalah pemimpin redaksi di area yang memiliki hutan dan segala problematikanya. Kebetulan sekali!

Dari sekian banyak pertanyaan, yang paling banyak justru soal izin pertambangan di Hutan Taman Nasional dan Hutan Konservasi! Dua status hutan itu betul-betul tak boleh diutak-atik.

Tak boleh menebang pohon, dan tak boleh menambang terbuka. ‘’Kecuali untuk kepentingan PLN! Kalau untuk listrik negara, untuk kepentingan rakyat, kami izinkan,’’ jelas Zulkifli Hasan.

Dalam tiga minggu ini, Menhut sudah meneken 3 izin baru geothermal, panas bumi untuk pembangkit listrik. Satu di NTB (Lombok), dua di Jawa Barat.

‘’Peraturan Pemerintahnya baru jadi sebulan ini. Jadi kalau ada investor di bidang geothermal, gas bumi, mikrohidro, dan soal energi sekarang kewenangan ada di saya, dan saya akan buka keran seluas-luasnya untuk dieksplorasi untuk kepentingan rakyat,’’ aku Menhut.

Khusus geothermal, kata dia, apalagi untuk suplai listrik PLN, pihaknya takkan mempersulit. ‘’Paling lama tiga bulan. Saya berani menjamin itu, karena authority (wewenang) untuk mengeluarkan izin itu ada di Menteri Kehutanan,’’ papar menteri yang juga Ketua DPP PAN ini.

Tapi kalau tambang terbuka, seperti batubara, lanjut dia, itu prosesnya panjang dan harus jelas. Pertama, menyangkut kepentingan masyarakat luas, harus ada izin dari bupati, gubernur, menteri ESDM dan kalau ada di kawasan hutan sampai ke Menhut.

Kedua, dampak lingkungannya juga harus dihitung secara cermat. Apalagi, lokasi tambang itu ada di perbukitan yang rawan longsor, rawan banjir, dan rawan bencana. Karena itu, analisa dampak lingkungannya harus benar, tak boleh salah.

Kemarin, Menteri Energi Australia juga hadir di kantor Menhut, menanyakan mengapa kali ini izin penambangan lebih rumit, repot dan prosedurnya berbelit. ‘’Kalau di wilayah Hutan Taman Nasional dan Konservasi memang susah. Kalau di Hutan Tanaman Industri, tinggal di negosiasi Business to Business. Kalau kesulitan saya bisa bantu mediasi. Semua harus jelas,’’ ungkap Zulkifli.

Bagaimana dengan belasan perusahaan yang memiliki kontrak karya eksklusif itu? Seperti penambangan emas dan tembaga Freeport Indonesia di Tembaga Pura, Timika. Lalu, PT Inco, pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, PT Newmont Nusa Tenggara di Lombok, dan belasan perusahaan raksasa lainnya?

‘’Yang kami lakukan adalah renegosiasi. Memang tak adil, kalau pajak pertambangan itu hanya Rp1.000 per kilogram. Itu hanya 0,3 persen dari hasilnya, kurang dari ukuran zakat fitrah 2,5 persen,’’ keluh pemilik sabuk hitam Kyokushin karate itu.

Lama-lama, lanjut dia, sumber daya alam kita bisa habis terkuras, sementara perolehan negara dari sektor itu sangat minim. Tak sebanding dengan perolehan investornya.

Masyarakat juga tak banyak dapat manfaat dari pertambangan. ‘’Inilah yang tengah dibuat program, agar tdak boleh perusahaan itu mengekspor bahan baku. Semua harus diolah di dalam negeri dulu, jika perlu dikirim sudah menjadi bahan jadi. Dengan begitu nilainya bisa dirasakan semua,’’ paparnya.

Bagaimana dengan kebun kepala sawit? Konon, izin untuk memperluas lahan sawit sering terkendala izin Menhut?

‘’Ah, nggaklah! Saya sudah jelaskan di mana-mana, kami justru mendorong pengusaha sawit untuk memperluas lahan, dan menaikkan produksinya. Karena ada 12 juta Ha lahan kosong, dan sudah berizin. Bahkan sudah lama mengantongi izin, tapi tak segera digarap. Itu kan sayang sekali,’’ kata Menhut yang dimoderatori Bambang Janu, Pemred Kaltim Post itu.

Yang dilarang, kata Zulkifli, adalah membuka hutan lagi. Apalagi menebang pohon di area Taman Nasional dan Hutan Konservasi.

 ‘’Jadi yang tak boleh itu merusak hutan. Kalau mengembangkan sawit ya boleh banget. Kita dorong untuk itu. Ditata, diatur yang baik, di tempat yang boleh untuk tanaman industri. Kami pro pertumbuhan yang tinggi, tapi kami juga harus peduli lingkungan. Kalau hutan itu rusak, biaya rekonstruksinya bisa lebih mahal dari keuntungan usaha itu,’’ jelas dia.

Industri sawit, kata Menhut, akan dibela habis-habisan termasuk melawan kampanye negatif di luar negeri. Dia beberapa kali ‘bertengkar’ dengan Greenpeace.

‘’Saya tantang mereka! Menhut merusak hutan di mana? Tunjukkan di mana? Kita boleh berdebat di mana saja, termasuk di kantor mereka. Di jalanan juga boleh. Pengusaha nasional, saat menghadapi persoalan di luar ya kita bela, tetapi di dalam negeri tetap harus tertib. Saya tahu sawit kita pernah diisukan mengandung kolesterol! Padahal, hasil penemuan di AS, sawit itu memiliki titik didih paling baik,’’ tuturnya.***



Pemkab Rokan Hulu





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook





TERBARU



Froozen Food - FOX Hotel Pekanbaru




riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com