Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mubarak Terancam Vonis Mati

R
Penulis: Redaksi❯
KAIRO (RP) - Sidang Hosni Mubarak pada Kamis lalu (5/1) berlangsung emosional.

Kuasa hukum para korban pembantaian dan pembunuhan rezim Mubarak menuntut agar mantan diktator Mesir itu dijatuhi hukuman gantung.

Di sisi lain, jaksa penuntut sadar mereka tak punya cukup bukti kuat untuk menjerat tokoh 83 tahun itu secara hukum.

“Undang-undang mengganjar pembunuhan berencana dengan hukuman mati. Tapi, tim jaksa menuntut hukuman maksimal (terhadap Mubarak),” kata Mustafa Khater, salah seorang pengacara yang mewakili korban. Dalam sidang yang dihelat di Akademi Polisi Kairo, kawasan utara ibu kota, tersebut, tim jaksa meminta Hakim Ketua Ahmed Refaat menjatuhkan vonis paling berat atau hukuman mati.

Dalam berkas tuntutan yang dia bacakan, Khater menyebutkan bahwa sebagai presiden, Mubarak harus bertanggung jawab atas kematian sekitar 850 warga sipil saat revolusi sipil bergulir selama 18 hari pada Januari lalu.

Apalagi, sejumlah saksi mengaku mendapatkan perintah langsung dari sang presiden untuk menghentikan aksi protes oposisi di Tahrir Square dengan segala cara.

“Jiwa para martir dan korban tewas terus menanyakan keadilan di dunia. Mereka mencari-cari hakim yang adil, yang bersedia mendengarkan keluh-kesah kami dan memberikan hukuman kepada para pelaku. Dengan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, hakim telah memberikan hak-hak para korban,” papar Khater. Dia lantas memohon kepada Refaat untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Jaksa Ketua Mustafa Suleiman yakin bahwa Mubarak bersalah atas kematian sedikitnya 850 warga sipil Mesir dalam rangkaian revolusi sipil Januari lalu.

“Sebagai pemimpin yang memerintahkan polisi melepaskan tembakan ke arah para demonstran, dia tahu bakal terjadi pembunuhan. Dan, dia mengizinkan pembunuhan itu terjadi,” paparnya sebagaimana dilansir Agence France-Presse, Jumat (6/1).

Selain Mubarak, menurut Suleiman, mantan menteri dalam negeri Habib al-Adly pun bersalah dalam pembunuhan tersebut. Sebab, melalui pria yang kini juga berstatus terdakwa itu lah perintah Mubarak diteruskan pada lembaga kepolisian.

“Jika bukan Mubarak sendiri yang memberikan perintah, Adly tak akan mungkin memerintahkan polisi menembaki para demonstran,” ungkapnya.

Karena rantai perintah itulah, Suleiman menyimpulkan bahwa Mubarak lah yang paling bersalah atas kematian para demonstran.

“Presiden republik ini bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya. Karena itu, pertanyaannya bukan apakah dia yang memerintahkan pembunuhan atau tidak, melainkan mengapa dia tidak berusaha mencegah terjadinya kekerasan?” urai Suleiman.

Rencananya, Pengadilan Kriminal Sementara Mesir baru akan menjatuhkan vonis kepada Mubarak menjelang akhir bulan.

“Mempertimbangkan situasi yang berkembang saat ini, pemerintah pasti akan berusaha keras meredam emosi warga. Pasti mereka akan menjatuhkan vonis sebelum 25 Januari. Atau, setidaknya menjadwalkan sidang vonis sebelum 25 Januari,” ujar Gamal Eid, pengacara yang lain.

Lebih lanjut, Eid mengatakan bahwa kasus Mubarak tak memiliki landasan hukum yang kuat.

“Jika saya boleh jujur, dari kacamata hukum hanya ada sangat sedikit bukti untuk menjerat Mubarak. Dari awal, proses persidangan ini justru lebih mirip dengan proses politik,” kritiknya. Kendati demikian, dia dan timnya tetap berharap hakim bersedia menjatuhkan hukuman maksimal kepada Mubarak.(hep/ila)

Advertisement
Advertisement
Editor : RP Redaksi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer