Saksi Ungkap Cara Mursini Beri Rp650 Juta ke “Pegawai” KPK

Hukum | Kamis, 09 September 2021 - 11:30 WIB

Saksi Ungkap Cara Mursini Beri Rp650 Juta ke “Pegawai” KPK
Suasana pelaksanaan sidang perdana mantan Bupati Kuansing Mursini secara virtual di Pengadilan Tipikor Pekanbaru awal September lalu yang kembali disidangkan, Rabu (8/9/2021). (DOFI ISKANDAR/DOK.RIAUPOS.CO)

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) H Mursini kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (8/9). Ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana enam kegiatan di Sekretariat Daerah (Setda) Kuansing.

Sidang yang berlangsung secara virtual ini dipimpin majelis hakim Dr Dahlan SH MH ini yang diikuti terdakwa Mursini secara teleconference dari Rutan Kelas I A Pekanbaru. Sementara kuasa hukumnya Suroto SH MH, hadir di PN Pekanbaru dalam agenda mendengarkan keterangan saksi.


Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah Verdi Ananta, mantan Bendahara Pengeluaran Setdakab Kuansing (terpidana berkas terpisah). Dalam keterangannya, Verdi mengungkapkan dirinya pernah diperintahkan terdakwa Mursini untuk mengantarkan uang Rp500 juta kepada salah seorang yang mengaku pegawai KPK ke Batam.

"Waktu itu saya ditelepon M Saleh selaku Kepala Bagian Umum Setdakab Kuansing sekaligus menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekitar jam dua belas pada bulam puasa 2017. M Saleh mengatakan agar datang menjumpai terdakwa Mursini. Kemudian saya diperintah terdakwa Mursini untuk mengantar uang ke Batam. Tolong antarkan uang Rp500 juta. Ini rahasia, cukup kita aja yang tahu. Ini untuk seseorang yang mengaku pegawai KPK," sebut Verdi.

Dijelaskannya, uang yang diserahkan sebanyak Rp500 juta itu diambil dari enam kegiatan di Setdakab Kuansing, senilai Rp13,3 miliar yang bersumber dari APBD Kuansing 2017.

"Uang yang Rp500 juta yang dibawa ke Batam tersebut pertanggungjawabannya fiktif. Karena tidak sesuai dengan mata anggaran. Uang Rp500 juta yang saya serahkan ke seseorang yang mengaku pegawai KPK atas perintah terdakwa didapat dari M. Saleh," sebutnya.

Bank BJB

Dijelaskannya, uang tersebut langsung diserahkannya ke pegawai yang mengaku KPK itu di dalam mobil di parkiran Bandara di Batam dengan didampingi Aprigo Roza dan Fetri Fernanda.

"Tetapi sebelum menyerahkan uang itu saya katakan kepada mereka (Aprigo dan Nanda, red) bahwa ini adalah rahasia. Uang tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang mengaku pegawai KPK. Saya tidak tahu uang itu diserahkan dalam rangka apa. Saya hanya bertugas mengantarkan uang tersebut," ucap Verdi di hadapan majelis hakim, jaksa dan penasihat hokum.

Ketua majelis hakim Dahlan mengatakan, saat ini banyak orang yang menjual-jual nama KPK. Mengatasnamakan KPK untuk menakuti-nakuti seseorang.

"Nanti kita telusuri," kata Dahlan.

Kemudian, Verdi mengatakan bahwa awalnya terdakwa memerintahkan saksi M Saleh untuk menyediakan uang sebesar Rp500 juta untuk diserahkan kepada seseorang yang mengaku pegawai KPK.

"Uang Rp 500 juta tersebut terlebih dahulu ditukarkan ke dalam bentuk mata uang dolar AS," terangnya.

Dikatakan Verdi, untuk komunikasi dengan seseorang yang mengaku pegawai KPK tersebut, terdakwa memberikan 1 unit HP merk Nokia 3310 warna dongker dengan les abu-abu kepada dirinya (saksi Verdi Ananta) untuk alat komunikasi, yang didalam nya hanya tersimpan nomor kontak orang yang mengaku pegawai KPK.

"Jika sudah sampai maka saya menghidupkan handphone tersebut dan menghubungi seseorang yang mengaku pegawai KPK. Kemudian setelah bertemu, uang tersebut saya serahkan kepada seseorang yang mengaku pegawai KPK itu di parkiran bandara di Batam," ungkapnya.

