
TOKYO (RIAUPOS.CO) – Mahkamah Agung Jepang memutuskan UU Eugenika inkonstitusional. Sebelumnya, aturan itu memaksa ribuan orang disterilkan antara tahun 1948 hingga 1996.
Dilansir dari Agence France Presse (AFP), pemerintah Jepang mengakui bahwa sekitar 16.500 orang disterilkan secara paksa berdasarkan UU Eugenika. Tujuannya adalah untuk “mencegah generasi keturunan berkualitas buruk”.
MA Jepang juga memerintahkan pemerintah untuk membayar ganti rugi kepada 11 korban. Mereka terkait dalam lima kasus yang diajukan banding. Putusan itu menjadi momen bersejarah yang mengakhiri perjuangan panjang korban untuk mendapatkan keadilan.
’’Bagi negara yang menghindari tanggung jawab atas pembayaran ganti rugi akan sangat tidak adil dan tidak dapat ditoleransi,’’ kata pengadilan di Tokyo.
Pemerintah berdalih, sebanyak 8.500 orang disterilkan atas persetujuan mereka. Namun para pengacara mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut kemungkinan besar ‘dipaksakan secara de facto’ karena tekanan yang dihadapi individu. Langkah pemerintah Jepang tahun 1953 mengatakan bahwa pengekangan fisik, anestesi, dan bahkan penipuan dapat digunakan untuk operasi tersebut.
’’Ada orang yang tidak bisa hadir hari ini. Ada juga yang meninggal. Saya ingin mengunjungi makam orang tua saya dan memberi tahu mereka bahwa kami menang,’’ kata korban Saburo Kita, menggunakan nama samaran, kepada wartawan setelah adanya putusan MA itu.
Saburo diyakinkan untuk menjalani vasektomi ketika dia berusia 14 tahun di sebuah fasilitas yang menampung anak-anak bermasalah. Dia hanya menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi sesaat sebelum istrinya meninggal pada tahun 2013.(dee/bay/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

