Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Riau Pos Online – Pemerintah diminta bertanggungjawab atas kerusuhan oleh Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) di KJRI Jeddah, Arab Saudi beberapa hari lalu, karena tidak memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk mendapatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk dokumen pengampunan (Amnesti) dari Arab Saudi.
’’Migran ribut dan membuat rusuh memang KJRI yang tidak memberi pelayanan dengan cepat
dalam rangka mendapatkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) untuk dokumen dalam rangka pengampunan (Amnesti) dari Arab Saudi,’’ ujar Direktur Migrant Care Anis Hidayah dalam diskusi ”Kisruh Penanganan TKI di Jeddah,” bersama anggota DPR Irgan Khairul Mahfiz dan Rieke Dyah Pitaloka di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
Dia pun meminta pemerintah yang mengutus Wamenkumham Denny Indrayana diminta tidak usah repot-repot mencari provokator dalam kerusuhan oleh para TKI di KJRI di Jeddah, Arab Saudi. Sebab sebut menurut dia, yang menjadi provokator adalah pemerintah sendiri yang tidak melakukan pengawasan terhadap ribuan TKI yang habis masa kontraknya, dan juga para jemaah umrah yang mestinya cepat pulang.
“Pemerintah tidak usah teriak-teriak menuding dan mencari provokatornya. Soalnya,
provokatornya pemerintah sendiri. Kalau urusan TKI, ya, Menteri Nakertrans dan BNP2TKI,
kalau yang umrah Menteri Agama dan jajarannya,” tegas Anis Hidayah.
Menurut Anis, masalah hulu di sektor ketenagakerjaan adalah tidak punya kebijakan dan
tindakan tepat dan cepat serta tidak berjalannya pengawasan untuk mendata keluar masuknya
para TKI yang diperjakan keluar negeri.
’’Di Arab Saudi itu ada 123 ribu orang overstay (masa izin tinggal kadaluwarsa) dan habis
kontrak kerjanya. Padahal ini sebetulnya bisa dideteksi, jika pengawasannya jalan,’’
ungkapnya.
Anis menyatakan, menurut data Kementerian Luar Negeri RI, dari 123 ribu itu, 71 persen (88
ribu) berasal dari TKI, dan 28 persen (33 ribu) mereka yang habis menjalankan umrah.
“Seharusnya, Menakertrans punya data berapa TKI yang habis masa kerjanya. Ini sudah sampai dua tahun kok tidak ada tindakan, maka tidak heran kalau kemudian muncul masalah,’’ jelasnya.
Menteri Agama tambah Anis, juga begitu, umrah yang biasanya hanya dua pekan, ini malah pada macam-macam di Arab Saudi, dibiarkan saja. Irgan Khairul Mahfiz mengatakan, persoalan TKI tidak akan pernah usai jika sistemnya masih belum sempurna. Banyak hal yang perlu diperbaiki, persoalan SDM yang masih lemah, minimnya anggaran, serta aturan perundang-undangan.
’’Dari sisi penganggaran kita lihat untuk persoalan ini masih minim. Tidak sebanding dengan
kontibusi yang diberikan ke negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.
Kenapa tidak? Bayangkan saja, berapa uang yang mereka kirim dari sana (luar negeri) ke
Indonesia untuk anak dan keluarganya,’’ terang politisi dari Fraksi PPP itu.
Sementara itu, Rieke juga mempertanyakan Ketua tim dari pemerintah yang dikirim Denni
Indrayana untuk kerusuhan di KJRI, dinilainnya bukanlah orang yang kompeten dan tidak tahu
banyak soal persoalan TKI. “Harusnya dikirim orang yang tahu seluk beluk TKI di luar
negeri. Lha dia itu, setelah dikirim ke Arab, ujung-ujungnya minta info ke Tanah Air juga,
ini kan repot,’’ tambahnya.(yud)
Indonesia (TKI) di KJRI Jeddah, Arab Saudi beberapa hari lalu, karena tidak memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk mendapatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk dokumen pengampunan (Amnesti) dari Arab Saudi.
’’Migran ribut dan membuat rusuh memang KJRI yang tidak memberi pelayanan dengan cepat
dalam rangka mendapatkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) untuk dokumen dalam rangka pengampunan (Amnesti) dari Arab Saudi,’’ ujar Direktur Migrant Care Anis Hidayah dalam diskusi ”Kisruh Penanganan TKI di Jeddah,” bersama anggota DPR Irgan Khairul Mahfiz dan Rieke Dyah Pitaloka di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
Dia pun meminta pemerintah yang mengutus Wamenkumham Denny Indrayana diminta tidak usah repot-repot mencari provokator dalam kerusuhan oleh para TKI di KJRI di Jeddah, Arab Saudi. Sebab sebut menurut dia, yang menjadi provokator adalah pemerintah sendiri yang tidak melakukan pengawasan terhadap ribuan TKI yang habis masa kontraknya, dan juga para jemaah umrah yang mestinya cepat pulang.
“Pemerintah tidak usah teriak-teriak menuding dan mencari provokatornya. Soalnya,
provokatornya pemerintah sendiri. Kalau urusan TKI, ya, Menteri Nakertrans dan BNP2TKI,
kalau yang umrah Menteri Agama dan jajarannya,” tegas Anis Hidayah.
Menurut Anis, masalah hulu di sektor ketenagakerjaan adalah tidak punya kebijakan dan
tindakan tepat dan cepat serta tidak berjalannya pengawasan untuk mendata keluar masuknya
para TKI yang diperjakan keluar negeri.
’’Di Arab Saudi itu ada 123 ribu orang overstay (masa izin tinggal kadaluwarsa) dan habis
kontrak kerjanya. Padahal ini sebetulnya bisa dideteksi, jika pengawasannya jalan,’’
ungkapnya.
Anis menyatakan, menurut data Kementerian Luar Negeri RI, dari 123 ribu itu, 71 persen (88
ribu) berasal dari TKI, dan 28 persen (33 ribu) mereka yang habis menjalankan umrah.
“Seharusnya, Menakertrans punya data berapa TKI yang habis masa kerjanya. Ini sudah sampai dua tahun kok tidak ada tindakan, maka tidak heran kalau kemudian muncul masalah,’’ jelasnya.
Menteri Agama tambah Anis, juga begitu, umrah yang biasanya hanya dua pekan, ini malah pada macam-macam di Arab Saudi, dibiarkan saja. Irgan Khairul Mahfiz mengatakan, persoalan TKI tidak akan pernah usai jika sistemnya masih belum sempurna. Banyak hal yang perlu diperbaiki, persoalan SDM yang masih lemah, minimnya anggaran, serta aturan perundang-undangan.
’’Dari sisi penganggaran kita lihat untuk persoalan ini masih minim. Tidak sebanding dengan
kontibusi yang diberikan ke negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.
Kenapa tidak? Bayangkan saja, berapa uang yang mereka kirim dari sana (luar negeri) ke
Indonesia untuk anak dan keluarganya,’’ terang politisi dari Fraksi PPP itu.
Sementara itu, Rieke juga mempertanyakan Ketua tim dari pemerintah yang dikirim Denni
Indrayana untuk kerusuhan di KJRI, dinilainnya bukanlah orang yang kompeten dan tidak tahu
banyak soal persoalan TKI. “Harusnya dikirim orang yang tahu seluk beluk TKI di luar
negeri. Lha dia itu, setelah dikirim ke Arab, ujung-ujungnya minta info ke Tanah Air juga,
ini kan repot,’’ tambahnya.(yud)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