Diungkapkannya, pada saat menyerahkan uang Rp 500  tersebut saksi Rigo dan saksi Nanda saya minta agar tetap menunggu di gerbang kedatangan.

"Setelah dihubungi saya dihampiri oleh orang yang mengaku pegawai KPK tersebut, lalu menuju ke arah tempat parkir kendaraan roda empat dan menyerahkan uang. Tidak ada bukti seperti foto atau yang lainnya pada saat saya menyerahkan uang tersebut," terangnya.

Tidak hanya itu saja, kemudian, satu bulan kemudian ia bersama M Saleh menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta diperintahkan oleh terdakwa untuk kembali menyerahkan uang ke salah seorang yang mengaku pegawai KPK tersebut.

"Uang tersebut kembali diserahkan Rp150 juta ke salah seorang yang mengaku pegawai KPK di Batam oleh M. Saleh bersama dengan saya," sebutnya.

Lebih lanjut diungkap Verdi, kemudian terdakwa juga meminta uang sebesar Rp150 juta dengan rincian sebesar Rp100 juta dalam bentuk mata uang ringgit Malaysia, dan 50 juta dalam bentuk mata uang rupiah.

"Uang itu digunakan untuk berobat istri terdakwa yang saat itu terkena kanker payudara dan ingin berobat ke Melaka. Uang langsung saya serahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan terima kasih," ujar Verdi.

Dalam keterangan di persidangan, Verdi juga pernah mengantarkan uang Rp90 juta  kepada salah seorang yang bernama Rino atas perintah Plt Sekda. Kemudian terkait adanya perintah dari terdakwa Mursini dan Plt Sekda untuk menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Musliadi SAg anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

"Itu M. Saleh yang menyerahkannya. Saya hanya mengetahui informasi yang sama terima uang untuk diberikan untuk pengesahan APBD tahun 2017 dan ada tambahan lagi sebanyak Rp 150 juta. Total untuk pengesahan APBD Rp650 juta. Yang kedua diserahkan kepada Rosi Atali anggota DPRD ," sebutnya.

"Uang itu diperoleh dari hasil korupsi 6 kegiatan di Setdakab Kuansing, senilai Rp13,3 miliar, yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun 2017," kata Verdi lagi.

Sementara itu, dalam keterangannya sebagai saksi dipersidangan M Saleh menjelaskan bahwa enam kegiatan tersebut dianggarkan untuk kegiatan operasional layanan pimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuansing termasuk makan minum.

Menurutnya, dari 6 kegiatan di Setdakab Kuansing, senilai Rp13,3 miliar tersebut banyak yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Dan itu terlalu banyak. Seperti contoh Bupati dan Sekda hadir menyumbang Rp5 juta hingga Rp15 juta secara cash pada kegiatan pacu jalur sementara uang yang disumbangkan itu tidak ada dalam DPA.

Diketahui, sidang perdana dipimpin majelis hakim DR Dahlan SH MH dengan agenda mendengarkan dakwaan yang dibacakan dari tim gabungan dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Riau dan JPU Kejari Kuansing. JPU yang terdiri dari  Rudi Heryanto, SH MH  Riski Ramahtullah, SH MH, Hendri, SH MH, Imam Hidayat, SH MH membacakan surat dakwaannya  secara bergantian.

Dalam dakwaannya, Mursini kata JPU telah melakukan dugaan korupsi bersama-sama dengan H Muharlius, selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kuansing Tahun 2017-2018 (Terpidana berkas terpisah), M Saleh selaku Kepala Bagian Umum Setdakab Kuansing sekaligus menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terpidana berkas terpisah), Verdi Ananta selaku Bendahara Pengeluaran Setdakab Kuansing (terpidana berkas terpisah), Hetty Herlina selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (terpidana terpisah) dan Yuhendrizal juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (terpidana berkas terpisah).

JPU dalam dakwaannya menjerat mantan Bupati Kuansing Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 itu dengan pasal berlapis.

Jaksa menjeratnya dengan Pasal 2 ayat (1) junto pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 11, juncto 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,  secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata jaksa.(dof)

 



Pemkab Rokan Hulu





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook



TERBARU


samsat- Pemkab Meranti




riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com