Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Rohingya Dinilai Perlu Diberikan Status Kewarganegaraan dari Myanmar

R
Penulis: Redaksi❯
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Perlindungan terhadap semua warga yang ada di Rakhine State harus diberikan oleh pemerintah Myanmar. Hal itu dikatakan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Mereka menilai, itu karena warga yang tinggal di salah satu negara bagian di tersebut bukan hanya etnis Rohingya. Perwakilan UNHCR Indonesia Nurul Rochayati mengatakan, seluruh warga dari beragam latar belakang etnis dan agama di Rakhine State harus dilindungi.

"Kami minta pemerintah Myanmar menghentikan siklus kekerasan di sana karena imbasnya kena ke semua masyarakat di sana," ujarnya dalam diskusi tentang Rohingya bersama Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Damayanti Lubis, perwakilan Komnas HAM dan akademisi Universitas Indonesia (UI) Maswardi Rauf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Pemerintah Myanmar, lanjutnya, harus menghentikan konflik sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan aktivitas secara normal. Dikatakannya juga, pemerintah Myanmar harus memberi status kewarganegaraan kepada masyarakat Rohingya. Namun, jika memang pemerintah Myanmar tak mau memberi status kewarganegaraan, setidaknya warga Rohingnya dibiarkan hidup normal, bebas bergerak dan bisa menikmati fasilitas pendidikan ataupun kesehatan.

"Karena itu, UNHCR mendorong pemerintah Myanmar terus mempertimbangkan status kewarganegaraan dari Rohingya," tuturnya.

Sementara itu, mengenai pengungsi, dia menyebut solusinya saat ini adalah penempatan di negara ketiga. Hanya saja, daya tampung negara ketiga memang terbatas. Menurutnya, Indonesia sebenarnya sudah mengizinkan pengungsi Rohingya tinggal  sementara sembari mencari suaka.

"Ini bagian penanganan pengungsi," jelasnya.

Di sisi lain, anggota DPD Abdul Qadir Amir Hartono menyatakan, Indonesia harus mendorong dunia internasional dan PBB untuk membawa persoalan Rohingya ke Mahkamah Internasional. Lewat proses persidangan di Mahkamah Internasional, diharapkan akar persoalannya akan terbuka lebar.

"Harus jelas barangnya. Ketika sudah jelas baru mungkin dunia internasional dan yang peduli kepada Rohingya akan memberikan solusi dengan cinta kasih dan tanpa kekerasan," tuturnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama

Advertisement
Advertisement
Editor : RP Redaksi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Serangan Udara Militer Myanmar Tewaskan 702 Warga Sipil

Serangan Udara Militer Myanmar Tewaskan 702 Warga Sipil

PBB laporkan 702 warga sipil tewas akibat serangan militer Myanmar dalam 6 bulan, termasuk perempuan dan anak-anak

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer