Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
JAKARTA (RP)-Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan sikap terkait perkembangan politik di Libya. Kali ini, melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty M Natalegawa, pemerintah Indonesia mendukung proses transisi demokrasi damai di Libya.
Dalam siaran pers tertulis yang diterbitkan Sabtu (3/9), Marty menuturkan jika Indonesia mendukung upaya Dewan Transisi Nasional (oposisi Libya) di Libya. “Pemerintah Indonesia berharap dewan transisi itu bisa menjalankan proses transisi demokrasi secara damai,” terang Marty.
Pemerintah Indonesia optimis jika Dewan Transisi Nasional di Libya mampu menjalankan kerjanya dengan baik dari mencermati kondisi terbaru. Diantara perkembangan yang disorot pemerintah Indonesia adalah komitmen pimpinan Dewan Transisi Nasional Libya Mustafa Abdel Jalil di Paris, Prancis 1 September lalu. Dalam kesempatan itu, dia menjanjikan akan menyampaikan usulan konstitusi baru serta penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu 18 bulan ke depan.
Marty menambahkan, proses transisi demokrasi tersebut tentunya sangat dibutuhkan masyarakat Libya. Sebab, transisi ini merupakan cermin dari keinginan dan aspirasi rakyat Libya secara keseluruhan. “Kami sangat mendukung komitmen pimpinan Dewan Transisi Nasional Libya yang menunjung tinggi prinsip rekonsiliasi nasional dalam pembangunan kembali Libya,” jelas Marty.
Marty menegaskan, posisi Indonesia dalam mendukung upaya transisi demokrasi damai di Libya tetap konsisten didasari dengan tiga prinsip utama. Yaitu, perlindungan terhadap keselamatan masyarakat sipil, menjamin hak rakyat Libya menentukan masa depannya sendiri. Selain itu juga meminta PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk perlindungan keamanan masyarakat sipil serta proses politik yang sedang dibangun.
Sementara itu, pemerintah Indonesia masih belum menentukan kapan mengoperasikan kembali Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Libya di Tripoli. Demi keselamatan petugas, untuk sementara KBRI ditutup. Pelayanan keimigrasian sementara digabung di KBRI Tunisia di Tunis.
Duta Besar (Dubes) RI untuk Tunisia M Ibnu Said menuturkan, selama dirundung konflik politik, pengurusan keimigrasian Indonesia ke Libya atau sebaliknya masih sepi. Kesibukan hanya berupa pengurusan keimigrasian dalam rangka pemulangan WNI yang terjebak di Libya. “Sementara ini memang belum ada tanda-tanda KBRI Libya dibuka lagi,” katanya.
Meskipun begitu, Ibnu menjelaskan pihaknya terus berkomunikasi dengan petugas lokal yang mengelola kantor KBRI Libya. Ibnu mengatakan kondisi kantor KBRI hingga saat ini masih aman. Beberapa kali sempat digunakan untuk tempat transit WNI yang akan dievakuasi keluar dari Libya menuju Tunisia.
Pemerintahan Baru Mulai Berjalan Pekan Depan
Dukungan dan pengakuan internasional membuat pemerintahan sementara oposisi di Libya, Dewan Transisi Nasional (NTC), bertindak cepat. Setelah pasukan oposisi berhasil merebut Tripoli dari tangan tentara rezim Muammar Kadhafi pekan lalu, pemerintahan NTC bakal berpindah dari benteng pertahanan lama mereka di Kota Benghazi, timur Libya, ke ibu kota.
Rencana NTC memindahkan markasnya ke Tripoli akan direalisasikan pekan depan. Sabtu (3/9) NTC mulai membersihkan wilayah ibu kota dari kelompok atau orang-orang yang bersenjata.
Mulai Jumat (2/9) lalu, NTC mengimbau para pejuang oposisi di Kota Tripoli meninggalkan senjata mereka. Demi mendukung pemerintahan baru, dewan yang dipimpin Mustafa Abdul Jalil tersebut juga siap menghentikan pertumpahan darah. Karena itu, NTC mengimbau tentara pro-Kadhafi yang mungkin masih bertahan di Tripoli untuk melakukan hal yang sama.
NTC memberikan waktu sampai pekan depan kepada para loyalis Kadhafi untuk menyerah. Sesuai janji Jalil, NTC akan memberikan ampunan kepada tentara Kadhafi yang menyerahkan diri dan bersedia meletakkan senjata. Hal yang sama berlaku untuk para petinggi dan pejabat pemerintahan Kadhafi.
