Minta APBD Segera Disahkan, Mahasiswa Gelar Aksi Demo di DPRD Inhil

Demonstrasi ini mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 segera disahkan. Aksi ini dipicu belum adanya kejelasan pengesahan APBD meski tahun anggaran telah berjalan.

Massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini datang membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil segera menyelesaikan pembahasan anggaran yang dinilai berlarut-larut.

Mereka menilai keterlambatan APBD berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan hak-hak dasar masyarakat.

Dalam orasinya, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Indragiri (Unisi), Naufal Faskal Rifai, menyebut pengesahan APBD bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat Inhil.

"Ketika APBD belum disahkan, banyak sektor lumpuh. Pelayanan publik terganggu, program pembangunan tertunda, dan masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,"tegas Naufal.

Mahasiswa juga secara khusus menyoroti anggaran Universal Health Coverage (UHC). Mereka mendesak agar anggaran jaminan kesehatan masyarakat itu diprioritaskan penuh selama 12 bulan dan tidak dijadikan objek tarik-menarik kepentingan politik.

"UHC adalah hak dasar rakyat. Jangan sampai masyarakat kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena elit belum sepakat soal anggaran,"teriak Ketua HMI Cabang Tembilahan, M Yusuf.

Selain itu, mahasiswa meminta DPRD Inhil dan Pemkab Inhil menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat dengan segera mencapai kesepakatan.

Mereka menilai polemik berkepanjangan justru menciptakan ketidakpastian, termasuk bagi ASN, PPPK, dan tenaga honorer yang menggantungkan haknya pada APBD.

Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.

Perwakilan DPRD Inhil sempat menemui massa dan menyampaikan bahwa pembahasan APBD masih berlangsung di Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal proses pengesahan APBD hingga benar-benar disahkan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Mereka bahkan mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tuntutan tidak segera direspons.

"Kami tidak ingin rakyat terus menjadi korban dari tarik ulur politik anggaran," tutup Naufal.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Inhil, Junaidi memastikan UHC akan dianggarkan selama 12 bulan penuh. "UHC saya pastikan dianggarkan 12 12 bulan penuh,"ucappolitisi partai Golkar ini.

Junaidi juga menegaskan DPRD sejatinya akan melaksanakan pengesahan APBD 2026 dalam waktu dekat. "Kalau bisa besok APBD kita sahkan dan kami ingin Bupati hadir langsung dalam pengesahan, namun saat ini beliau masih dirawat di pekanbaru, dan paripurna sabtu bisa kita laksanakan,"tambahnya. (*2)