Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Junta Militer Myanmar Didesak PBB Bebaskan Aung San Suu Kyi

A
Penulis: Administrator❯
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dijathui vonis penjara oleh junta militer Myanmar selama 26 tahun.
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dijathui vonis penjara oleh junta militer Myanmar selama 26 tahun.

WASHINGTON (RIAUPOS.CO) - Dewan Keamanan PBB mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan mantan pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi dalam resolusi pertama mengenai situasi di Myanmar yang diadopsi sejak kudeta terjadi di sana pada Februari 2021.


Advertisement

Resolusi tersebut menyatakan “keprihatinan yang mendalam atas keadaan darurat yang sedang berlangsung yang diberlakukan oleh kelompok militer di Myanmar”.

Resolusi itu diadopsi dengan dukungan 12 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia, Tiongkok, dan India abstain dalam pemungutan suara. Resolusi itu juga menuntut “segera diakhiri segala bentuk kekerasan” di seluruh Myanmar.

Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya pun meminta junta “untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang,” termasuk Aung San Suu Kyi, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat negara dan menteri luar negeri Myanmar.

Advertisement

Peraih Nobel Perdamaian berusia 77 tahun itu telah dijatuhi hukuman penjara selama 26 tahun atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya. Dia dipenjara di Naypyitaw.

Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB sebelum kudeta dan tetap menjadi wakil yang diakui meskipun junta berusaha memecatnya, menyambut baik adopsi resolusi Dewan Keamanan tersebut.

Berbicara kepada wartawan setelah pemungutan suara, dia juga meminta Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan yang lebih kuat untuk memastikan junta militer dan kejahatannya segera berakhir.

Advertisement

Inggris memimpin upaya penyusunan Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Myanmar itu. Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan dalam sebuah pernyataan, 

“Kami mendukung rakyat Myanmar. Sudah waktunya junta mengembalikan negara kepada rakyat,” ujar Woodward.

Sumber: Jawapos.com

Editor: Eka G Putra

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Penghapusan Denda Pajak Diperpanjang hingga 31 Oktober

Penghapusan Denda Pajak Diperpanjang hingga 31 Oktober

Pemko Pekanbaru memperpanjang penghapusan denda PBB dan pajak reklame hingga 31 Oktober 2026 untuk meringankan wajib pajak.

Pemko Pekanbaru Perpanjang Penghapusan Denda Pajak hingga 31 Oktober

Pemko Pekanbaru Perpanjang Penghapusan Denda Pajak hingga 31 Oktober

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program penghapusan denda pajak daerah

Pembayaran PBB Kuansing Bisa lewat QRIS

Pembayaran PBB Kuansing Bisa lewat QRIS

Pembayaran PBB dan pajak daerah Kuansing kini dapat dilakukan secara digital melalui QRIS dan kanal perbankan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer