2025 Inhu Nihil Sengketa Informasi Publik, Sekda: PPID Harus Menjadi Komitmen Kelola Keterbukaan Inf

RENGAT (RIAUPOS.CO) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Zulfahmi Adrian AP MSi menegaskan bahwa, kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus menjadi komitmen dan agenda bersama yang dilaksanakan secara menyeluruh.
Kerena PPID atau lembaga yang bertanggung jawab di lingkungan badan publik untuk mengelola keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang nomor 14 tahun 2008.
Demikian disampaikan Sekda Kabupaten Inhu, Zulfahmi Adrian pada kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik serta penguatan kapasitas PPID.
Baca Juga: Muklisin Temui Dubes India, Bahas Undangan Mahanadi Boita Race Internasional
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Hj Yulianti SH MH, Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Riau, Ahmad Royhan Qodri SH beserta staf. Selain itu juga hadir Kadiskominfotik Inhu, H Ergusfian S.Sos didampingi Sekretaris Diskominfotik, Emilia SP, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dewi Khairi Yenti SH MSi beserta staf.
Turut hadir para kepala OPD, Ketua forum camat, perwakilan RSUD Indrasari Rengat, perwakilan kepala sekolah, Ketua Apdesi Inhu, perwakilan kepala desa dan tamu undangan lainnya dari berbagai badan publik di lingkungan Kabupaten Inhu.
"Penguatan kapasitas PPID harus menjadi komitmen dan agenda bersama yang dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh badan publik, baik perangkat daerah, pemerintahan desa, satuan pendidikan, maupun badan usaha milik daerah dan lembaga kemasyarakatan," ujar Zulfahmi Adrian, Rabu (4/11/2026).
Baca Juga: Monitoring dan Evaluasi KPK RI Jadi Momentum BSP Perkuat Integritas, Profesionalisme, dan Kontribusi
Menurut Zulfahmi Adrian, ada enam aspek penting yang harus dilaksanakan PPID dengan sungguh-sungguh. Diantaranya, penguatan kelembagaan dan komitmen pimpinan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia.
Selain itu, penguatan tata kelola informasi dan dokumentasi, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan. Kemudian penguatan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
Sekda Zulfahmi juga menekankan khusus kepada seluruh unsur badan publik yang hadir, agar penguatan kapasitas PPID juga menjadi perhatian utama dalam setiap penyelenggaraan tugas masing-masing.
"Perlu saya tegaskan, keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik tidak semata-mata diukur dari tingginya nilai monitoring dan evaluasi ataupun predikat informatif yang berhasil diraih," tegas Zulfahmi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




