Realisasi Pajak Daerah Kampar 2025 Melonjak 102,95 Persen, Tembus Rp303,6 Miliar

KAMPAR (RIAUPOS.CO) – Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2025 mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai Rp303,6 miliar, atau meningkat 102,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp155,2 miliar. 

Peningkatan tajam ini menjadi capaian penting dalam memperkuat ruang fiskal daerah untuk mendukung pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar Zamhur ST MM melalui Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Zamzul Azmi, Rabu (22/4/2026).

Baca Juga: Dari 256 JCH Inhu, Ini Daftar Jemaah per Kecamatan

Zamzul menjelaskan, bahwa tren realisasi pajak daerah Kampar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil sebelum akhirnya melonjak drastis pada 2025. 

Pada tahun 2021 realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp146,1 miliar, tahun 2022 Rp142,3 miliar, tahun 2023 Rp153,8 miliar, tahun 2024 Rp155,2 miliar, dan meningkat signifikan menjadi Rp303,6 miliar pada tahun 2025.

Menurutnya, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh optimalisasi pengelolaan sejumlah sektor pajak daerah, meskipun masih terdapat beberapa sektor yang realisasinya belum maksimal dan menjadi tantangan ke depan.

Baca Juga: Waspada Potensi Hujan Lebat Sebagian Wilayah Kabupaten Kampar 

“Sesuai arahan pimpinan, kami terus berupaya meningkatkan intensitas dan optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kampar,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bapenda Kampar terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menggali potensi pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, serta penguatan sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah juga didukung oleh kepastian regulasi, termasuk setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Perkuat Pengawasan Orang Asing, Imigrasi Pekanbaru Gelar Rapat Timpora Tingkat Kabupaten Kampar

Zamzul menjelaskan bahwa sebelumnya, pada tahun 2021 dan 2022 sektor wahana air dan water park belum dapat dipungut pajaknya karena belum termasuk objek pajak hiburan.