
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setelah dua pekan berstatus tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Irjen Eko Hadi Santoso akhirnya dipecat dari kepolisian, Selasa (17/11). Keputusan itu ditetapkan setelah dia menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.
Pada sidang yang dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo itu, Eko ditetapkan sebagai terduga pelanggaran penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, dan profesionalitas. Dia juga disebut mengakses Bagian Monitoring (bagmon) Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri secara ilegal. Pelanggaran itu diduga dilakukan saat Eko menjabat Kabagmon maupun Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal.
Dia diperintahkan oleh Irjen Slamet Uliandi untuk melakukan penyadapan terhadap target-target. Perintah itu merupakan instruksi dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: PTDH Kedua Jenderal Bintang 2 Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Menyesal
Kepala Biro Penmas Brigadir Jenderal (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan, putusan sanksi yang ditetapkan terhadap Eko mencakup sanksi etika dan administratif. ”Sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.
Dia menyebutkan, Eko mengajukan banding atas sanksi yang diberikan. Pada sidang tersebut diperiksa sembilan saksi. Salah satunya perempuan berinisial DR yang dianggap meringankan.
Komisioner Kompolnas M Choirul Anam yang turut memantau langsung sidang kode etik itu menyebutkan, Irjen Eko meminta maaf dan menyesali perbuatannya. ”Kami kira, Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi (kemarin, red) diselenggarakan itu kredibilitasnya terjaga,” jelas dia.
Baca Juga: Diduga jadi Posko Makar, Rumah Jenderal Bintang Dua Polisi di Jaksel Digeledah Bareskrim Polri
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah dipecat dari kepolisian pada Selasa (10/11) pekan lalu dan mengajukan banding. Dia juga menjadi tersangka kasus penyadapan terhadap presiden, menteri, petinggi partai, awak media, hingga aktivis. Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang kode etik pada pekan depan.
”Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat di Kemenkopolkam, kemarin (17/11). Dia belum mengungkapkan siapa yang akan menjadi pimpinan sidang untuk mengadili jenderal bintang empat itu.
Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi Ditunda
Mabes Polri tidak memaksakan pelaksanaan sidang KKEP Polri dengan terduga pelanggar Irjen Pol Slamet Uliandi. Jenderal bintang dua yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan dan ilegal akses itu masih dalam keadaan sakit.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




