PENCEGAHAN KORUPSI

Komsioner KPK Ceramahi Cakada PDIP, Ingatkan Tidak Untuk Empat Hal Ini

Hukum | Selasa, 15 September 2020 - 20:00 WIB

Komsioner KPK Ceramahi Cakada PDIP, Ingatkan Tidak Untuk Empat Hal Ini
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (DOK JAWAPOS.COM)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjadi salah satu narasumber pengajar dalam Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) PDI Perjuangan (PDIP) gelombang III. Namun, karena Pandemi proses belajar digelar secara virtual, Selasa (15/9/2020).

Kepada ratusan cakada yang diusung PDIP itu, Alexander menyampaikan sejumlah prinsip yang harus dilaksanakan oleh calon pemimpin di daerah seandainya terpilih di Pilkada serentak 2020.

“Kami harap anda semua menjadi pemimpin yang amanah, benar-benar bekerja untuk masyarakat, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela utamanya perbuatan korupsi,” kata Alexander dihadapan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama 212 peserta cakada dengan rincian 28 kader dan 184 non kader.

Alexander menyampaikan ada keyword mudah yang diingat para cakada PDIP ketika terpilih sebagai kepala daerah. Disebutnya sebagai "4 No". Yakni No Bribery atau tidak boleh menyuap atau menerima suap. Kemudian yang kedua adalah No Kickback atau tak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya.


Ketiga adalah No Gift atau berarti tak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun. Terkahir, adalah No Luxurious Hospitality atau tak boleh menjamu atau menerima jamuan sebagai tamu yang berlebihan.

“Jika anda ikuti 4 poin ini, saya yakin anda akan aman selama menjabat, tak perlu khawatir dan perlu takut membuat keputusan,” kata Alexander.

Diingatkan Alexander juga, hasil riset KPK menemukan bahwa ada sejumlah harapan terbesar masyarakat bagi pemimpinnya di daerah. Yakni kepala daerah memegang janji ketika kampanye; kepala daerah berani melaporkan dugaan tipikor; tidak mau menerima suap; melaporkan gratifikasi; mengumumkan harta kekayaan; menyuarakan gerakan antikorupsi melalui media; dan melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

“Anda semua diharapkan jadi role model, teladan bagi masyarakat dan aparat dimana anda memimpin,” ujar Alexander.

Selain itu, di dalam makalahnya, Alexander banyak menyampaikan rincian hasil kajian terhadap kasus korupsi melibatkan kepala daerah serta caleg partai. Dari kajian KPK, ada tiga hal yang menyebabkan perilaku koruptif selama ini. Yakni terkait biaya politik/mahar, pembiayaan negara yang rendah, dan remunerasi kepala daerah masih rendah.

Alexander juga bicara soal titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang selama ini menjerat kepala daerah. Yakni saat perencanaan APBD, lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan proses perizinan khususnya untuk daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah.

Dia juga menyorot titik rawan dalam kondisi pandemi Covid-19. Yakni di penunjukkan langsung pengadaan barang swakelola, manajemen sumbangan dari masyarakat (filantropis) yang rawan dimanfaatkan untuk modus pembiayaan dobel. Lalu anggaran bantuan sosial (bansos) yang sengaja dimaksimalkan demi kepentingan kampanye pilkada serentak 2020.

“Ini rawan penyimpangan jika penyaluran disusupi kepentingan calon kepala daerah,” kata Alexander.

Sementara, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pimpinan KPK mengajar di sekolah partai adalah komitmen partainya untuk memastikan para cakada yang diusung, walaupun non kader partai, hadir untuk melaksanakan pemerintahan untuk rakyat ketika terpilih.

“Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah Konstitusi, perintah undang-undang,” kata Hasto.

Itupun sejalan dengan amanat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, bahwa Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang lalu diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Pada 1955, atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan.

“Ibu Megawati sudah mengingatkan kita semua, bahwa dengan sejarah begitu, kalau kita mempunyai nurani, kita harus bertanya apa niatan kita untuk menjadi baik bupati, walikota, gubernur? Apakah hanya untuk mengikuti nafsu-nafsu yang namanya keserakahan? Hanya untuk mencari kekuasaan? Hanya untuk mencari uang? Mari kita merefleksikannya,” ucap Hasto mengutip pernyataan Megawati.

Lanjut Hasto, pihaknya berharap para cakada PDIP tidak main-main dengan amanah partai dan rakyat. “Kita tidak boleh berpikir sempit, hanya terpikir untuk kepentingan diri sendiri,” pungkasnya.

Sumber :  Jawapos.com
Editor : M Ali Nurman

 








youtube riaupos


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU





EPAPER RIAU POS  2020-10-25.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com