PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Terdakwa perkara suap jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) yakni Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Zulkarnain dan Direktur PT MIC Ardiles minta keringanan hukuman. Keduanya minta tidak dihukum denda dan siap menjadi saksi mahkota.
Hal ini disampaikan dalam nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan secara bergantian tim kuasa hukum keduanya yang terdiri dari Mahfud Syafi’i, Muhammad Esa, dan Samuel Sanijandro Purba dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (12/11).
Dalam pleidoi, kuasa hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggunakan frasa alternatif kumulatif fakultatif ‘dan atau’ dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda, yang memberikan kewenangan diskresi penuh secara hukum kepada majelis hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa pidana denda.
Kuasa hukum juga merujuk pada Pasal 54 Ayat 1 huruf f juncto Pasal 79 Ayat 1 KUHP. Hal ini terkait permintaan agar kliennya tidak dipidana denda. ‘’Bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadilan ekonomi pelaku tindak pidana, serta dalam menjatuhkan pidana denda wajib dipertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa yang sebenarnya,’’ ujar kasa hukum.
Baca Juga: Polri Usut Dugaan Makar 4 Jenderal Penyadap Presiden, Terancam Hukuman Mati jika Terbukti
Kuasa hukum mengatakan, membebankan denda Rp200 juta kepada Zulkarnain yang telah kehilangan gaji dan hak pensiunnya di usia 54 tahun serta terlilit utang Rp500 juta adalah kemustahilan. Termasuk denda terhadap Ardiles yang usahanya runtuh terimpit utang, yang tidak akan mampu membayar denda.
Kuasa Hukum juga meminta pertimbangan keringanan hukuman karena keterbukaan dan kejujuran kedua terdakwa selama proses persidangan maupun pemeriksan oleh penyidik KPK. ‘’Sebagaimana terungkap di persidangan, perkara ini awalnya hanya mencuat terkait keberadaan mobil Toyota Land Cruiser pada bulan Juni 2026,’’ ujar kuasa hukum.
‘’Mengapa peristiwa masa lalu mengenai pengadaan Mitsubishi Pajero Sport BM 1720 CC tahun 2023 yang dikuasai oleh istri kedua kepala daerah akhirnya bisa terungkap terang benderang di ruangan sidang ini? Tentu jawabannya adalah murni karena kejujuran sukarela kedua klien kami yang membuka kotak pandora tersebut,’’ tambahnya.
Bahkan, kuasa hokum menjelaskan, kedua terdakwa turut pula menyerahkan seluruh bukti mutasi perbankannya. Ini demi membantu KPK membongkar pola penyalahgunaan kekuasaan pelaku utama kepala daerah Kuantan Singingi.
Kuasa hukum juga membeberkan bahwa Zulkarnain lulus seleksi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2022 dan Sekda tahun 2025 sebagai peringkat pertama murni. Pasalnya, kualifikasi dan kompetensinya di hadapan para guru besar dan asesor independen.
Seluruh saksi panitia seleksi maupun Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang dihadirkan di persidangan secara bulat menerangkan di bawah sumpah bahwa sama sekali tidak pernah ada intervensi, titipan, pengondisian nilai, ataupun pemberian suap dalam bentuk apapun dari Zulkarnain kepada para saksi panitia seleksi agar dirinya dinyatakan lulus.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
