DUGAAN MINTA GRATIFIKASI

Sanksi Berat Menunggu AKP Stepanus Robin Pattuju

Hukum | Minggu, 25 April 2021 - 07:03 WIB

Sanksi Berat Menunggu AKP Stepanus Robin Pattuju
Penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju (tenga), akan menerima sanksi berat dari kesatuannya. (JPNN)

JAKARTA (ANTARA) - Anggota Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti mengatakan penyidik KPK dari kepolisian, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP), terkait dengan dugaan melakukan pemerasan kepada Wali Kota Tanjungbalai harus mendapat sanksi berat sebagai efek jera agar tidak terulang kembali.

"Terhadap tindakan seperti ini harus diberikan sanksi berat agar ada efek jera bagi pelaku dan bagi yang lain agar peristiwa seperti ini tidak terulang," kata Poengky saat dikonfirmasi di Jakarta.


Poengky sangat menyesalkan adanya oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian diduga melakukan pemerasan Rp1,3 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai dengan janji akan menghentikan pemeriksaan kasusnya di KPK.

"Tindakan ini jelas merupakan tindak pidana, dan mencemarkan nama baik institusi Polri dan KPK," ungkap Poengky.

Poengky juga mengapresiasi kerja sama Polri dan KPK yang sigap menangkap AKP SR dan langsung memproses pidana yang bersangkutan serta memproses etik.

Sebagai penyidik, menurut dia, seharusnya AKP SR bersikap profesional dan melawan kejahatan korupsi. Akan tetapi, AKP SR malah menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi.

Bank BJB

Dilihat dari perbuatannya, lanjut Poengky, apa yang dilakukan AKP SRp diduga melanggar Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

"Kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2005 dan pelakunya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp200 juta," kata Poengky.

Selain itu, kata Poengky, AKP SR juga diduga telah melakukan pelanggaran etik yang nantinya akan diproses Propam Polri setelah selesainya penyidikan pidana di KPK.

"Ancaman terberat adalah PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat, red)," ucap Poengky.

Upaya pencegahan agar hal serupa tidak lagi berulang, menurut dia, pengawasan yang ketat dari atasan kepada anak buah maupun dari rekan sejawat dan bawahan. Mereka diharapkan dapat cegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang ini.

"Pimpinan perlu melakukan pengawasan terhadap komunikasi dan tindakan-tindakan operasional anggota di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," ujarnya.

Untuk akuntabilitas anggota yang melaksanakan tugas, kata Poengky, penggunaan body camera dapat dipertimbangkan guna mencegah anggota melakukan penyalahgunaan wewenang.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa oknum penyidik KPK meminta uang sekitar Rp1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai H.M. Syahrial. Oknum tersebut diduga mengiming-imingi dapat menghentikan kasus yang menjerat Syahrial.

KPK pada hari Kamis memeriksa oknum penyidik atas dugaan memeras Wali Kota Tanjungbalai.

KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan sejumlah pihak terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh oknum penyidik yang berasal dari Polri tersebut.

Untuk diketahui, KPK saat ini memang tengah mengusut kasus dugaan suap terkait dengan lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tahun 2019.

Dengan adanya penyidikan, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini.

Sumber: JPNN/Antara/Pojoksatu
Editor: Hary B Koriun
 



Pemkab Rokan Hulu





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook





TERBARU

  • Puisi Jalan Peranap Kelayang Viral
    DIBACAKAN DODI IRAWAN SAAT PARIPURNA

    Puisi Jalan Peranap Kelayang Viral

    Jumat, 17 September 2021
  • 250 Warga Binaan Lapas Telukkuantan Divaksinasi
    KUANSING

    250 Warga Binaan Lapas Telukkuantan Divaksinasi

    Jumat, 17 September 2021
  • Jaringan 4G XL Axiata Membentang Hingga Maluku dan Papua
    JARINGAN TELEKOMUNIKASI

    Jaringan 4G XL Axiata Membentang Hingga Maluku dan Papua

    Jumat, 17 September 2021
  • Eksistensi UMKM dan Pariwisata, Bupati Rohil Sebut Perlu Dukungan PHR
    ROKAN HILIR

    Eksistensi UMKM dan Pariwisata, Bupati Rohil Sebut Perlu Dukungan PHR

    Jumat, 17 September 2021
  • Ajak Pelajar Ikhtiar dengan Berselawat
    INDRAGIRI HILIR

    Ajak Pelajar Ikhtiar dengan Berselawat

    Jumat, 17 September 2021
  • Telkomsel Gelar Meet the Cast Bersama Pelanggan, Media dan Komunitas
    WILAYAH SUMATERA

    Telkomsel Gelar Meet the Cast Bersama Pelanggan, Media dan Komunitas

    Jumat, 17 September 2021
  • EPAPER RIAU POS  2021-09-17.jpg

  • Bupati Ikuti Penyerahan TPID Award Secara Virtual
    INDRAGIRI HILIR

    Bupati Ikuti Penyerahan TPID Award Secara Virtual

    Jumat, 17 September 2021
  • Tiga Daerah Ini Dapat Bantuan 100 Sekat Kanal Cegah Karhutla

    Tiga Daerah Ini Dapat Bantuan 100 Sekat Kanal Cegah Karhutla

    Jumat, 17 September 2021
  • Rasidah Alfedri Kukuhkan Bunda Literasi Kecamatan Tualang dan Kandis
    SIAK

    Rasidah Alfedri Kukuhkan Bunda Literasi Kecamatan Tualang dan Kandis

    Jumat, 17 September 2021
  • Sekda Terima Kunjungan FPK Riau
    SIAK

    Sekda Terima Kunjungan FPK Riau

    Jumat, 17 September 2021


Froozen Food - FOX Hotel Pekanbaru




riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com