Bos Wilmar, Sinar Mas dan First Resources bersama 5 Lainnya Dipanggil Singapura soal Asap Karhutla

SINGAPURA (RIAUPOS.CO) - Sedikitnya 8 bos perusahaan perkebunan asal Singapura khususnya di sektor sawit yang beroperasional di Indonesia, dipanggil pemerintah Singapura. Pemanggilan ini berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) penyebab bencana asap di beberapa negara di Asia Tenggara.

Pemanggilan 8 pimpinan perusahaan perkebunan yang diduga terkait dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia yang menyebabkan kabut asap sampai ke tanah Singapura.

Dalam pertemuan 8 pimpinan dengan mewakili 10 perusahaan yang sudah mendapatkan pemberitahuan dari National Environment Agency (NEA) atau badan lingkungan hidup Singapura, digelar Rabu (28/10/2026).

Baca Juga: Jumat Besok Asmar Bakal Lantik 5 Kepala OPD Meranti dari 15 Kandidat yang Lolos Manajeman Talenta

Adapun, delapan pimpinan perusahaan yang menghadiri pertemuan tersebut terdiri dari Chairman & CEO Wilmar International Ltd, Kuok Khoon Hong, Executive Director & CEO Kencana Agri Ltd, Albert Maknawi.

Kemudian,  Chairman & CEO Golden Agri-Resources Ltd, Franky Oesman Widjaja, Senior Advisor Sinar Mas Group untuk APP Ltd dan APP (China) Ltd, Bernard Tan, CEO & Executive Director First Resources Ltd, Ciliandra Fangiono.

Selanjutnya, Chairman TSH Resources Berhad, Kelvin Tan Aik Pen, CEO & Executive Director Indofood Agri Resources Ltd Mark Julian Wakeford, dan Executive Chairman & CEO Bumitama Agri Ltd, Lim Gunawan Hariyanto.

Baca Juga: Dwi Bagus Peragakan 48 Adegan Pembunuhan di 3 Lokasi Terhadap Istri Siri dan Anak 4 Tahun di Madiun

Pimpinan perusahaan tersebut datang untuk menemui Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu.

Melansir The Star, Shanmugam, mengatakan Kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kabut asap dipicu oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

Ia menyebut bahwa Singapura akan menggunakan seluruh kewenangan yang dimilikinya untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.