RENGAT (RIAUPOS.CO)- DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar pengesahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Inhu tahun anggaran 2025, Rabu (29/7). Ranperda tersebut disahkan tetapi masih ada sejumlah catatan dan rekomendasi panitia khusus (Pansus) DPRD Inhu.
Ketua DPRD Inhu Sabtu Pradansyah Sinurat usai rapat paripurna mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Pansus DPRD Inhu, masih ada berbagai hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan anggaran.
“Dari hasil pembahasan yang disampaikan juru bicara Banggar saat rapat paripurna, ada beberapa rekomendasi yang menjadi catatan,” ujarnya.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan, Diskes Inhu Gelar Pelatihan Penanganan Pasien Stroke bagi Dokter dan Perawat
Mengacu kepada Perda Kabupaten Inhu Nomor 6 tahun 2024 tentang APBD Tahun 2025, Pemkab Inhu telah merealisasikan pendapatan daerah Rp1.639.966.851.250,24 dan realitas belanja daerah Rp1.661.315.543.927,00 atau mencapai 93,44 persen dari anggaran yang ditetapkan.
Dari realitas anggaran tersebut, ada rekomendasi Pansus untuk 11 OPD. Di mana, rekomendasi itu berupa pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebab dibeberapa OPD itu ada Silpa anggaran hingga temuan BPK RI. “Dengan kondisi fiskal keuangan saat ini, ternyata OPD masih menyisakan anggaran atau terdapat Silpa,” ungkapnya.
Seperti dari hasil pembahasan yang dilakukan Pansus A, untuk BPKAD. Kepada OPD tersebut diminta untuk melakukan pendataan yang akurat untuk penerimaan tunjangan penghasilan pegawai. Kemudian di Satpol-PP, ada beberapa aset berupa kendaraan BM 8001 B, BM 8018 B dan BM 8159 BP yang belum maksimal dan tidak diketahui keberadaannya.
Sedangkan beberapa Pansus lainnya, menemukan adanya anggaran Silpa di OPD yakni di Pansus C dan Pansus D. Bahkan, adanya temuan BPK RI yang belum di respon maksimal oleh beberapa OPD di lingkungan Pemkab Inhu.
Seperti di Dinas Perkim, terdapat 6 perusahaan yang belum menyelesaikan pengembalian atas temuan BPK RI dengan total Rp484.415.321,99 dan baru dikembalikan sejumlah Rp292.415.321,59. Bahkan pada Dinas Perkim terdapat Silpa Rp894.154.371.
Di Dinas PUPR, ada temuan BPK RI tahun 2024-2025 mencapai Rp109.938.312,28. Kemudian ada juga temuan BPK RI dari 2023-2025, terdapat 11 perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban mencapai Rp 448.939.353.,29 dan belum ada pengembalian.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
