KORUPSI KEMENTERIAN

Terbukti Terima Suap, Edhy Prabowo Dihukum 5 Tahun Penjara

Hukum | Jumat, 16 Juli 2021 - 00:05 WIB

Terbukti Terima Suap, Edhy Prabowo Dihukum 5 Tahun Penjara
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (DOK JPNN)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -  Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.

"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp400 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan," kata ketua majelis hakim Albertus Usada, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/7/2021).


Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan KPK yang meminta agar Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Edhy terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Edhy juga diminta untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS.

"Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan terdakwa," kata hakim Albertus.

Bila tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Edhy akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Bank BJB

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 tahun," ujar hakim Albertus pula.

Majelis hakim juga memutuskan untuk mencabut hak Edhy untuk dipilih dalam jabatan publik.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata hakim Albertus.

Terdapat sejumlah hal yang memberatkan dalam perbuatan Edhy Prabowo.

"Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa sebagai penyelenggara negara yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik, terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi," ujar hakim.

Sedangkan hal yang meringankan dalam perbuatan Edhy adalah ia berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, belum pernah dihukum dan sebagian harta benda terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi telah disita.

Majelis hakim juga tidak dengan bulat memutuskan vonis tersebut, karena hakim anggota 1 Suparman Nyompa menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

"Hakim anggota 1 Suparman Nyompa menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP karena tidak ada arahan dari Edhy Prabowo, dan hanya hanya menekankan agar setiap permohonan yang masuk untuk budi daya dan ekspor BBL tidak boleh dipersulit tapi dipermudah, begitu juga izin tangkap ikan, izin diberikan bukan karena ada perintah dari terdakwa," kata hakim Suparman Nyompa.

Hakim Suparman mengatakan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan tidak ada meminta atau menyuruh bawahan meminta atau menerima sejumlah uang.

"Walau tidak tahu uang dari Suharjito dan pengusaha lain, tapi terdakwa tidak pernah mengurus uang yang dipegang Amiril hanya tahu ada uang atau tidak, maka terdakwa harus tetap bertanggung jawab sehingga dakwaan kedua tetap terpenuhi," ujar hakim Suparman.

Edhy Prabowo dalam perkara ini dinilai terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp24.625.587.250 bersama-sama dengan Andreau Misanta Pribadi dan Safri (staf khusus Edhy Prabowo), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Ainul Faqih (sekretaris pribadi Iis Rosita Dewi yaitu istri Edhy Prabowo), dan Siswadhi Pranoto Loe (pemilik PT Aero Cipta Kargo) dari Direktur PT Duta Putra Perkasa Pratama Suharjito dan perusahaan pengekspor BBL lain.



Pemkab Rokan Hulu





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook





TERBARU

  • Kegiatan Pengabdian Mahasiswa KKN Unri di Desa Api-Api

    Kegiatan Pengabdian Mahasiswa KKN Unri di Desa Api-Api

    Jumat, 17 September 2021
  • LG Resmikan Air Conditioning Academy
    TINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA SISTEM AC

    LG Resmikan Air Conditioning Academy

    Jumat, 17 September 2021
  • Dovizioso ke Petronas, Morbidelli ke Pabrikan Yamaha
    MOTOGP

    Dovizioso ke Petronas, Morbidelli ke Pabrikan Yamaha

    Jumat, 17 September 2021
  • "Doctor Romantic 3" Mulai Syuting Tahun 2022
    DRAMA KOREA

    "Doctor Romantic 3" Mulai Syuting Tahun 2022

    Jumat, 17 September 2021
  • Sakit Hati ke Orangtuanya, Bayi 7 Bulan Dibunuh Pakai Kapak
    PEMBUNUHAN SADIS

    Sakit Hati ke Orangtuanya, Bayi 7 Bulan Dibunuh Pakai Kapak

    Jumat, 17 September 2021
  • Pemkab Meranti Kembali Lantik Pejabat Eselon III dan IV Jumat Pagi
    PELANTIKAN PEJABAT

    Pemkab Meranti Kembali Lantik Pejabat Eselon III dan IV Jumat Pagi

    Jumat, 17 September 2021
  • EPAPER RIAU POS  2021-09-16.jpg

  • KSOP Selatpanjang Bersih-Bersih Turun ke Laut
    HARI PERHUBUNGAN

    KSOP Selatpanjang Bersih-Bersih Turun ke Laut

    Kamis, 16 September 2021
  • Keluh Kesah Nafa Urbach soal Pinjol Ilegal: Bisa Membunuh Pelan-Pelan
    SELEBRITAS

    Keluh Kesah Nafa Urbach soal Pinjol Ilegal: Bisa Membunuh Pelan-Pelan

    Kamis, 16 September 2021
  • Marc Marquez Harus Ubah Riding Style
    MOTOGP

    Marc Marquez Harus Ubah Riding Style

    Kamis, 16 September 2021
  • Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi Bakal Rujuk
    JIKA ADA KESEPAKATAN SELAMA PROSES MEDIASI

    Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi Bakal Rujuk

    Kamis, 16 September 2021


Froozen Food - FOX Hotel Pekanbaru




riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com