“Mulai Sabtu ini (kemarin, red), sejumlah besar polisi dan personel keamanan kembali bertugas. Kini, pejuang revolusi di Tripoli akan kembali melindungi kota ini,” tutur Ahmed Darrad, menteri dalam negeri sekaligus menteri keamanan NTC. Dia mengimbau polisi dan serdadu pro-NTC yang masih berada di luar Tripoli segera pulang.
Selama proses transisi berlangsung, kata Darrad, keamanan menjadi prioritas utama. Karena itu, dia mengimbau para pejuang oposisi mengonsentrasikan kekuatan mereka di Tripoli. Tetapi, sebagian besar pejuang lain yang berada di kawasan Bani Walid, 150 kilometer tenggara Tripoli, boleh bertahan di sana. Sebab, misi yang mereka tunaikan tak kalah penting. Yakni, memburu Kadhafi di wilayah suku Warfalla, etnis terbesar di Libya dengan populasi sekitar sejuta di antara total populasi negeri itu sebanyak enam juta jiwa.
Dalam kesempatan itu, NTC juga mengimbau para diplomat asing yang berada di Benghazi untuk segera berpindah ke Tripoli. Para diplomat asing tersebut mengungsi ke Benghazi saat krisis mengimpit Libya sejak Maret lalu sebagai bentuk protes mereka atas rezim Kadhafi. Kini, setelah NTC berhasil merebut Tripoli, mereka harus boyongan kembali ke ibu kota. “Kami akan mulai menjalankan pemerintahan dari Tripoli pada pekan depan. Tripoli adalah ibu kota kami,” tegas Jalil.
Dia berharap, seiring dengan mulai efektifnya pemerintahan baru, para sekutu NTC sudah bisa menjalankan aktivitas diplomatik dengan baik. Apalagi, pemerintahan NTC sudah diakui 60 negara di dunia yang menyebut sebagai Para Sahabat Libya.
Menyambut pemerintahan baru, kalangan pebisnis Tripoli juga mulai berbenah kemarin. Sejumlah toko dan perbankan mulai buka kembali. Lampu pengatur lalu lintas pun mulai beroperasi kembali. Jumat lalu, sekolah-sekolah di ibu kota juga mengumumkan niat mereka untuk kembali melakukan aktivitas belajar dan mengajar.
Dokumen Ungkap Kerja Sama CIA-Rezim Kadhafi
Di tengah rencana NTC pindah ke Tripoli, beredar dokumen yang menyatakan bahwa dinas intelijen Libya di era Muammar Kadhafi pernah bekerja sama intensif dengan CIA (badan intelijen Amerika Serikat). Saat itu, kedua pihak terlibat dalam kasus terorisme. Menurut dokumen tersebut, atas restu Kadhafi, CIA memindahkan sejumlah tersangka teror ke Libya untuk menjalani interogasi.
Jika memang skandal yang sempat populer dengan istilah “penjara rahasia CIA” itu benar, dikhawatirkan hubungan AS dan pemerintahan baru Libya menjadi buruk. Tapi, tidak hanya CIA yang menjadi mitra Libya. Intelijen Libya juga sempat menjalin kerja sama dengan sejumlah badan atau lembaga intelijen asing. Fakta tersebut tertulis dalam dokumen rahasia yang ditemukan dalam kompleks gedung intelijen Kadhafi di Tripoli, Sabtu (3/9).
“Mohon diperhatikan, kami harus bisa dapat jaminan dari Anda bahwa al-Sadiq akan diperlakukan dengan baik, sesuai norma kemanusiaan yang berlaku,” bunyi dokumen yang konon ditulis oleh CIA dan dialamatkan ke intelijen Libya tersebut. Yang dimaksud Al-Sadiq dalam dokumen itu adalah Abdullah al-Sadiq, nama samaran Abdel-Hakim Belhaj, mantan komandan pasukan anti-Kadhafi, Libyan Islamic Fighting Group. Dia dipulangkan kembali ke Libya setelah sempat disekap dalam penjara rahasia CIA.
Kabarnya, selama ditahan itu, al-Sadiq menjadi objek penganiayaan CIA. Tidak hanya penganiayaan secara fisik, tetapi juga mental. Dua dokumen bertanggal Maret 2004 menyebutkan soal niat CIA untuk mengembalikan tokoh pemberontak Libya itu ke negaranya. Dalam dokumen itu, juga disebutkan bahwa al-Sadiq akan diterbangkan dari Kuala Lumpur, Malaysia, langsung ke Libya. CIA diduga memiliki penjara rahasia di Malaysia dan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara. (wan/hep/dwi/jpnn)
Dalam siaran pers tertulis yang diterbitkan Sabtu (3/9), Marty menuturkan jika Indonesia mendukung upaya Dewan Transisi Nasional (oposisi Libya) di Libya. “Pemerintah Indonesia berharap dewan transisi itu bisa menjalankan proses transisi demokrasi secara damai,” terang Marty.
