Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris, William Hague menegaskan kembali bahwa pemerintah negaranya tetap menjungjung tinggi kedaulatan Indonesia di Papua.
Hal itu disampaikan olehnya guna menanggapi pendirian kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris pada April 2013 lalu.
Kendati pemberitaan tersebut sempat menjadi perdebatan, Hague mengatakan hal itu tidak akan mengubah kebijakan Negara Pimpinan PM David Cameron itu.
Ia menegaskan, meski Inggris sangat menghormati hak asasi manusia, tapi Inggris akan tetap mendukung kedaulatan penuh Indonesia di wilayah NKRI.
Hal tersebut disampaikan Hague usai melakukan pertemuan dengan Menlu Marty Natalegawa di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri kemarin.
Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama sang Menlu sejak kunjungan terakhir pada delapan tahun lalu.
‘’Inggris sepenuhnya mendukung integritas Indonesia. Tidak ada keraguan posisi mengenai isu terkait. Kebijakan kami tetap sama mengenai demokrasi. Kami jelas mendukung keutuhan negeri ini,” ujarnya.
Isu pembukaan kantor OPM yang dilakukan oleh Benny Wenda di Inggris pada April 2013 lalu itu memang membuat Pemerintah Indonesia naik pitam.
Pasalnya, dalam pembukaan tersebut disebutkan ada beberapa gubernur dan perwakilan daerah turut menghadiri kegiatan tersebut.
Menlu Marty Natalegawa sendiri sangat mengecam hal tersebut dan secara langsung menginstruksikan Perwakilan RI di Inggris untuk meminta konfirmasi kepada Pemerintah Inggris.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto bahkan memanggil secara langsung Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning untuk dimintai keterangan terkait isu pembukaan kantor OPM tersebut.
Sementara itu, mengenai isu penyadapan yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang dibantu oleh badan intelijen Inggris melalui game buatan Finlandia, Anggry Bird, Hague tidak memberikan jawaban pasti apakah hal itu benar atau tidak.
Politikus dari partai Konservatif itu justru malah menyanjung sistem intelijen negaranya. Hague mengatakan bahwa Inggris memang memiliki sistem intelijen yang kuat.
‘’Kami tidak akan pernah membenarkan atau membantah soal aktivitas tersebut dengan alasan apapun. Kami tidak akan mengomentari apapun yang ditulis oleh media soal hal itu,’’ ungkapnya.
Berita penyadapan melalui game yang telah diunduh lebih dari 1,7 miliar di dunia ini dikemukakan oleh harian New York Times dan Guardian.
Kedua kantor berita tersebut mengatakan bahwa aplikasi Anggry Bird, Google Map dan jejaring sosial yang ada dalam smartphoe telah digunakan sebagai jaringan penyadapan NSA dan badan intelijen Inggris.
Informasi tersebut disebutkan oleh keduanya berasal dari bocoran mantan kontraktor NSA, Edward Snowden.(mia/fia)
Hal itu disampaikan olehnya guna menanggapi pendirian kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris pada April 2013 lalu.
Kendati pemberitaan tersebut sempat menjadi perdebatan, Hague mengatakan hal itu tidak akan mengubah kebijakan Negara Pimpinan PM David Cameron itu.
Ia menegaskan, meski Inggris sangat menghormati hak asasi manusia, tapi Inggris akan tetap mendukung kedaulatan penuh Indonesia di wilayah NKRI.
Hal tersebut disampaikan Hague usai melakukan pertemuan dengan Menlu Marty Natalegawa di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri kemarin.
Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama sang Menlu sejak kunjungan terakhir pada delapan tahun lalu.
‘’Inggris sepenuhnya mendukung integritas Indonesia. Tidak ada keraguan posisi mengenai isu terkait. Kebijakan kami tetap sama mengenai demokrasi. Kami jelas mendukung keutuhan negeri ini,” ujarnya.
Isu pembukaan kantor OPM yang dilakukan oleh Benny Wenda di Inggris pada April 2013 lalu itu memang membuat Pemerintah Indonesia naik pitam.
Pasalnya, dalam pembukaan tersebut disebutkan ada beberapa gubernur dan perwakilan daerah turut menghadiri kegiatan tersebut.
Menlu Marty Natalegawa sendiri sangat mengecam hal tersebut dan secara langsung menginstruksikan Perwakilan RI di Inggris untuk meminta konfirmasi kepada Pemerintah Inggris.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto bahkan memanggil secara langsung Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning untuk dimintai keterangan terkait isu pembukaan kantor OPM tersebut.
Sementara itu, mengenai isu penyadapan yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang dibantu oleh badan intelijen Inggris melalui game buatan Finlandia, Anggry Bird, Hague tidak memberikan jawaban pasti apakah hal itu benar atau tidak.
Politikus dari partai Konservatif itu justru malah menyanjung sistem intelijen negaranya. Hague mengatakan bahwa Inggris memang memiliki sistem intelijen yang kuat.
‘’Kami tidak akan pernah membenarkan atau membantah soal aktivitas tersebut dengan alasan apapun. Kami tidak akan mengomentari apapun yang ditulis oleh media soal hal itu,’’ ungkapnya.
Berita penyadapan melalui game yang telah diunduh lebih dari 1,7 miliar di dunia ini dikemukakan oleh harian New York Times dan Guardian.
Kedua kantor berita tersebut mengatakan bahwa aplikasi Anggry Bird, Google Map dan jejaring sosial yang ada dalam smartphoe telah digunakan sebagai jaringan penyadapan NSA dan badan intelijen Inggris.
Informasi tersebut disebutkan oleh keduanya berasal dari bocoran mantan kontraktor NSA, Edward Snowden.(mia/fia)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




