Pengawasan Proyek Jangan Loyo

Kampar | Jumat, 06 November 2020 - 11:50 WIB

BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -- Banyaknya proyek mangkrak di Kabupaten Kampar dianggap sebagai salah satu tanda lemahnya pengawasan. Selain itu, penilaian terhadap perusahaan yang akan mengerjakan sejumlah proyek yang kini berhenti di tengah jalan itu juga dianggap kurang. Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Ahmad Fikri ketika menanggapi sejumlah proyek penting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar tidak selesai.

Yang menjadi perhatian pria yang akrab disapa Onga Fikri itu adalah proyek pembangunan yang langsung menjadi atensi bupati. Dirinya merasa berhak mengkritisi sejumlah pimpinan OPD yang dinilainya memperlemah kinerja Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto. Dirinya memandang Bupati sebagai kader Golkar yang harus mendapat para pembantu terbaik untuk mewujudkan visi bupati membangun Kampar lebih baik.


"Bupati Kampar ini adalah kader Golkar yang kami jaga. Beliau punya membangun Kampar dengan sejumlah proyek yang memang diperlukan masyarakat luas. Ini, dinas-dinas terkait harus cekatan, harus cepat dan lebih hati-hati daripada beliau. Kita bisa lihat bagaimana cekatannya bupati turun ke desa-desa, jangan karena para pembantunya tidak becus, kader kami yang terlihat buruk," sebut mantan Ketua DPD Partai Golkar tersebut.

Onga Fikri meminta bupati untuk tidak segan melakukan evaluasi kepada para pejabat yang tidak becus dalam bekerja. Apalagi masa jabatan bupati tidak terlalu lama lagi untuk menyelesaikan semua visi dan misinya. Maka setiap pimpinan OPD harus dinakhodai pejabat terbaik dan mau bekerja. Jadi pejabat, menurut Onga Fikri, tidak cukup dengan bermanis-manis muka.

"Kita lihatlah sejumlah pembangunan yang mangkrak-mangkrak itu, seperti tidak ada solusi, padahal beberapa sangat penting. Bahkan itu sudah direncanakan sejak Almarhum Azis Zaenal masih hidup. Pengawasan proyek itu jangan loyo. Ini pimpinan OPD terkait, tolong bekerja yang serius sedikit. Kalau tidak mau bekerja untuk bupati, ya bekerjalah untuk masyarakat. Karena anggaran pembangunan itu sejatinya adalah menggunakan uang rakyat.

Ketika ditanya dinas-dinas mana saja yang kerjanya perlu dievaluasi itu, Onga Fikri enggan merinci. Menurut dia, jika proyek mangkrak ukurannya, maka masyarakat sudah bisa tahu dan menilai sendiri. "Kita tidak perlu sebut nama atau tunjuk hidung. Lihat sendiri proyek apa yang tidak selesai, proyek apa yang sekarang sedang bermasalah. Harusnya pejabat-pejabat ini kalau tidak mampu mundur saja," ujarnya.(eca)

Laporan: HENDRAWAN KARIMAN (Bangkinang)


Bank BJB




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com