Pemerintah Indonesia optimis jika Dewan Transisi Nasional di Libya mampu menjalankan kerjanya dengan baik dari mencermati kondisi terbaru. Diantara perkembangan yang disorot pemerintah Indonesia adalah komitmen pimpinan Dewan Transisi Nasional Libya Mustafa Abdel Jalil di Paris, Prancis 1 September lalu. Dalam kesempatan itu, dia menjanjikan akan menyampaikan usulan konstitusi baru serta penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu 18 bulan ke depan.
Marty menambahkan, proses transisi demokrasi tersebut tentunya sangat dibutuhkan masyarakat Libya. Sebab, transisi ini merupakan cermin dari keinginan dan aspirasi rakyat Libya secara keseluruhan. “Kami sangat mendukung komitmen pimpinan Dewan Transisi Nasional Libya yang menunjung tinggi prinsip rekonsiliasi nasional dalam pembangunan kembali Libya,” jelas Marty.
Marty menegaskan, posisi Indonesia dalam mendukung upaya transisi demokrasi damai di Libya tetap konsisten didasari dengan tiga prinsip utama. Yaitu, perlindungan terhadap keselamatan masyarakat sipil, menjamin hak rakyat Libya menentukan masa depannya sendiri. Selain itu juga meminta PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk perlindungan keamanan masyarakat sipil serta proses politik yang sedang dibangun.
Sementara itu, pemerintah Indonesia masih belum menentukan kapan mengoperasikan kembali Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Libya di Tripoli. Demi keselamatan petugas, untuk sementara KBRI ditutup. Pelayanan keimigrasian sementara digabung di KBRI Tunisia di Tunis.
Duta Besar (Dubes) RI untuk Tunisia M Ibnu Said menuturkan, selama dirundung konflik politik, pengurusan keimigrasian Indonesia ke Libya atau sebaliknya masih sepi. Kesibukan hanya berupa pengurusan keimigrasian dalam rangka pemulangan WNI yang terjebak di Libya. “Sementara ini memang belum ada tanda-tanda KBRI Libya dibuka lagi,” katanya.
Meskipun begitu, Ibnu menjelaskan pihaknya terus berkomunikasi dengan petugas lokal yang mengelola kantor KBRI Libya. Ibnu mengatakan kondisi kantor KBRI hingga saat ini masih aman. Beberapa kali sempat digunakan untuk tempat transit WNI yang akan dievakuasi keluar dari Libya menuju Tunisia.
Pemerintahan Baru Mulai Berjalan Pekan Depan
Dukungan dan pengakuan internasional membuat pemerintahan sementara oposisi di Libya, Dewan Transisi Nasional (NTC), bertindak cepat. Setelah pasukan oposisi berhasil merebut Tripoli dari tangan tentara rezim Muammar Kadhafi pekan lalu, pemerintahan NTC bakal berpindah dari benteng pertahanan lama mereka di Kota Benghazi, timur Libya, ke ibu kota.
Rencana NTC memindahkan markasnya ke Tripoli akan direalisasikan pekan depan. Sabtu (3/9) NTC mulai membersihkan wilayah ibu kota dari kelompok atau orang-orang yang bersenjata.
Mulai Jumat (2/9) lalu, NTC mengimbau para pejuang oposisi di Kota Tripoli meninggalkan senjata mereka. Demi mendukung pemerintahan baru, dewan yang dipimpin Mustafa Abdul Jalil tersebut juga siap menghentikan pertumpahan darah. Karena itu, NTC mengimbau tentara pro-Kadhafi yang mungkin masih bertahan di Tripoli untuk melakukan hal yang sama.
NTC memberikan waktu sampai pekan depan kepada para loyalis Kadhafi untuk menyerah. Sesuai janji Jalil, NTC akan memberikan ampunan kepada tentara Kadhafi yang menyerahkan diri dan bersedia meletakkan senjata. Hal yang sama berlaku untuk para petinggi dan pejabat pemerintahan Kadhafi.
“Mulai Sabtu ini (kemarin, red), sejumlah besar polisi dan personel keamanan kembali bertugas. Kini, pejuang revolusi di Tripoli akan kembali melindungi kota ini,” tutur Ahmed Darrad, menteri dalam negeri sekaligus menteri keamanan NTC. Dia mengimbau polisi dan serdadu pro-NTC yang masih berada di luar Tripoli segera pulang.
Selama proses transisi berlangsung, kata Darrad, keamanan menjadi prioritas utama. Karena itu, dia mengimbau para pejuang oposisi mengonsentrasikan kekuatan mereka di Tripoli. Tetapi, sebagian besar pejuang lain yang berada di kawasan Bani Walid, 150 kilometer tenggara Tripoli, boleh bertahan di sana. Sebab, misi yang mereka tunaikan tak kalah penting. Yakni, memburu Kadhafi di wilayah suku Warfalla, etnis terbesar di Libya dengan populasi sekitar sejuta di antara total populasi negeri itu sebanyak enam juta jiwa.
Dalam kesempatan itu, NTC juga mengimbau para diplomat asing yang berada di Benghazi untuk segera berpindah ke Tripoli. Para diplomat asing tersebut mengungsi ke Benghazi saat krisis mengimpit Libya sejak Maret lalu sebagai bentuk protes mereka atas rezim Kadhafi. Kini, setelah NTC berhasil merebut Tripoli, mereka harus boyongan kembali ke ibu kota. “Kami akan mulai menjalankan pemerintahan dari Tripoli pada pekan depan. Tripoli adalah ibu kota kami,” tegas Jalil.
Dia berharap, seiring dengan mulai efektifnya pemerintahan baru, para sekutu NTC sudah bisa menjalankan aktivitas diplomatik dengan baik. Apalagi, pemerintahan NTC sudah diakui 60 negara di dunia yang menyebut sebagai Para Sahabat Libya.
Menyambut pemerintahan baru, kalangan pebisnis Tripoli juga mulai berbenah kemarin. Sejumlah toko dan perbankan mulai buka kembali. Lampu pengatur lalu lintas pun mulai beroperasi kembali. Jumat lalu, sekolah-sekolah di ibu kota juga mengumumkan niat mereka untuk kembali melakukan aktivitas belajar dan mengajar.
Dokumen Ungkap Kerja Sama CIA-Rezim Kadhafi
Di tengah rencana NTC pindah ke Tripoli, beredar dokumen yang menyatakan bahwa dinas intelijen Libya di era Muammar Kadhafi pernah bekerja sama intensif dengan CIA (badan intelijen Amerika Serikat). Saat itu, kedua pihak terlibat dalam kasus terorisme. Menurut dokumen tersebut, atas restu Kadhafi, CIA memindahkan sejumlah tersangka teror ke Libya untuk menjalani interogasi.
Jika memang skandal yang sempat populer dengan istilah “penjara rahasia CIA” itu benar, dikhawatirkan hubungan AS dan pemerintahan baru Libya menjadi buruk. Tapi, tidak hanya CIA yang menjadi mitra Libya. Intelijen Libya juga sempat menjalin kerja sama dengan sejumlah badan atau lembaga intelijen asing. Fakta tersebut tertulis dalam dokumen rahasia yang ditemukan dalam kompleks gedung intelijen Kadhafi di Tripoli, Sabtu (3/9).
“Mohon diperhatikan, kami harus bisa dapat jaminan dari Anda bahwa al-Sadiq akan diperlakukan dengan baik, sesuai norma kemanusiaan yang berlaku,” bunyi dokumen yang konon ditulis oleh CIA dan dialamatkan ke intelijen Libya tersebut. Yang dimaksud Al-Sadiq dalam dokumen itu adalah Abdullah al-Sadiq, nama samaran Abdel-Hakim Belhaj, mantan komandan pasukan anti-Kadhafi, Libyan Islamic Fighting Group. Dia dipulangkan kembali ke Libya setelah sempat disekap dalam penjara rahasia CIA.
Kabarnya, selama ditahan itu, al-Sadiq menjadi objek penganiayaan CIA. Tidak hanya penganiayaan secara fisik, tetapi juga mental. Dua dokumen bertanggal Maret 2004 menyebutkan soal niat CIA untuk mengembalikan tokoh pemberontak Libya itu ke negaranya. Dalam dokumen itu, juga disebutkan bahwa al-Sadiq akan diterbangkan dari Kuala Lumpur, Malaysia, langsung ke Libya. CIA diduga memiliki penjara rahasia di Malaysia dan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara. (wan/hep/dwi/jpnn)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

